DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2026

Nomor: 6
Tahun: 2026
Ditetapkan: 11 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KEWENANGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAU RETRIBUSI BAB V PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAB VI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 184);
16.Peraturan Bupati Kediri Nomor 71 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 71);
17.Peraturan Bupati Kediri Nomor 72 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 72);
18.Peraturan Bupati Kediri Nomor 77 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 77);
19.Peraturan Bupati Kediri Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 78);
20.Peraturan Bupati Kediri Nomor 79 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 79); 4
21.Peraturan Bupati Kediri Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 81); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH ATAU RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.
3.Bupati adalah Bupati Kediri.
4.Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
5.Pemohon adalah Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau kuasa Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Retribusi yang melakukan permohonan pengembalian kelebihan pajak dan retribusi.
6.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
8.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
9.Wajib Pajak adalah orang pribadi dan atau badan usaha yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
11.Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, terkait hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun di Kabupaten Kediri. 5
12.Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang selanjutnya disingkat PPATS adalah Camat sebagai pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT di Kabupaten Kediri.
13.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
14.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak dan/atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15.Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16.Pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah adalah hak bagi Wajib Pajak manakala berdasarkan hasil pemeriksaan pajak daerah terbukti terdapat kelebihan pembayaran pajak daerah.
17.Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi adalah hak bagi Wajib Retribusi manakala berdasarkan hasil pemeriksaan Retribusi terbukti terdapat kelebihan pembayaran Retribusi.
18.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
19.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
20.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
21.Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22.Nomor Pokok Wajib Pajak, selanjutnya disingkat NPWP.
23.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati.
24.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
25.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 6
26.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
27.Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
28.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak daerah yang terutang.
30.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi daerah yang terutang.
31.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
32.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
33.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
34.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.
36.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar. 7
37.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
38.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
39.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40.Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
41.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat Keputusan Keberatan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan.
42.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43.Kompensasi utang pajak daerah adalah pembayaran utang pajak daerah yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak daerah yang telah disetorkan ke rekening kas daerah.
44.Kompensasi utang retribusi daerah adalah pembayaran utang retribusi daerah yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran retribusi daerah yang telah disetorkan ke rekening kas daerah. 8
45.Double NOP SPPT PBB-P2 adalah satu Nomor Objek Pajak (NOP) terdapat dua atau lebih Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
46.Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan daerah antara wajib pajak daerah atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
47.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah.
48.Pemeriksaan Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49.Dokumen adalah buku, catatan dan/atau dokumen lain termasuk data elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan.
50.Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP Pajak atau Retribusi adalah dokumen atau uraian tentang proses pelaksanaan kegiatan atau acara pemeriksaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi.
51.Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan pajak atau retribusi yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini untuk mengatur tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi yang mudah dan sederhana, dalam rangka meningkatkan kesadaran Wajib Pajak atau Retribusi dalam melakukan pembayaran dan optimalisasi penerimaan Pajak atau Retribusi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; dan
b.pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi. 9

BAB IV

KEWENANGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAU RETRIBUSI

Pasal 4

(1)Bupati berwenang melakukan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
(2)Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada :
1. a.Kepala Bapenda;
2. b.Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi terkait tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
3. c.Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan terkait tata cara pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi.

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 5

Atas kelebihan pembayaran Pajak dapat diberikan pengembalian dalam hal-hal berikut:

a.Pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah yang seharusnya terutang;
b.Pajak yang telah dibayar namun seharusnya tidak terutang;
c.Pajak yang dinyatakan lebih bayar karena telah terjadi pembatalan transaksi jual beli (khusus BPHTB);
d.Pajak yang dinyatakan lebih bayar karena diterbitkan surat keputusan pembetulan;
e.Pajak yang dinyatakan lebih bayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau suratputusan penghapusan sanksi administrasi;
f.Pajak yang telah dibayar dan dinyatakan lebih bayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan ketetapan atau surat keputusan pembatalan ketetapan Pajak; dan
g.adanya kesalahan terhadap hitungan, penulisan dan penerapan peraturan perundang-undangan Pajak dan Retribusi.

Pasal 6

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak harus memenuhi persyaratan :

