DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 45 Tahun 2025

Nomor: 45
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman pembentukan forum pengurangan risiko bencana dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang forum PRB; kegiatan forum PRB; forum PRB daerah; forum PRB kecamatan; forum PRB desa/kelurahan; fasilitasi pengembangan dan pembinaan forum PRB; pendanaan Forum PRB;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Karawang memiliki karakteristik wilayah dengan potensi risiko bencana alam dan non-alam yang beragam, sehingga diperlukan upaya strategis dalam mengurangi risiko tersebut melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana, perlu

Menetapkan

menetapkan Pedoman Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana dengan Peraturan Bupati;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
5. 6.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
6. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 12); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Bupati adalah Bupati Karawang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6.Kelurahan adalah wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah serangkaian tindakan dilakukan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
9.Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.
10.Forum untuk Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disebut dengan Forum PRB, adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif pengurangan resiko bencana di daerah.
11.Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Karawang yang untuk selanjutnya disebut dengan Forum PRB Kabupaten adalah Forum PRB di tingkat Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana yang beranggotakan lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah, dunia pendidikan, media massa, organisasi masyarakat, dan dunia usaha, yang berdomisili dan/atau beroperasi di wilayah Kabupaten Karawang dan memiliki wilayah kerja di seluruh wilayah Kabupaten Karawang.
12.Forum Pengurangan Risiko Bencana Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Forum PRB Kecamatan adalah Forum PRB yang dibentuk di tingkat kecamatan yang menjadi mitra kerja kecamatan dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana di wilayahnya serta tugas/kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada umumnya.
13.Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut dengan Forum PRB Desa/Kelurahan adalah Forum PRB yang dibentuk di tingkat desa/kelurahan yang menjadi mitra kerja pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana di wilayahnya serta tugas/kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada umumnya.
14.Statuta adalah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Forum PRB.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan Forum PRB di Daerah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar dalam pembentukan dan pelaksanaan Forum PRB dapat efektif dan efisien dalam rangka pengurangan risiko bencana di Daerah.

BAB II

FORUM PRB

Pasal 3

(1)Forum PRB berfungsi sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan dalam:
1. a.penyelenggaraan PRB di Daerah sesuai dengan wilayah kerja, cakupan kegiatan, dan/atau skala organisasinya; dan
2. b.pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana dan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana.
(2)Fungsi Forum PRB sebagai mitra strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan posisi Forum PRB sebagai:
1. a.wadah mekanisme yang digunakan Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan untuk pembentukan dan pengembangan sistem PRB yang berbasis komunitas, khususnya penyusunan Rencana Aksi Daerah PRB yang berbasis komunitas;
2. b.wadah mekanisme untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan aktivitas PRB selaras dengan Rencana Aksi Nasional PRB dan Rencana Aksi Daerah PRB Daerah;
3. c.wadah partisipasi dalam pengawasan kegiatan PRB, khususnya dalam wilayah Daerah.
4. d.fasilitator integrasi PRB ke dalam regulasi, kebijakan, perencanaan, penganggaran dan program Pemerintah di Daerah dalam berbagai sektor pembangunan serta ke dalam kebijakan dan program bantuan pembangunan nasional maupun internasional;
5. e.wadah yang digunakan para pemangku kepentingan di Daerah untuk menangani masalah sosial, ekonomi dan lingkungan terkait pengurangan dan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas; dan
6. f.sebagai katalisator untuk konsultasi Daerah dan membangun konsensus para pihak atau pemangku kepentingan.
(3)Fungsi Forum PRB sebagai mitra strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan membentuk gugus tugas khusus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Forum PRB bertugas mengakomodasi inisiatif PRB yang ada di Daerah melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik yang dilaksanakan oleh Forum PRB sendiri dan/atau anggotanya.

Pasal 5

Dalam upaya PRB di Daerah, Forum PRB dapat melaksanakan peranan antara lain:

a.advokasi regulasi, kebijakan, penganggaran, dan evaluasi PRB dan isu lintas sektoral yang terkait;
b.manajemen pengetahuan PRB dan isu lintas sektoral yang terkait;
c.penggalangan partisipasi multi pihak dalam PRB; dan
d.pengembangan organisasi Forum PRB di Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka optimalisasi upaya PRB di Daerah serta penyesuaian dengan kebutuhan lokal setempat, Forum PRB dapat memprioritaskan sebagian peranan atau melaksanakan peranan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Forum PRB dibentuk di tingkat Desa/kelurahan, Kecamatan, dan Daerah.
(2)Pembentukan Forum PRB dapat dilakukan melalui antara lain:
1. a.pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan sebagai bagian dari pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
2. b.pembentukan Forum PRB Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Pemerintah Daerah;
3. c.memberdayakan forum masyarakat/relawan yang telah ada di masyarakat/komunitas menjadi Forum PRB dengan penyesuaian tingkatan dan wilayah kerjanya; dan/atau
4. d.dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai serta norma yang berlaku di masyarakat dengan memperkuat kelembagaan untuk penyesuaian dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan peranan serta ketentuan lainnya dalam penanggulangan bencana sesuai Peraturan Bupati ini.
(3)Pembentukan Forum PRB dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, sesuai tingkatan dan wilayah kerja masing-masing.

