DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang penganggaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung kinerja Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan sosial kemasyarakatan berdasarkan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan transparan, perlu diberikan hak keuangan dan dukungan biaya operasional;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan

Mengingat

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu perumusan kebijakan pemerintah daerah yang mengatur pelaksanaan keuangan Bupati dan Wakil Bupati Karawang;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karawang.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pentausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
7.Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
8.Sarana adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
9.Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
10.Rumah Dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
11.Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

(1)Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.
(2)Bupati dan Wakil Bupati mendapatkan hak keuangan sebagai berikut:
1. a.gaji dan tunjangan;
2. b.biaya Sarana dan Prasarana;
3. c.Sarana mobilitas; dan
4. d.biaya operasional.

Pasal 3

(1)Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji dan tunjangan yang meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan jabatan;
3. c.tunjangan keluarga;
4. d.tunjangan beras; dan
5. e.tunjangan lainnya.
(2)Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.tunjangan istri/suami; dan
2. b.tunjangan anak.
(3)Besaran gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 4

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari negara.

Pasal 5

(1)Bupati disediakan rumah jabatan dengan ukuran maksimal :
1. a.luas bangunan 500 m²;
2. b.luas tanah 3.000 m²; dan
3. c.luas pendopo 250 m².
(2)Wakil Bupati disediakan rumah jabatan dengan ukuran maksimal :
1. a.luas bangunan 350 m²;
2. b.luas tanah 1.500 m²; dan
3. c.luas pendopo 175 m².
(3)Bupati dan Wakil Bupati masing-masing disediakan perlengkapan rumah jabatan dan kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
(5)Pemerintah Daerah tidak memberi ganti rugi atau kompensasi akibat pemeliharaan, rehabilitasi, dan/atau penambahan lainnya terhadap rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBD.

Pasal 6

(1)Bupati disediakan 2 (dua) unit Kendaraan Dinas dengan jenis kendaraan sedan 2.500 cc dan jeep 3.200 cc.
(2)Wakil Bupati disediakan 2 (dua) unit Kendaraan Dinas dengan jenis kendaraan sedan 2.200 cc dan jeep 2.500 cc.
(3)Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti dari jabatannya, Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
(4)Pemerintah Daerah tidak memberi ganti rugi atau kompensasi akibat pemeliharaan, rehabilitasi, dan/atau penambahan lainnya terhadap Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBD.

Pasal 7

(1)Untuk pelaksanaan tugasnya, Bupati dan Wakil Bupati disediakan:
1. a.biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
2. b.biaya pembelian inventaris rumah jabatan, dipergunakan untuk membeli barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
3. c.biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris, dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
4. d.biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dipakai dan dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
5. e.biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga;
6. f.biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
7. g.biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya; dan
8. h.biaya Penunjang Operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
(2)Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dalam APBD dengan memperhatikan asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
(3)Mekanisme anggaran dan pencairan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 8

Biaya pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarga berupa :

a.pelayanan kesehatan; dan
b.pelayanan non kesehatan.

Pasal 9

(1)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarga, berupa pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional.
(2)Hak kelas perawatan yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarga merupakan hak kelas perawatan kelas VIP.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…