DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN KINERJA TERTENTU BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI BAB IV PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025; 2 Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301; Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a4OOl; Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OtL tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 2 3 4 5 6 3

7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarrrbahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67571;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtT Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa7l;
11.Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781); 4
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18a);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 11);
17.Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2A24 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 4);
18.Peraturan Bupati Kediri Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 7O); Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KINERJA TERTENTU PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Kediri.
2.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kediri.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
4.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bag, sebesar-besanrya kemakmuran rakyat.
5.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah punguta.n daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayan€Ln yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 5
7.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10.Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan danl atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11.Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau Retribusi adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi.
12.Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak dan/atau retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
13.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pqiak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. L4. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. BAB TI PENETAPAN KINERJA TERTENTU

Pasal 2

(1)Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi ditetapkan kinerja tertentu. (21 Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan. 6
(3)Penetapan prosentase pencapaian target penerimaan jenis pajak dan jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan I"ampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai pedoman pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi minimal yang harus dicapai pada setiap triwulan pada tahun berkenaan bagr Instansi Pelaksana Pemungut Pqiak dan Retribusi.

BAB III

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 4

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah. Bagran Kedua Penerima Insentif

(1)(21
(3)
(4)

Pasal 5

Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi. Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :

a.Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ;
b.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
c.pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah pejabat dan pegawai pada:
a.Badan Pendapatan Daerah;
b.Dinas Kesehatan;
c.Dinas Lingkungan Hidup
d.Dinas Perhubungan ;
e.Dinas Perdagangan dan Perindustrian ; 7
f.Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan ;
g.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ;
h.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
i.Bagran Umum.

Pasal 6

(1)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimaksudkan untuk meningkatkan :
1. a.kinerja Instansi ;
2. b.semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi ;
3. c.pendapatan daerah; dan
4. d.pelayanan kepada masyarakat.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
(3)Dalam hal target kinerja pada suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(4)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
(5)Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 1OO % (seratus per seratus) tetapi lebih dari penetapan prosentase pencapaian target penerimaan triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 7

(1)Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, bertugas melaksanakan pemungutan pajak daerah atas:
1. a.pajak reklame;
2. b.pajak air tanah (PAT);
3. c.pajak mineral bukan logam dan batuan (Pajak MBLB);
4. d.pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) ;
5. e.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
6. f.pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang terdiri dari: U makanan dan/atau minuman; 2) tenaga listrik; 3) jasa perhotelan; 4) jasa parkir; dan 5) jasa kesenian dan hiburan;
7. g.opsen pajak kendaraan bermotor (Opsen PKB); dan 8
8. h.opsen bea balik nama kendaraan bermotor (Opsen BBNKB).
(2)Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, bertugas melaksanakan pemungutan retribusi jasa umum mengenai pelayanan kesehatan bidang laboratorium kesehatan daerah;
(3)Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c, bertugas melaksanakan pemungutan retribusi jasa umum mengenai pelayanan kebersihan.
(4)Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d, bertugas melaksanakan pemungutan retribusi jasa umum mengenai pelayanan parkir di tepi jalan umum.
(5)Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e, bertugas melaksanakan pemungutan :
1. a.retribusi jasa umum mengenai pelayanan pasar; dan
2. b.retribusi jasa usaha mengenai penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya di Kabupaten Kediri bidang tempat kegiatan usaha di luar pasar.
(6)Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (a) huruf f, bertugas melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha mengenai :
1. a.pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
2. b.pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengga.nggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas: 1) pemanfaatan pelayanan laboratorium kesehatan hewan dan klinik hewan/ puskeswan; dan 2) pemanfaatan pelayanan laboratorium pakan ternak. (71 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g, bertugas melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha mengenai :
3. a.penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya di Kabupaten Kediri bidang pemanfaatan kios pada lokasi wisata;
4. b.penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan di Kabupaten Kediri bidang tempat khusus parkir di lokasi wisata; dan
5. c.pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga bidang pelayanan tempat pariwisata.
(8)Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) hurlf h, bertugas melaksanakan pemungutan retribusi penzinart tertentu mengenai Persetujuan Bangunan Gedung;
(9)Bagran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf i, bertugas melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha mengenai : 9
1. a.pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga bidang pelayanan tempat olahraga; dan
2. b.pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengga.nggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pemanfaatan tanah atas gedung convention hall Simpang Lima Gumul dan gedung Bagawanta Bhari.

Pasal 8

Insentif bersumber dari pendapatan p4iak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

Pasal 9

(1)Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi pada tahun berkenaan untuk setiap jenis pajak dan retribusi .
(2)Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 10

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(1)Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak darrl atau Retribusi harus men5rusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (21 Penganggaran insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja pegawai yang diuraikan dalam belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas pemungutan pajak daerah dan belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak daerah, serta belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah. 10
(3)Penganggaran insentif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja pegawai yang diuraikan dalam belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas pemungutan retribusi daerah dan belanja insentif bagr Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan retribusi daerah.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF Pasal 1 1

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…