DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS BAB IV PENDANAAN BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda irien'r-itas dan w'rbawa Aparatur- Sipii Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
b.untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2A24 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 21 Oktober 2024 Nomor OOO.8.3/54/4!8.O9/2024 tentang Lapor.an Tindak I"anjut Forum Ketatalaksanaan pemerintah Tahun 2024 serta Berita Acara tanggal 3 Desember 2024 Nomor 000.8.3.4 /3516 / 418.07 /2024 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Bupati Kediri tentang pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daeratr-daerah Kabupaten datram Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor g) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730J; Z 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun z}lt tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L,embaran Negara P-epublik Indonesia Tahun 201" 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubatr beberapa kali terakhir derrgan Undang-Undang Nomor L3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Unclang Nomor t2 'f'ahun 20lt tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l.,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5SBZ) sebagaimsna telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2C23 tentang penetapan Peraturan Pemerintatr Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Iembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 4\, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Incionesia Nomor 6856) ;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 114, Tasrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor T2 Tahur. 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}tg Nomor lB7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aA2l;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O1S tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361 sebagaimana telah drubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor LzO Tahun 2OlB tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,571;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1O Tatrun 2AZ4 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republitri Indonesia Taliun 2024 Nomor a88); 3
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor S Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor S, Tambahan lrmbaran Daerah Kabupatcn Kediri Nsmor 142) cebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Sueunan perangkat Daerah I{abupaten Kedfi (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Iembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 187); MEMUTUSKAN: MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PAIGIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini,vang dimaksud dengan:

1.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinaean.
2.Pakaian Dinas Harian adalah pakaian Dinas yang digiinakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
3.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah rertentu adarah Pakaran Drnas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bag pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan pedanjian keda yang beke{'a pada instansi pemerintah.
5.Pakaian Sipil l*ngkap adalah Pakaian Dinas baSi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya $atya.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusa.n pemerintahan dalam negeri.
8.Pemerintah Daeratr adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4

Pasal 2

(1)ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupatr ini. (21 Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (U bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragamcrn dan identitas ASN.
1. a.Pakaian Dinas Harian;
2. b.Pakaian Dinae Harian Perangkat Daerah Tertentu;
3. c.Pakaian Sipil kagfuap;
4. d.Pakaian Dinas lapangan;
5. e.Pakaian Dinas iapangan dan oirera.siorur iainnya pada perangkat daerah tertentu;
6. f.Pakaian Dinas upacara perangkat daeratr tertentu;
7. g.Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
8. h.pakaian seragam batik Korps pegawai Republik T- ,l ^.^ ^-j ^r.rrutt lrcstd,.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA Jenis Pakaian Dinas Kabupaten Kediri meliputi

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.Pal<aian Dinas Harian khat<l;
b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
c.Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

Pasal 5

(1)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggr pra-tama da_n staf khusus Bupati; dan b- Palaian Dina.s Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bag ASN pria, pejabat administrator, pejabat pengawa,s, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifika.si pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam l^ampiran yang merrrpakan bagran tidak teryisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

ASN di lingkungan Pemerintah 5

Pasal 6

(1)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan parUang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan staf khusus Bupati; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek ciigunakan oleh pejabat a<iministrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapai digunakan untuk rnenghadiri acara kenegaraan .tan acara resmi. (s) (41 (s) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria bqiu dimasukkan ke dalam celana. Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari D^L- - NA.ULI. Jenis dan model serta spesilikasi pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang menrpakan bagtan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik selagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Kabupaten Kediri pada hari Kamis, hari Jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2)Pakaian khas daerah sefoagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pade hari besar dan hari-hari lain yang ditentukan.
(3)Jenis dan model Pakaian Dinas Harian batik/tenun/iurik seiiagairnarra ciimaksud patla ayat (i) tercantum pada I"ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dsri Per;aturan Bupati ini.
(4)Jenis dan model Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang meriipakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

(U Pakaian Dinas Harian perangkat daerah tertentu ssfagaimans dimaksud dalam pasal 3 huruf b terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong praja; dan Pakaian Dinas Harian Dinas Perhubungan.b b (21 Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama. pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat I bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungrional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (U
(3)
(4)
(1)(2t

Pasal 10

Pakaian Siprl kngkap sebagaimana ciimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri pada:

a.acarakenegaraxt;
b.acara resmi;
c.perjalanan dinas ke iuar negeri;
d.acErra tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
e.pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
f.penerimaan penghargaan Satya l-encarra Karya SatSra, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pakaian Sipil Iengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berw-arna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam. Pakaian Stpll Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berra'arna sama dengan jas, dan sepatu hitam. Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam I"ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…