DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kriteria penerima manfaat perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan kecil dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang perlindungan dan pemberdayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa nelayan kecil di Kabupaten Karawang masih menghadapi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, seperti keterbatasan akses terhadap sumber daya perikanan, permodalan, teknologi, serta risiko perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya laut, yang berdampak pada rendahnya kesejahteraan dan keberlanjutan usaha mereka, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat sasaran dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan kecil;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian manfaat perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan kecil di Kabupaten Karawang, perlu adanya pengaturan mengenai kriteria penerima manfaat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Penerima Manfaat Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Nelayan Kecil; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya lkan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
7.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
8.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1357);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 24);
14.Peraturan Bupati Karawang Nomor 90 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 91);
15.Peraturan Bupati Karawang Nomor 178 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 178); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PENERIMA MANFAAT PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BAGI NELAYAN KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
5.Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 5 (lima) gros ton.
6.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
8.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
9.Penerima Manfaat adalah koperasi/gabungan kelompok/kelompok atau nelayan penerima bantuan yang telah memenuhi syarat sesuai dengan kriteria dan ditetapkan dalam keputusan.
10.Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran.
11.Perlindungan Nelayan Kecil adalah segala upaya untuk membantu Nelayan Kecil dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan.
12.Pemberdayaan Nelayan Kecil adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan untuk melaksanakan Usaha Perikanan secara lebih baik.
13.Kelompok Usaha Bersama adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
14.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
15.Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Perorangan yang selanjutnya disebut KUSUKA Perorangan adalah Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang merupakan identitas tunggal bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh perorangan/individu.
16.Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Korporasi yang selanjutnya disebut KUSUKA Korporasi adalah Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang merupakan identitas tunggal bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh korporasi/kelompok.

BAB II

PERLINDUNGAN

Pasal 2

Perlindungan Nelayan Kecil dilaksanakan melalui penyediaan sarana Usaha Perikanan tangkap dan pemberian bantuan Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana Usaha Perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil atau sama dengan 5 gros ton;
2. b.alat Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.alat bantu Penangkapan Ikan.
(3)Sarana Penangkapan Ikan diberikan kepada Nelayan Kecil dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.memiliki kartu tanda penduduk Daerah;
2. b.melakukan Usaha Penangkapan Ikan di perairan umum daratan;
3. c.tergabung dalam koperasi/gabungan kelompok/Kelompok Usaha Bersama Nelayan;
4. d.memiliki kartu KUSUKA Perorangan;
5. e.memiliki kartu KUSUKA Korporasi; dan
6. f.pengajuan proposal dilakukan pada tahun sebelumnya.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan bantuan Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.jaminan kecelakaan kerja; dan
2. b.jaminan kematian.
(3)Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan kepada Nelayan Kecil dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.memiliki kartu tanda penduduk Daerah;
2. b.memiliki perkerjaan utama sebagai Nelayan;
3. c.memiliki KUSUKA Perorangan; dan
4. d.berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun saat pertama kali mendaftar.

BAB III

PEMBERDAYAAN

Pasal 5

Pemberdayaan dilaksanakan melalui pengembangan kapasitas Nelayan Kecil dalam bentuk pelatihan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengembangan kapasitas Nelayan Kecil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengembangan kapasitas Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendidikan dan pelatihan awak kapal Perikanan.
(3)Pengembangan kapasitas Nelayan Kecil diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.memiliki kartu tanda penduduk Dearah;
2. b.memiliki perkerjaan utama sebagai Nelayan;
3. c.memiliki KUSUKA Perorangan;
4. d.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan
5. e.memiliki ijazah paling rendah sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/sederajat.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang. BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025 NOMOR 31 .

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…