DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Dicabut

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Januari 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang sumber dan penganggaran; pengalokasian; tata cara penyaluran; penggunaan; tim fasilitasi dan pelaksana; pelaporan, pertanggungjawaban; pengawasan;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16);
9.Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
10.Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
11.Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 48);
12.Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 68); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang masyarakat dan Desa.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
9.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11.Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBH PDRD adalah alokasi dana dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi untuk Desa dalam wilayah Daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17.Tim Fasilitasi adalah tim lintas sektoral yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati untuk memfasilitasi Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
18.Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

BAB II

SUMBER DAN PENGANGGARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 2

(1)DBH PDRD kepada Desa bersumber dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi.
(2)DBH PDRD kepada Desa dianggarkan dalam APBD.

Pasal 3

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyampaikan data realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari tiap Desa dan Kecamatan kepada Dinas PMD.
(2)Laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan direkapitulasi oleh Dinas PMD untuk disampaikan kepada Camat dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan sebagai bahan evaluasi, penganggaran dan penyaluran DBH PDRD kepada Desa.

BAB III

PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan DBH PDRD kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2)Pengalokasian DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)pada APBD dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Pengalokasian DBH PDRD kepada setiap Desa dihitung berdasarkan ketentuan :
1. a.60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
2. b.40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan Pajak Daerah dari masing- masing Desa.
(4)Rumus penghitungan besaran DBH PDRD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Rincian besaran DBH PDRD setiap Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 5

(1)Penyaluran DBH PDRD kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.
(2)Penyaluran DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.tahap I paling lambat bulan Juni sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
2. b.tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 50% (lima puluh perseratus).
(3)Penyaluran DBH-PDRD dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 6

(1)Penyaluran DBH PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah Kepala Desa melengkapi persyaratan pengajuan penyaluran DBH PDRD, sebagai berikut :
1. a.lembar checklist dokumen kelengkapan penyaluran dana DBH PDRD;
2. b.surat pengantar Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD selaku Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Daerah;
3. c.surat hasil penelitian kelengkapan administratif dokumen permohonan penyaluran DBH PDRD dilampiri berita acara hasil penelitian dari Tim Fasilitasi DBH PDRD Kecamatan;
4. d.surat rekomendasi penyaluran dana DBH PDRD dari Camat;
5. e.surat permohonan penyaluran DBH PDRD yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
6. f.berita acara serah terima uang bermaterai cukup;
7. g.kuitansi penerimaan bermaterai cukup;
8. h.pakta integritas bermaterai cukup;
9. i.fotokopi rekening Kas Desa;
10. j.peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan yang memuat tentang rencana penggunaan DBH PDRD dan telah diverifikasi oleh Camat setempat;
11. k.laporan realisasi kegiatan DBH PDRD tahun sebelumnya yang ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa; dan
12. l.laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya untuk penyaluran DBH PDRD tahap I, atau laporan realisasi penggunaan DBH PDRD tahap I untuk penyaluran DBH PDRD tahap II.
(2)Format dokumen pengajuan penyaluran DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 7

DBH PDRD kepada Desa dari Pemerintah Daerah merupakan sumber pendapatan Desa yang diperuntukan untuk belanja Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 8

(1)Kegiatan yang dibiayai oleh DBH PDRD harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rincian penggunaan DBH PDRD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Besaran dan rincian penggunaan yang bersumber dari DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Pasal 4 Ayat
(2)dicantumkan dalam APBDesa.

Pasal 9

Penggunaan DBH PDRD diarahkan untuk kegiatan yang diutamakan dan kegiatan pilihan, yang meliputi :

a.penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas pemerintahan Desa;
b.pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
c.pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 10

(1)Kepala Desa bersama BPD melakukan pembahasan rincian penggunaan kegiatan yang akan didanai oleh DBH PDRD sebelum dicantumkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
(2)Kepala Desa menentukan rincian penggunaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan dengan berpedoman pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TIM FASILITASI DAN PELAKSANA

Pasal 11

(1)Di tingkat Daerah dibentuk Tim Fasilitasi DBH PDRD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
1. a.melaksanakan sosialisasi kebijakan, penghitungan data dan informasi mengenai DBH PDRD;
2. b.menghitung dan menyusun besaran DBH PDRD yang diterima oleh setiap Desa; dan
3. c.melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan DBH PDRD.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…