DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2026

Nomor: 17
Tahun: 2026
Ditetapkan: 27 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kediri

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KEWAJIBAN BAB IV LARANGAN BAB V SANKSI BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6284);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
15.Peraturan Bupati Kediri Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 45); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3.Bupati adalah Bupati Kediri.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Kediri dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8.Pejabat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Pejabat lain yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
10.Atasan adalah atasan pegawai di atasnya sesuai garis hierarki organisasi.
11.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dicatatkan di lembar catatan negara.
13.Perceraian adalah putusnya ikatan dalam hubungan suami istri yang berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.
14.Gaji adalah penghasilan ASN yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan perbaikan penghasilan, dan tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib. 5

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan izin perkawinan dan perceraian bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan ASN yang bermartabat dan bermoral dengan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 4

(1)ASN yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung dan meneruskannya kepada Pejabat secara berjenjang melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi ASN yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 5

(1)ASN wajib memperoleh izin dari PPK atau Pejabat lain yang ditunjuk, apabila:
1. a.akan melakukan perceraian;
2. b.akan beristri lebih dari 1 (satu) orang, bagi ASN pria.
(2)Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan atau surat keterangan.
(3)Dalam hal ASN yang menduduki jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, izin atau surat keterangan didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 6

(1)Izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap yang mendasari dilakukannya perceraian atau untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang.
(2)Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan. 6
(3)Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari ASN dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat secara berjenjang.
(4)Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan ASN yang bersangkutan.
(5)Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri atau suami ASN yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
(6)Sebelum mengambil keputusan, atasan berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang akan melakukan perceraian dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat dengan dapat melibatkan lembaga yang bergerak dalam pembinaan perkawinan, perselisihan dan perceraian.
(7)Tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
(2)Izin untuk bercerai karena alasan istri atau suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami, tidak diberikan oleh Pejabat kecuali perceraian tersebut merupakan kehendak dari istri atau suami ASN yang mendapat cacat badan tersebut.
(3)Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
1. a.bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut ASN yang bersangkutan;
2. b.tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
3. c.bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
4. d.alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 8

(1)Apabila perceraian terjadi atas kehendak ASN pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
(2)Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sepertiga untuk ASN pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. 7
(3)Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh ASN pria kepada bekas istrinya adalah setengah dari gajinya.
(4)Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena:
1. a.istri berzina;
2. b.istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami;
3. c.istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan; dan/atau
4. d.istri telah meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah dan/atau karena hal lain diluar kemampuannya.
(5)Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku, apabila:
1. a.istri meminta cerai karena dimadu;
2. b.suami berzina;
3. c.suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri;
4. d.suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan; dan/atau
5. e.suami telah meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
(7)Apabila bekas istri ASN yang bersangkutan menikah lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung sejak yang bersangkutan menikah lagi.
(8)Bendaharawan gaji wajib menyerahkan bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat dari perceraian dan penyerahannya dilakukan pada saat pembayaran gaji dan tunjangan kepada ASN pria.

Pasal 9

(1)Izin untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila:
1. a.ada persetujuan tertulis dari istri;
2. b.ASN pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari 1 (satu) orang istri dan anak- anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan;
3. c.ada jaminan atau surat tertulis dari ASN yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak- anaknya; dan
4. d.istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.
(2)Izin untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
1. a.bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut ASN yang bersangkutan; 8
2. b.tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. c.bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
4. d.alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
5. e.ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 10

ASN yang telah bercerai dan menerima Akta Cerai dari Pengadilan Agama wajib melaporkan perceraiannya secara tertulis kepada atasan dan meneruskannya kepada Pejabat secara berjenjang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak Akta Cerai tersebut diterima.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…