DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 50 Tahun 2025

Nomor: 50
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Nonformal/Kesetaraan untuk Program Paket A, Paket B, dan Paket C dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kriteria Penerima Dana Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Nonformal/Kesetaraan untuk Program Paket A, Paket B, dan Paket C; Besaran dan Peruntukan Anggaran Dana Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan; Tata Cara Penyaluran dan Pengambilan Penggunaan Dana Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Nonformal/Kesetaraan untuk Program Paket A, Paket B, dan Paket C; Pemantauan, Pelaporan dan Pengawasan; Pembiayaan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masih terdapat peserta didik yang karena faktor ekonomi, sosial, maupun geografis belum dapat mengenyam pendidikan formal secara penuh, sehingga penyelenggaraan pendidikan nonformal/kesetaraan menjadi alternatif strategis untuk meningkatkan akses, partisipasi, serta pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat di Kabupaten Karawang;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembiayaan pendidikan kesetaraan berbasis kecakapan hidup dan pengembangan potensi non akademik peserta didik untuk program paket A, paket B dan paket C, memerlukan pengaturan mengenai penggunaan dana bantuan biaya personil peserta didik pendidikan nonformal/kesetaraan jenjang pendidikan paket A, paket B dan paket C;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Untuk Program Paket A, Paket B dan Paket C; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 19); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN UNTUK PROGRAM PAKET A, PAKET B DAN PAKET C.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah mencakup Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
5.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah sebuah lembaga pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal diarahkan untuk masyarakat perdesaan dan perkotaan dengan dikelola oleh masyarakat itu sendiri serta memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan berbagai model pembelajaran dengan tujuan mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya.
6.Biaya Operasional adalah biaya yang dibutuhkan secara rutin dan berulang paling lama 1 (satu) tahun atau memiliki nilai nominal yang tidak dapat dikapitalisasi untuk mendukung terlaksananya layanan pendidikan.
7.Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan adalah layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal/Kesetaraan Jenjang Pendidikan Paket A , Paket B dan Paket C yang ditujukan bagi masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah, yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan non formal sehingga lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah serta diharapkan dapat hidup mandiri dan dapat lebih mudah dalam memperoleh pekerjaan.
8.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

BAB II

KRITERIA PENERIMA DANA BANTUAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN UNTUK PROGRAM PAKET A, PAKET B DAN PAKET C.

Pasal 2

Kriteria bagi satuan pendidikan penerima dana Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan sebagai berikut:

a.berlokasi di Daerah;
b.memiliki rekening yang digunakan atas nama peserta didik pendidikan program paket A, paket B dan paket C dan tidak diperkenankan menggunakan rekening satuan pendidikan; dan
c.memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar penyelenggaraan PKBM yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III

BESARAN DAN PERUNTUKAN ANGGARAN DANA BANTUAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK PENDIDIKAN

Pasal 3

Besaran dana Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan diberikan menggunakan perhitungan jumlah peserta didik dengan satuan biaya sebesar:

a.jenjang pendidikan paket A sebesar Rp1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)/tahun;
b.jenjang pendidikan paket B sebesar Rp1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)/tahun; dan
c.jenjang pendidikan paket C sebesar Rp1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)/tahun.

Pasal 4

Penggunaan dana Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan harus mengacu kepada pedoman penggunaan dana Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan dengan memperhatikan ketentuan komponen bantuan yang diberikan meliputi:

a.biaya pendidikan termasuk transport siswa dan uang saku;
b.perlengkapan sekolah dan alat tulis seperti tas, sepatu, kaos kaki, buku tulis, pensil, bolpoin, penggaris, spidol dan penghapus/tipe-x ; dan
c.pakaian sekolah berupa pakaian seragam beserta atributnya, pakaian olahraga, dan pakaian seragam pramuka beserta atributnya.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DAN PENGAMBILAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN UNTUK PROGRAM PAKET A, PAKET B DAN PAKET C.

Pasal 5

(1)Penyaluran dana Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan dari rekening kas umum Daerah ditransfer ke rekening peserta didik pendidikan program paket A, paket B dan paket C oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyaluran dana Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan dilaksanakan 2 (dua) tahap dengan mekanisme non tunai ke rekening peserta didik program paket A, paket B dan paket C.

Pasal 6

Ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan dana Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk program paket A, paket B dan paket C sebagai berikut:

a.pengambilan dana Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan dari rekening kas umum Daerah ke rekening peserta didik pendidikan kesetaraan untuk program paket A, paket B dan paket C dilakukan oleh bank yang ditunjuk oleh Dinas untuk program paket A, paket B dan paket C atas persetujuan kepala atau pengelola satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk program paket A, paket B dan paket C dilakukan segera sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai ketentuan yang berlaku;
b.saldo minimum sebagaimana dimaksud pada huruf a bukan termasuk pemotongan;
c.pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
d.dana Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan harus diterima secara utuh oleh peserta didik pendidikan kesetaraan program paket A, paket B dan paket C dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun; dan
e.penggunaan dana Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk program paket A, paket B dan paket C sebagaimana tertuang dalam rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan dan peserta didik untuk program paket A, paket B dan paket C.

BAB V

PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Dinas melakukan pemantauan, terhadap penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
1. a.pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban;
2. b.kunjungan lapangan ke satuan pendidikan nonformal/kesetaraan; dan
3. c.wawancara atau verifikasi terhadap peserta didik penerima bantuan.
(3)Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Dinas membentuk Tim Manajemen Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jenjang Pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C yang ditetapkan dengan keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Dinas.
(4)Tim Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas:
1. a.melakukan pemantauan yang ditujukan untuk memastikan ketepatan penyerapan dana, jumlah, waktu, cara, dan penggunaan Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan;
2. b.melakukan wawancara atau verifikasi terhadap pengelola penyelenggara pendidikan nonformal/kesetaraan pendidikan untuk program paket A, paket B dan paket C, tenaga pendidik dan peserta didik;
3. c.melakukan pemantauan pelaksanaan pada saat dan setelah penyaluran dana Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan; dan
4. d.bagi penilik pendidikan masyarakat yang diberi tugas, berkewajiban melakukan pemantauan penggunaan dana Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan secara terintegrasi.

Pasal 8

(1)Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk program paket A, paket B dan paket C harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan kepada Dinas.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya semester berjalan.
(3)Laporan berisi paling sedikit:
1. a.jumlah dana yang diterima;
2. b.rincian penggunaan dana sesuai peruntukan;
3. c.daftar nominatif penerima bantuan; dan
4. d.kendala dan rekomendasi perbaikan.

Pasal 9

(1)Dinas menyusun laporan hasil pemantauan dan akumulasi laporan dari satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk program paket A, paket B dan paket C setiap tahun anggaran.
(2)Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi kebijakan.

Pasal 10

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penganggararl, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penyaluran Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VT PEMBIAYAAN Pasal 1 1 Pembiayaan pelaksanaan Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Nonformal/Kesetaraan untuk program Paket A, Paket B dan Paket C dapat bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…