DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai petunjuk Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri; memuat antara lain: struktur organisasi; tuga dan fungsi; tatacara pengangkatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan atau mencabut status BLUD;

c.menunjuk suatu Tim penilai dalam rangka menilai usulan penetapan dan pencabutan BLUD;
d.menetapkan Standar Pelayanan Minimun;
e.menetapkan tarif layanan Puskesmas;
f.menyetujui investasi jangka panjang;
g.mengatur remunenasi Pejabat pengelola dan Pegawai Puskesmas;
h.menyetujui pemindahtanganan barang milik pqskesm4s selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.0OO.0O0.OOO,OO (lima milyar rupiah);
i.menetapkan penghapusan barang milik Puskesmas y{rng rnasuk kriteria tidak berada dalam penguasaan Puskesmas, tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan atau alasnn lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; t2
j.menetapkan penghapusan piutang puskesmas mutlal< dan bersyarat yang !66ilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
k.mengalihgunakan tanah dan bangunan yang tidak digunakan Puskesmas untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 7

(l) Sumber daya manusia terdiri atas:

a.pejabat pengelola; dan
b.pegawai.

(2)Pejabat Pengelol,a sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, bertanggungiau,ab terhadap kinerl'a umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan Puskesmas dalam pemberian layanan.
(3)Pegawai sebagairnarra dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja Puskesmas.
(4)Pejabat Pengelola berasal dari: a- Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
1. b.pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pegawai berasal dari:
1. a.Pegawai ASN; dan/atau
2. b.Pegawai kontrat BLUD.
(5)Pegawai kontrak BLtiD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan Pegawai yang berasal dari tenrg. profesional lainnya yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja antara yang bersangkutan dengan pemimpin BLUD untuk jangka waldu tertentu guna menjalankan tugas dan fungsi Puskesmas. 13 pasal g
(1)Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud datam pasal 7 ayat (4) dan ayat (5), berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
(2)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukaa dalam pelaksanaan tugas jabatannya-

Pasal 9

(1)Pejabat Pengelola Puskesmas sebagaimana dimaksud dalarn p3.o1 Z ayat (l) huruf a, terdiri atas:
1. a.Pemimpin BLUD;
2. b.Pejabat Keuangan; dan
3. c.Pejabat Teknis.
(2)Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3)Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, bertanggungiawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
(4)Pejabat Keuang;an sebrgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pejabat yang ditunjuk Pemimpin BLUD ssgagai penanggung jawab manajemen.
(5)Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada 6ya1
(1)huruf c merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan yang diberi tugas sebagai penanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan. 14
(6)Pejabat Keuangan dan pejabat Telmis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b dan huruf c bertanggungiawab kepada pemimpin BLUD. Pasal l0
(1)Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
1. a.memimpin, mengarahlen, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Fuskesmas agar lebih efieien dan produktif;
2. b.memmuskan penetapar kebijakan teknis Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetaFkan oleh Bupati;
3. c.menyusun Renstra;
4. d.menyiapkan RBA;
5. e.mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.menetapkan pejabat Lainnya sesuai dengan kebutuhan Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan;
7. g.mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teloris, mengendalikan tugas, serta menyampaikan dan mempertanggungiawabkan kineqja operasional serta keuangan puskesmas kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
8. h.tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya. 15
(2)Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebaga.imana dimaksud pada ayat (l), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan. pasal 1l Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, bertin.tak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Pasal 12

(l) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

a.merumuskan kebljakan terkait pengelolaan keuangan;
b.mengkoordinasikan penyusunan RBA;
c.menyiapkan DPA;
d.melakukan pengelolaan pendapatan dan hl"rrj";
e.menyelenggarakan pengelol,aan kas;
f.melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
g.men1rusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
h.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
i.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
j.tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas dan/atau Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.

(2)Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
(3)Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaiman4 dimaksud pada ayat (l), dibantu oleh bendahara dan/atau tenaga lain yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD. 16
(4)Pejabat Keuangan dan bendahara harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

(1)Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dal,am Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
1. a.menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan;
2. b.melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
3. c.memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pel,ayanan; dan
4. d.tuga.s lainnya yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas dan/atau Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan.
(3)Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaim6n6 dimaksud pada ayat (l), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 14

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhen:an Pejabat Pengelola BLUD sesuai ketentuan peraturarl perundang-undangan.

Pasal 15

(l) Puskesmas menJrusun dan mengusulkan rencana kebutuhan Pegawai melalui aplikasi Kementerian Kesehatan untuk diverifikasi oleh Dinas Kesehatan. t7 (21 Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menjadi dasar pengadaan pegawai.

Pasal 16

(U Pengadaan Pegawai ASN dilaksarrakan 66"q"1 dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Puskesmas dapat melakukan pengadaan pegawai Kontrak BLUD, dengan ketentuan:

a.berdasarkan Rencana Kebutuhan pegawai;
b.mempertimbangkan prioritas program dan pelayanan, kemampuan keuang;an BLUD, sarana dan prasarana yang tersedia;
c.Pengadaan Pega.wai dilakukan dengan cara seleksi;
d.Selekei sebagaimana dimaksud dalam huruf c diumumkan secara offline melad;ui papan informasi di Puskesmas dan secara online melalui media sosial dan/atau uebsite Puskesmas paling sedikit memuat:
l.Jumlah kebutuhan pegawai dan formasi;
1. 2.Persyaratan pendaftaran.
2. 3.Jadwal dan tempat tahapan seleksi;
3. 4.Alamat pengiriman lamaran;

(3)Pegawai Kontrak BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pafing sedikit harus memenuhi ketentuan:
1. a.Warga Negara Indonesia (WNI);
2. b.Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
3. c.sehat jasmani dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah;
4. d.memiliki catatan rekam jejak yang baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan l8
5. e.memiliki psnfidiken dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan, serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi tenaga medis dan tenaga Kesehatan.
(4)Ketentuarl lebih lanjut mengenai tata cara seleksi diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 17

(1)Pengangkatan Pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (21 Pengangkatan Pegawai kontrak BLUD dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.Pengangkatan calon Pegawai yang lulus seleksi ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja antara Pemimpin BLUD dengan calon pegawai, mengetahui Kepala Dinas Kesehatan.
2. b.Pe{anjian kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan untuk jangka waktu I (satu) tahun terrnasuk masa orientasi paling latna 2 (dua) bulan.
3. c.Jangka waktu peqianjian kerja dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan penilaian kinerja.

