DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penataan desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kewenangan, tujuan dan jenis, pembentukan, penghapusan, perubahan status desa, penataan dusun, pelaksana tugas kepala dusun, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, pengaturan personil dan aset.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penataan Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);
7.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Pada Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Pada Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENATAAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5.Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6.Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersandingan yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
14.Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada akibat tidak memenuhi persyaratan.
15.Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
16.Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17.Kepala Dusun adalah salah satu perangkat Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Karawang.
18.Pembentukan Dusun adalah penggabungan beberapa Dusun atau bagian Dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Dusun menjadi dua Dusun atau lebih, atau pembentukan Dusun di luar Dusun yang telah ada.
19.Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan Dusun yang ada akibat tidak memenuhi persyaratan.
20.Penggabungan Dusun adalah penyatuan dua Dusun atau lebih menjadi Dusun baru.
21.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
23.Kartometrik adalah penelusuran atau penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran atau penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
24.Hari adalah hari keja.

BAB II

KEWENANGAN, TUJUAN DAN JENIS PENATAAN DESA

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
1. a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. d.perubahan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
5. e.meningkatkan daya saing Desa.
(3)Jenis Penataan Desa meliputi:
1. a.pembentukan Desa;
2. b.penghapusan Desa;
3. c.perubahan status Desa.

Pasal 3

(1)Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
2. b.nomor kode Desa/Kelurahan yang lama,
3. c.jumlah penduduk,
4. d.luas wilayah;
5. e.cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
6. f.peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.
(3)Format evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 4

(1)Pembentukan Desa dapat berupa:
1. a.pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
2. b.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; dan
3. c.penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
(2)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Desa persiapan.

Pasal 5

(1)Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
1. a.batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan,
2. b.jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) Kepala Keluarga,
3. c.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
4. d.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
5. e.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung:
6. f.batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
7. g.sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
8. h.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. i.cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun.
(2)Persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 jenis persyaratan, meliputi:
1. a.persyaratan administratif;
2. b.persyaratan teknis; dan
3. c.persyaratan fisik kewilayahan.

Pasal 6

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah:

a.untuk pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, meliputi:
1. 1.Hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
2. 2.Berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD; dan
3. 3.Keputusan Kepala Desa induk tentang usulan pemekaran Desa.
b.untuk penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa, meliputi:
1. 1.hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa;
2. 2.berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa dari tiap Desa yang bagian wilayahnya digabung menjadi cakupan wilayah Desa baru yang ditandatangani oleh tiap Kepala Desa dan BPD; dan
3. 3.Keputusan Kepala Desa induk tentang usulan pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa.

Pasal 7

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berupa dokumen hasil kajian dan verifikasi Pemerintah Daerah terhadap indikator yang meliputi:

a.jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) Kepala Keluarga;
b.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
c.Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
d.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung, dan
e.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun;
2. b.batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
3. c.lokasi pusat Pemerintahan Desa;
4. d.sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan
5. e.batas usia Desa Induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal-usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Desa.
(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati bersama Kepala Desa melakukan pembahasan untuk pembentukan Desa.
(3)Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)telah disepakati, Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pembentukan Desa melalui pemekaran Desa atau penggabungan bagian Desa.
(4)Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan atau rencana pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bagian Desanya digabung.

Pasal 10

(1)BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana pembentukan Desa melalui pemekaran Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.
(3)Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penetapan keputusan Kepala Desa tentang persetujuan pemekaran Desa.
(4)Kepala Desa mengusulkan secara tertulis pemekaran Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah desa dan keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

(1)BPD tiap Desa yang bagian Desanya digabung menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana pembentukan desa melalui penggabungan bagian Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.
(3)Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama yang ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.
(4)Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan secara tertulis penggabungan bagian Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah Desa dan kesepakatan bersama Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…