DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sasaran Penerima TPP ASN, Penetapan Besaran Basic TPP, Kriteria Pemberian TPP ASN, Pemberian TPP ASN, Pembayaran TPP ASN, Pelaksanaan Pembayaran TPP ASN, Penghentian TPP ASN, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip persamaan yang berkeadilan dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi pegawai aparatur sipil negara, maka dipandang perlu mengintegrasikan dan memformulasikan pemberian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau apapun yang diterima pegawai aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai aparatur sipil negara ke dalam formula Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai diperlukan pengaturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal. 3
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah calon PNS yang belum diangkat sebagai PNS.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10.Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
11.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
13.Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14.Penjabat Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan sekretaris daerah.
15.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah PNS yang ditugaskan oleh pejabat di atasnya untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. 4
16.Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah PNS yang ditugaskan oleh pejabat di atasnya untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
17.Sub Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk membantu pejabat administrator dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
18.Ketua Tim Kerja adalah PNS yang diberikan tugas dan wewenang dalam melaksanakan serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
19.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20.Tanpa Keterangan adalah keadaan tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah.
21.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai ASN.
22.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini disusun dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian TPP ASN berdasarkan kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(2)Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:
1. a.memberikan kesejahteraan Pegawai ASN dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, dan kinerja dalam menjalankan tugas dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
2. b.mengintegrasikan dan memformulasikan pemberian penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diterima Pegawai ASN ke dalam TPP ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

SASARAN PENERIMA TPP ASN

Pasal 3

(1)TPP diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau apapun yang diterima Pegawai ASN.
(3)TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan CPNS sebesar 80% sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS. 5
(4)TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
1. a.PNS yang mengambil masa persiapan pensiun/bebas tugas;
2. b.PNS yang berstatus penerima uang tunggu;
3. c.Pegawai ASN yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib;
4. d.Pegawai ASN yang berstatus terdakwa atau terpidana;
5. e.PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
6. f.PNS yang menjadi Pejabat Negara/anggota Komisi Pemilihan Umum/anggota Bawaslu/Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
7. g.PNS yang menjalani cuti besar 1 (satu) bulan penuh;
8. h.PPPK yang melaksanakan cuti ibadah haji yang pertama kali selama 1 (satu) bulan penuh;
9. i.Pegawai ASN yang menjalani cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya;
10. j.PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
11. k.PPPK yang menjalani cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
12. l.PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
13. m.PNS yang diberhentikan sementara;
14. n.PNS yang diberhentikan dari jabatan organik;
15. o.Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 15 (lima belas ) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
16. p.Pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai ASN;
17. q.PNS instansi lain yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya;
18. r.Pegawai ASN yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;
19. s.jabatan fungsional pengawas sekolah; dan
20. t.CPNS guru, PNS guru dan PPPK guru.
(5)Selain Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TPP ASN juga tidak diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan, pada bulan berikutnya, terhitung sejak hukuman dijatuhkan;
2. b.Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP selama 2 (dua) bulan, pada bulan berikutnya, terhitung sejak hukuman dijatuhkan; dan
3. c.Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 3 (tiga), pada bulan berikutnya bulan, terhitung sejak hukuman dijatuhkan. 6

BAB III

PENETAPAN BESARAN BASIC TPP

Pasal 4

(1)Penetapan Besaran Basic TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut :
1. a.kelas jabatan;
2. b.indeks kapasitas fiskal Daerah;
3. c.indeks kemahalan konstruksi; dan
4. d.indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(2)Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menggunakan rumus: (besaran tunjangan kinerja (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
(3)Penghitungan Basic TPP per kelas jabatan dilaksanakan dengan memasukkan data parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam aplikasi sistem monitoring dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 5

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:

a.beban kerja;
b.kondisi kerja;
c.kelangkaan profesi; dan
d.pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 6

(1)TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan berdasarkan beban kerja individu.
(2)TPP ASN berdasarkan beban kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang:
1. a.dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan); dan
2. b.melaksanakan disiplin kerja dengan bukti presensi secara elektronik.

Pasal 7

(1)TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas mempunyai risiko tinggi dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
(2)TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Pegawai 7 ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi pada Pemerintah Daerah.
(3)TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, diberikan TPP ASN setiap bulan.
(2)TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(3)Besaran TPP ASN yang diberikan kepada ASN setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pajak.
(4)Pajak atas penerimaan TPP ASN yang diberikan kepada ASN setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada:
1. a.Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. b.Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di luar instansi Pemerintah Daerah; dan
3. c.Pegawai ASN instansi lain yang diperbantukan/ dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di instansi Pemerintah Daerah.
(2)Khusus bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus memilih salah satu dari TPP ASN pada instansi tempat diperbantukan/dipekerjakan/ ditugaskan atau TPP ASN berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Pegawai ASN yang diberi tugas sebagai Penjabat, Plt, Plh, koordinator, ketua Tim Kerja/Sub Koordinator, atau pengelola keuangan Daerah dapat diberikan TPP ASN tambahan.
(2)TPP ASN tambahan sebagaimana ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt, Plh atau Penjabat jabatan lain, diberikan TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan yang dirangkapnya, dengan ketentuan rangkap jabatan dimaksud paling singkat 1 (satu) bulan; dan 8
2. b.pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt, Plh atau Penjabat jabatan lain, diberikan TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan yang dirangkapnya, dengan ketentuan rangkap jabatan dimaksud paling singkat 1 (satu) bulan.
3. c.pejabat yang merangkap sebagai Plt, Plh atau Penjabat pada jabatan lain yang 1 (satu) tingkat di atasnya, hanya diberikan TPP ASN pada jabatan yang tertinggi, dengan ketentuan rangkap jabatan dimaksud paling singkat 1 (satu) bulan.
4. d.TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang diberi tugas merangkap sebagai Plt, Plh atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal penugasan sebagai Plt, Plh atau Penjabat.
(3)TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Ketua Tim Kerja/Sub Koordinator diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterimakan sesuai kelas jabatannya dengan ketentuan besaran akumulasi akhir tidak melebihi besaran TPP ASN bagi pejabat fungsional hasil penyetaraan pada Perangkat Daerahnya.
(4)Pemberian TPP ASN tambahan bagi Ketua Tim Kerja/Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan bagi Ketua Tim Kerja/Sub Koordinator hasil penyetaraan jabatan di Daerah.
(5)TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai pengelola keuangan Daerah/barang milik Daerah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pengguna anggaran/barang diberikan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP ASN yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
2. b.kuasa bendahara umum Daerah diberikan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP ASN yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
3. c.kuasa pengguna anggaran/barang diberikan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP ASN yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
4. d.pejabat pelaksana teknis kegiatan diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
5. e.pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja Perangkat Daerah diberikan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP ASN yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
6. f.pejabat penatausahaan keuangan unit diberikan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
7. g.bendahara pengeluaran diberikan tambahan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari besaran TPP ASN yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
8. h.bendahara penerimaan diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterimakan sesuai kelas jabatannya; dan 9
9. i.bendahara pengeluaran pembantu diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterimakan sesuai kelas jabatannya.
(6)Dalam hal Pegawai ASN dapat menerima TPP ASN tambahan berdasarkan 2 (dua) ketentuan besaran tambahan atau lebih dari ketentuan besaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan harus memilih salah satu TPP ASN tambahan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…