DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Dicabut

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Januari 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan alokasi dana desa TA 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pengalokasian, perhitungan, dan pembagian Alokasi Dana Desa (ADD), organisasi dan tugas, penggunaan ADD, pengelolaan ADD, pembinaan dan pengawasan;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16);
9.Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
10.Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
11.Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 48);
12.Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 68); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang masyarakat dan Desa.
5.Camat adalah Perangkat Daerah yang memimpin wilayah kerja kecamatan.
6.Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
11.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
12.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
16.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
17.Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
18.Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening Kas Desa.
19.Alokasi Dana Desa dan/atau Alokasi Dana Desa Perubahan yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20.Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
21.Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
22.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
23.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
24.Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
25.Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
26.Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
27.Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
28.Rekening Kas Desa selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
29.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
30.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APB Desa dan/atau perubahan Penjabaran APB Desa.
31.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.
32.Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
33.Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening Kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
34.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
35.Tim Fasilitasi adalah tim lintas sektoral yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati untuk memfasilitasi perhitungan, penetapan serta pengelolaan dana desa dan APBDesa.

BAB II

PENGALOKASIAN, PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ADD

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
(2)Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 3

(1)Penghitungan dan pembagian besaran ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan :
1. a.kebutuhan penghasilan tetap tunjangan, insentif dan penyetoran dan pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
2. b.jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis.
(2)Rumus penghitungan besaran ADD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Besaran ADD setiap Desa untuk Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ORGANISASI DAN TUGAS

Pasal 4

(1)Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari ADD mempunyai wewenang:
1. a.menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan kegiatan ADD dalam APBDesa;
2. b.menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa yang bersumber dari ADD;
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran ADD dalam APBDesa;
4. d.menetapkan PPKD;
5. e.menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
6. f.menyetujui RAK Desa; dan
7. g.menyetujui SPP.
(2)Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari ADD, menguasakan sebagian kekuasaannya kepada PPKD.
(3)PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
1. a.Sekretaris Desa;
2. b.Kaur dan Kasi; dan
3. c.Kaur Keuangan.
(4)PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(5)Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Desa yang bersumber dari ADD kepada Bupati melalui Camat untuk setiap tahapan pencairan.

Pasal 5

(1)Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a bertugas sebagai Koordinator PPKD yang bersumber dari ADD, mempunyai tugas :
1. a.mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tentang ADD dalam APBDesa;
2. b.mengkoordinasikan penyusunan kegiatan ADD dalam rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
3. c.mengkoordinasikan penyusunan kegiatan ADD dalam rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
4. d.mengkoordinasikan penyusunan kegiatan ADD dalam rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa;
5. e.mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain selaku PPKD yang melaksanakan kegiatan ADD; dan
6. f.mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa tentang kegiatan ADD dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
(2)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai tugas :
1. a.melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL kegiatan ADD;
2. b.melakukan verifikasi terhadap RAK Desa kegiatan ADD; dan
3. c.melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran ADD.

Pasal 6

(1)Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai bidang tugas dan ditetapkan dalam RKPDesa.
(2)Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana anggaran biaya dan rencana pelaksanaan kegiatan;
2. b.melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditunjuk berdasarkan surat tugas dari Kepala Desa;
3. c.melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
4. d.mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5. e.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
6. f.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
(3)Penunjukan Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan bidang kegiatan sebagai berikut :
1. a.Kasi Pemerintahan dapat ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa yang meliputi kegiatan pada sub bidang :
  1. 1.penyelenggaraan operasional Pemerintahan Desa;
  2. 2.penyediaan sarana prasarana Pemerintahan Desa;
  3. 3.pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
  4. 4.penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
  5. 5.sub bidang pertanahan.
2. b.Kasi Pelayanan dapat ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan anggaran bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang meliputi semua kegiatan pada sub bidang :
  1. 1.ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
  2. 2.kebudayaan dan keagamaan;
  3. 3.kepemudaan dan olahraga; dan
  4. 4.kelembagaan masyarakat.
3. c.Kaur Umum dan Perencanaan dapat ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan anggaran bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi semua kegiatan pada sub bidang:
  1. 1.kelautan dan perikanan;
  2. 2.pertanian dan peternakan;
  3. 3.peningkatan kapasitas aparatur Desa;
  4. 4.pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
  5. 5.koperasi dan usaha mikro;
  6. 6.dukungan penanaman modal; dan
  7. 7.perdagangan dan perindustrian.
4. d.Kasi Kesejahteraan dapat ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan anggaran bidang pelaksanaan pembangunan Desa yang meliputi semua kegiatan pada sub bidang:
  1. 1.pendidikan;
  2. 2.kesehatan;
  3. 3.pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.kawasan permukiman;
  5. 5.kehutanan dan lingkungan hidup;
  6. 6.perhubungan, komunikasi dan informatika;
  7. 7.energi dan sumber daya mineral; dan
  8. 8.pariwisata.

Pasal 7

(1)Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan ADD.
(2)Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.menyusun RAK Desa tentang ADD; dan
2. b.melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan ADD dalam APBDesa.
(3)Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan ADD memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.
(4)Kaur keuangan selain melaksanakan fungsi kebendaharaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa pada sub bidang penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa khusus untuk kegiatan yang bersifat belanja pegawai.

Pasal 8

(1)Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa yaitu pelaksana kewilayahan, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(3)Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan pada saat penyusunan RKPDesa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

(1)Bupati membentuk Tim Fasilitasi ADD Tingkat Daerah dan Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan dalam pengelolaan ADD setiap tahun anggarannya.
(2)Struktur keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGGUNAAN ADD

Pasal 10

Proporsi peruntukan ADD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

a.penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang didalamnya termasuk untuk Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b.tunjangan BPD;
c.insentif Ketua RT/RW;
d.insentif Linmas;
e.jaminan sosial ketenagakerjaan;
f.operasional Pemerintah Desa;
g.operasional BPD; dan
h.operasional kelembagaan masyarakat Desa.

Pasal 11

(1)Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a setiap orang per bulan adalah :
1. a.Kepala Desa sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
2. b.Sekretaris Desa sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah); dan
3. c.Perangkat Desa lainnya selain Sekretaris Desa sebesar Rp2.173.000,- (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
(2)Tunjangan BPD sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat
(1)huruf b setiap orang per bulan adalah :
1. a.ketua BPD sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. b.wakil ketua sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
3. c.sekretaris BPD sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); dan
4. d.anggota BPD sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
(3)Insentif Ketua RT/RW sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c setiap orang per bulan adalah :
1. a.ketua RW sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah); dan
2. b.ketua RT sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
(4)Insentif Linmas sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat
(1)huruf d setiap orang per bulan adalah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
(5)Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e setiap orang per bulan adalah:
1. a.jaminan hari tuabagi Kepala Desa dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerjabagi Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, ketua RT dan ketua RW dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Besaran operasional Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran ADD setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
(7)Besaran operasional BPD sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g adalah sebesar 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) dari besaran ADD setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
(8)Besaran operasional kelembagaan masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h adalah sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari besaran ADD setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
(9)Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipenuhi dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBDesa.
(10)Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dapat dipenuhi dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau Pendapatan Asli Desa dalam APBDesa.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…