Pasal 8

(1)Organisasi Forum PRB berbentuk badan hukum atau berbentuk selain badan hukum sesuai pilihan yang ditetapkan dalam musyawarah pembentukan Forum PRB.
(2)Pembentukan dan tata aturan organisasi Forum PRB berbentuk badan hukum sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pembentukan dan tata aturan organisasi Forum PRB berbentuk selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Dalam hal Forum PRB dibentuk selain badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pemerintah Daerah, Kecamatan, serta Pemerintah Desa/Kelurahan di Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Forum PRB dengan pengesahan organisasi dan perangkat-perangkatnya melalui Keputusan yang dikeluarkan oleh tiap pimpinan wilayah yang relevan dengan wilayah kerja Forum PRB yang dibentuk.
(2)Fasilitasi pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan para pembentuk Forum PRB atau ditentukan dalam program pemerintah.
(3)Fasilitasi pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.bentuk Keputusan yang digunakan dalam pengesahan organisasi dan perangkat-perangkatnya dapat berupa:
  1. 1.Keputusan Bupati untuk Forum PRB tingkat Daerah;
  2. 2.Keputusan Camat untuk Forum PRB tingkat Kecamatan; atau
  3. 3.Keputusan Kepala Desa/Lurah untuk Forum PRB tingkat Desa/Kelurahan, sesuai tingkatan wilayah kerja Forum PRB yang bersangkutan.
2. b.pengesahan organisasi dan perangkat-perangkat Forum PRB tidak berlaku untuk Forum PRB yang dibentuk secara sukarela, tidak berbentuk badan hukum dan Forum PRB yang tidak dimohonkan Keputusan pengesahan menurut Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEGIATAN FORUM PRB

Pasal 10

(1)Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan peranan Forum PRB dengan melaksanakan kegiatan PRB, dilaksanakan sendiri, dilaksanakan oleh anggota, atau dilaksanakan oleh Forum PRB bersama dengan anggota.
(2)Kegiatan PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.mendokumentasikan pengalaman, petikan pembelajaran dan praktek terbaik penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. b.menyediakan informasi data dasar untuk PRB termasuk profil ancaman dan risiko bencana, kebijakan, strategi, kapasitas, sumberdaya, dan program Daerah /nasional;
3. c.melakukan analisa sistem PRB dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan yang menyeluruh, dan terkait secara menyeluruh;
4. d.mengidentifikasi perkembangan, kesenjangan, permasalahan dan tantangan serta menentukan bidang prioritas PRB;
5. e.pembentukan dan pengembangan program PRB oleh para pemangku kepentingan;
6. f.membentuk gugus tugas tematis (thematic platform/task force) sesuai dengan bidang prioritas PRB yang kontekstual;
7. g.mengelola kegiatan koordinasi dan berbagi data/informasi antar pihak dalam melaksanakan kegiatan PRB;
8. h.mendorong proses penyusunan atau mengadopsi kebijakan peraturan perundangan yang berprespektif PRB;
9. i.melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Daerah PRB di wilayah kerja masing-masing bersama;
10. j.menetapkan patokan kemajuan yang dicapai dalam pengarusutamaan PRB ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan;
11. k.menyusun rencana kerja yang berorientasi hasil dan selaras dengan kerangka kerja aksi PRB yang disepakati secara nasional;
12. l.mengkoordinasikan upaya bersama antar anggota untuk PRB;
13. m.berpartisipasi dalam pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana dan rehabilitasi/ rekonstruksi pasca bencana dalam rangka mensukseskan pelaksanaannya dan mengevaluasi pelaksanaan PRB yang telah dilaksanakan;
14. n.memantau, mencatat dan melaporkan aksi-aksi PRB di tingkat Daerah sejalan dengan kerangka kerja aksi PRB yang disepakati; dan
15. o.meningkatkan peranan dalam pendidikan PRB, serta peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat.
(3)Forum PRB wajib membuat pelaporan kegiatan kepada Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan/atau Desa/Kelurahan sesuai dengan tingkatan dan wilayah kerjanya paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…