a.diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas dan bukti yang sah; 10
b.untuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2, melampirkan dokumen sebagai berikut :
1. 1.mengisi formulir permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2;
2. 2.fotokopi KK dan KTP-el;
3. 3.surat kuasa (jika dikuasakan);
4. 4.lunas pembayaran seluruh SPPT PBB-P2;
5. 5.asli bukti bayar SPPT PBB-P2 yang dinyatakan tidak benar dan fotokopi bukti bayar SPPT PBB-P2 yang dinyatakan benar;
6. 6.fotokopi NPWP Wajib Pajak;
7. 7.fotokopi bukti kepemilikan tanah;
8. 8.surat pernyataan transfer bermaterai;
9. 9.fotokopi buku rekening berdasarkan KTP;
10. 10.untuk pengembalian kelebihan pembayaran atas permasalahan kepemilikan SPPT PBB-P2 ganda dapat melampirkan SPPT PBB-P2 asli yang dinyatakan tidak benar dan fotokopi SPPT PBB-P2 yang benar serta NOP PBB-P2 yang dihapus adalah NOP PBB-P2 yang terakhir diterbitkan.
11. 11.surat keterangan Kepala Desa atau Lurah apabila pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 adalah kepemilikan SPPT PBB-P2 ganda;
12. 12.untuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 karena salah bayar/salah transfer tidak dapat diproses; dan
13. 13.dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.
c.untuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. 1.mengisi formulir permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB;
2. 2.fotokopi KK dan KTP-el;
3. 3.surat kuasa (jika dikuasakan) beserta fotokopi KTP;
4. 4.lunas pembayaran seluruh SPPT PBB-P2;
5. 5.fotokopi NPWP Wajib Pajak;
6. 6.asli SSPD BPHTB yang akan dimohonkan untuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran (salah) dan fotokopi SSPD BPHTB yang benar;
7. 7.fotokopi buku rekening sesuai KTP;
8. 8.surat pernyataan transfer bermaterai;
9. 9.asli bukti bayar BPHTB yang akan direstitusi (salah) dan fotokopi bukti bayar BPHTB yang benar;
10. 10.fotokopi bukti kepemilikan tanah atau bukti kepemilikan lainnya (asli diperlihatkan);
11. 11.lunas pembayaran seluruh SPPT PBB-P2;
12. 12.fotokopi bukti transaksi/perjanjian pengikatan jual beli/akta jual beli (asli diperlihatkan);
13. 13.apabila pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB karena batal transaksi jual beli maka pemohon wajib menyertakan: a) fotokopi akta pembatalan apabila telah terbit akta jual beli (asli diperlihatkan); 11 b) surat pernyataan pembatalan jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing penjual dan pembeli yang telah dibubuhi materai; c) fotokopi surat pengecekan sertifikat Wajib Pajak dari lembaga pemerintah bidang agraria/pertanahan dan tata ruang tingkat regional setempat (asli diperlihatkan); dan d) surat kematian bagi Wajib Pajak dengan alasan batal transaksi yang disebabkan Wajib Pajak meninggal dunia.
14. 14.apabila pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB karena konversi hak maka pemohon wajib menyertakan fotokopi keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri tentang pemberian hak milik (asli diperlihatkan);
15. 15.apabila pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB karena waris, maka wajib menyertakan fotokopi surat pernyataan waris atau akta pembagian waris (asli diperlihatkan);
16. 16.apabila pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB karena pembagian hak bersama, maka wajib menyertakan fotokopi surat pernyataan pembagian hak bersama atau akta pembagian hak bersama dari PPAT/PPATS setempat (asli diperlihatkan);
17. 17.surat pernyataan kronologis bermaterai dari PPAT/PPATS terkait pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB;
18. 18.dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB.
d.untuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak lainnya, melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. 1.mengisi formulir permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
2. 2.fotokopi KTP Wajib Pajak dan kuasanya (jika dikuasakan);
3. 3.surat kuasa (jika dikuasakan);
4. 4.fotokopi NPWP Wajib Pajak;
5. 5.fotokopi buku rekening sesuai KTP;
6. 6.surat pernyataan transfer bermaterai;
7. 7.asli bukti bayar Pajak yang telah disetorkan;
8. 8.fotokopi surat pernyataan waris atau akta pembagian waris, apabila Wajib Pajak meninggal dunia dan KK (asli diperlihatkan);
9. 9.surat pernyataan kronologis bermaterai dari Wajib Pajak; dan
10. 10.dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran Pajak lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak lainnya. 12

Pasal 7

(1)Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak disampaikan melalui kantor Bapenda untuk diverifikasi kelengkapan persyaratan berkas dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
(2)Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pembayaran Pajak terutang dibayarkan ke rekening kas daerah.
(3)Hasil verifikasi dokumen secara administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) di atas berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. a.menolak karena melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. b.menolak karena syarat dinyatakan belum lengkap;
3. c.menerima dengan memberikan tanda terima dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak apabila persyaratan dinyatakan lengkap.
(4)Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Bapenda akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
(6)Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.apabila menolak, maka Kepala Bapenda harus memberikan surat penolakan yang disertai dengan alasannya.
2. b.apabila menerima, maka dilanjutkan memproses berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sampai dengan tahap pencairan.
(7)Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan.
(8)Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memberikan keputusan.
(9)Keputusan atas permohonan Wajib Pajak dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak terutang.
(10)Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Pajak tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 bulan. 13

Pasal 8

(1)Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak untuk penerimaan pembayaran Pajak pada tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada kode rekening Pajak yang bersangkutan.
(2)Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak untuk penerimaan pembayaran Pajak pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada kode rekening belanja tidak terduga.

Pasal 9

(1)Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b dan merupakan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak untuk penerimaan pembayaran Pajak pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.
(2)Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 10

(1)Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b dan merupakan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak untuk penerimaan pembayaran Pajak pada tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Bupati memberikan persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak ditindaklanjuti oleh Kepala Bapenda dengan menerbitkan SKPDLB.
(3)Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…