DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 reklame dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan; sistematika rencana kerja perangkat daerah; pengendalian dan evaluasi; perubahan renja perangkat daerah;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 26);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 8);
9.Peraturan Bupati Karawang Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 36); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V : PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan menyinkronisasikan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Perangkat Daerah setiap tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada RKPD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yaitu:

a.sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
b.sebagai pelaksanaan teknis kegiatan prioritas pembangunan Daerah yang berpedoman pada RKPD;
c.mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan RKPD; dan
d.sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target indikator yang telah ditetapkan.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1)Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
(2)Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:

a.Renja Inspektorat;
b.Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
c.Renja Dinas Kesehatan;
d.Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e.Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
f.Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
g.Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
h.Renja Dinas Sosial;
i.Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
j.Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
k.Renja Dinas Lingkungan Hidup;
l.Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m.Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n.Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o.Renja Dinas Perhubungan;
p.Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
q.Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
r.Renja Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
s.Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
t.Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan;
u.Renja Dinas Perikanan;
v.Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
w.Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
x.Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
y.Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
z.Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; aa. Renja Badan Pendapatan Daerah; bb. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; cc. Renja Sekretariat Daerah; dd. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; ee. Renja Kecamatan Karawang Barat; ff. Renja Kecamatan Pangkalan; gg. Renja Kecamatan Telukjambe Timur; hh. Renja Kecamatan Ciampel; ii. Renja Kecamatan Klari; jj. Renja Kecamatan Rengasdengklok; kk. Renja Kecamatan Kutawaluya; ll. Renja Kecamatan Batujaya; mm. Renja Kecamatan Tirtajaya; nn. Renja Kecamatan Pedes; oo. Renja Kecamatan Cibuaya; pp. Renja Kecamatan Pakisjaya; qq. Renja Kecamatan Cikampek; rr. Renja Kecamatan Jatisari; ss. Renja Kecamatan Cilamaya Wetan; tt. Renja Kecamatan Tirtamulya; uu. Renja Kecamatan Telagasari; vv. Renja Kecamatan Rawamerta; ww. Renja Kecamatan Lemahabang; xx. Renja Kecamatan Tempuran; yy. Renja Kecamatan Majalaya; zz. Renja Kecamatan Jayakerta; aaa. Renja Kecamatan Cilamaya Kulon; bbb. Renja Kecamatan Banyusari; ccc. Renja Kecamatan Kotabaru; ddd. Renja Kecamatan Karawang Timur; eee. Renja Kecamatan Telukjambe Barat; fff. Renja Kecamatan Tegalwaru; ggg. Renja Kecamatan Purwasari; dan hhh. Renja Kecamatan Cilebar.

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah harus melaksanakan Renja Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian visi dan misi Bupati yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Kepala Perangkat Daerah harus melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
(2)Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi rencana kerja kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila :

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian program dan kegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam RKPD; dan
b.ketidaksesuaian antara RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Pasal 9

Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam bentuk penambahan dan/atau pengurangan aktivitas dapat dilakukan apabila :

a.terdapat penambahan dan/atau pengurangan aktivitas karena mandatory/perintah langsung dari pemerintah pusat; dan
b.force majeure.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…