Pasal 18

(1)Pegawai kontrak BLUD dapat diberhentikan apabila:
1. a.meninggal dunia;
2. b.telah mencapai batas usia keg'a maksimal;
3. c.Eraaa berlaku ffianjian kerja yang telah berakhir; 19
4. d.mengajukan perrnohonan pengunduran diri;
5. e.tidak sehat jasmani atau rohani, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; atau
6. f.melakukan pelanggamn disiplin beral (21 Pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud pada huruf f apabila Pegawai Kontrak BLUD:
7. a.memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;
8. b.mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, be{udi di rtalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
9. c.melakukan perbuatan asusila di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
10. d.menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam pimpinan dan/ atau keluarganya, teman sekeda di dalam dan/atau di luar lingkungan kefa;
11. e.membujuk pimpinan, teman kerja dan/atau orang lain untuk melalukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
12. f.dengan sengaja atau cerohh merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan/atau fasilitas milik Puakeemas;
13. g.mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja, dan Puskesmas;
14. h.menerima suap, komisi, hadiah atau gratifikasi, dan/atau menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
15. i.ti'^k man1ft kery'a 5 (lima) hari secara terus- menerus tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanSgil secara tertulis 1 (satu) kali oleh pemimpin BLUD;
16. j.tidak masuk keda selama 15 fiima belas) hari terus-menerus dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah; 20
17. k.menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas Puskesmas untuk usaha lain (kepentingan pribadi) baik di dalam maupun di luar j"- kerja tanpa izin yang aah dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  1. 1.dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadil,an yang telah berkekuatan hukum tetap.
(3)Pegawai Kontrak BLUD dapat dilakukan pembebasan tugas sementara apabila dikenakan penahanan sementara oleh pihak berwajib;
(4)Pega.wai Kontrak BLUD yang dikerrai pembebasan tugas sementara tidak diberikan gaji.
(5)Apabila Pegawai kontrak BLUD yang dikenai pembebasan tugas sementara, dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka yang bersangkutan dapat ditugaskan kembali dan diberikan gaji.
(6)Pembebasan tugas sernentara ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 19

(1)Batas Usia Kerja bagr pegawai ASN yang selanjutnya rlirebut Batas Usia peneiun ditentukan berdasarkan peraturan perundang- undangan. (21 Batas Usia Keg'a bagi pegawai kontrak BLUD ditentukan sebagai berikut:
1. a.batas usia keda Pegawai kontrak BLUD adalah 58 (lima puluh delapan) tahun;
2. b.dikecualikan bagi Pegawai untuk jabatan Dokter Umum, Dokter Gigi adalah 65 (enam puluh lima) tahun. 2t

Pasal 20

(1)Ttrg"o, Hak dan IGwajiban Pegawai ASN diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. (21 Tirgas Pegawai Kontrak BLUD diatur dengan ketentuan:
1. a.Penugasan Pegawai dilakeanakan oleh Pemimpin BLUD yang dituangkan dalam dokumen Sasaran Kefa pegawai yang ditandatangani oleh pegawai dan pemimpin BLUD;
2. b.Penugasan Pegawai harus mempertimbangkan dan memperhatikan kecakapan, kepatutrn dan kelayakan selama masa orientasi.
(3)Hak Pegawai Kontrak BLUD diatur dengan ketentuan:
1. a.Pegawai berhak menerima gaji setiap bulan sesuai kesepakatan para pihak yang dituangkan datam perjanjian ke{a;
2. b.Selain penghasilan sebaga.imana dimaksud pada huruf a, Pegawai dapat diberikan insentif jasa pelayanan sesuai kemampuan keuangan Puskesmas;
3. c.Selain menerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, pegawai berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan seauai peraturan perundang-undangan;
4. d.Pegawai berhat< memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai kebutuhan dan kemampuan Puskesmas;
5. e.Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD; 22 (41 Kewajiban Pegawai Kontrak BLUD diatur dengan ketentuan:
6. a.bersedia ditugaskan di seluruh wilayah kerja pugfugtrnas;
7. b.mematuhi segala peraturan perundang- undangan dan ketentuan yang berlaku di Puskesmas;
8. c.meLaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, menunjukkan etika yang baik dan menjega nama baik puskesmas;
9. d.merawat dan memelihara barang/aset milik daerah/negara, yang digunakan sebagai alat/ sarana dalam pelalsanaan tugas;
10. e.memegang rahasia jabaan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
11. f.beke{a dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat;
12. g.melaporkan dengan segera pada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan, aset dan persediaan;
13. h.rncmatuhi ketentuan hari kerja dan jam kerja;
14. i.mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
15. j.menggunakan dan memehhara barang-barang sarana prasarana keq'a dengan sebaik- baiknya;
16. k.memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan/atau
17. l.menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Paragral 6 Jam Kerja

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…