DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas maksud dan tujuan, indikator desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak; strategi desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak; partisipasi masyarakat; pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; pembiayaan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak di tingkat desa/kelurahan, diperlukan kebijakan yang mendukung pelaksanaan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagai bentuk pengarusutamaan gender dan perlindungan anak secara holistik dan terintegrasi;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan perempuan dan anak perlu pengaturan yang komprehensif mengenai desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1488);
7.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
8.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 840);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 4);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 2); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA/KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelanggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9.Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
10.Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang selanjutnya disingkat D/KRPPA adalah desa/kelurahan yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak Anak dalam tata penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, pembangunan desa/kelurahan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggara D/KRPPA diselenggarakan berdasarkan asas :

a.non diskriminasi;
b.demokrasi;
c.gotong royong;
d.tidak ada toleransi terhadap bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak;
e.penghargaan terhadap pandangan Perempuan dan Anak;
f.kepentingan terbaik bagi Perempuan dan Anak; dan
g.perlakuan khusus sementara.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

a.mengintegrasikan perspektif gender dan hak Anak dalam tata kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan dan pembangunan yang inklusif, transparan dan partisipatif; dan
b.mewujudkan Desa/Kelurahan yang berkeadilan sosial serta memberdayakan dan melindungi Perempuan dan Anak.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, yaitu:

a.meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa/Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa dan pendamping dana Desa untuk mewujudkan D/KRPPA;
b.mereplikasikan praktik baik pengarusutamaan gender dan perlindungan Anak dari lokasi Desa/Kelurahan;
c.memperkuat pemahaman, peran dan tugas mitra pembangunan dari organisasi masyarakat sipil, media massa, dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan D/KRPPA; dan
d.terbentuknya D/KRPPA di Desa/Kelurahan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.indikator D/KRPPA;
b.strategi D/KRPPA;
c.partisipasi masyarakat;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pembiayaan.

BAB II

INDIKATOR DESA/KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

Pasal 6

(1)Indikator D/KRPPA meliputi :
1. a.adanya pengorganisasian Perempuan dan Anak di Desa/Kelurahan;
2. b.tersedianya data terpilah tentang Perempuan dan Anak di Desa/Kelurahan;
3. c.persentase keterwakilan Perempuan di Pemerintah Desa/Kelurahan, badan permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa;
4. d.persentase Perempuan wirausaha yang berperspektif gender di Desa/Kelurahan;
5. e.semua Anak di Desa/Kelurahan mendapatkan pengasuhan berbasis hak Anak;
6. f.melakukan upaya untuk meniadakan atau mengurangi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan korban tindak pidana perdagangan orang;
7. g.melakukan upaya untuk meniadakan atau mengurangi pekerja Anak; dan
8. h.tidak ada yang menikah dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun (tidak ada perkawinan Anak).
(2)Untuk mewujudkan indikator D/KRPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penetapan target, perumusan tujuan hasil yang diharapkan, pihak yang perlu diperkuat dan strategi yang akan dilakukan dalam bentuk rencana aksi.
(3)Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

STRATEGI DESA/KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

Pasal 7

(1)Tata kelola D/KRPPA dilakukan melalui proses atau cara untuk mewujudkan D/KRPPA ke dalam kewenangan Desa/Kelurahan yang ramah Perempuan dan peduli Anak.
(2)Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandaikan adanya interaksi yang padu antara pemerintah Desa/Kelurahan dengan masyarakat khususnya Perempuan dan Anak, baik secara formal maupun informal.
(3)Untuk memastikan interaksi yang padu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui pelaksanaan strategi D/KRPPA yang tertuang dalam rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2).

Pasal 8

(1)Strategi D/KRPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3)merupakan upaya memusatkan fasilitasi D/KRPPA pada fasilitasi titik kunci pembangunan Desa/Kelurahan.
(2)Titik kunci pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
1. a.pengorganisasian dan pengembangan kapasitas Perempuan dan Anak di Desa/Kelurahan;
2. b.penguatan tata kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang demokratis sebagai ruang pengintegrasian perspektif gender dan hak Anak;
3. c.penguatan tata kelola pembangunan Desa/Kelurahan yang berkeadilan sosial sebagai ruang pengintegrasian perspektif gender dan hak Anak;
4. d.penguatan fasilitasi kerjasama Desa/Kelurahan untuk memperluas ruang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak; dan
5. e.model percontohan praktik baik di Desa/Kelurahan dan berhasil melaksanakan D/KRPPA.
(3)Dalam pengintegrasian perspektif gender dan hak Anak yang diterapkan di D/KRPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c harus dibuktikan secara konkrit dalam setiap tahapan pembangunan Desa/Kelurahan.
(4)Tahapan pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
1. a.perencanaan dan penganggaran;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pemantauan.
(5)Pelaksanaan strategi D/KRPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengintegrasian perspektif gender dan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah dan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Setiap orang termasuk Perempuan dan Anak berperan aktif dalam pembangunan dan penyelenggaraan D/KRPPA.
(2)Peran aktif setiap orang termasuk Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
1. a.perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan;
2. b.pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan dan pengembangan D/KRPPA; dan
3. c.pemantauan D/KRPPA.
(3)Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1)Bupati membentuk tim koordinasi D/KRPPA untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan D/RPPA di Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.koordinasi;
2. b.fasilitasi;
3. c.bimbingan;
4. d.supervisi;
5. e.konsultasi; dan
6. f.pendidikan dan pelatihan D/KRPPA.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…