DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2026

Nomor: 11
Tahun: 2026
Ditetapkan: 1 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, terarah, terpadu dan berlanjut serta berwawasan lingkungan dalam mencegah pencemaran air baku, perlu menyusun rencana induk sistem pengelolaan air limbah domestik;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraaaaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Bupati berwenang

Menetapkan

menetapkan rencana induk sistem pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Kendal;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2026-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN jdih.kendalkab.go.id 2 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang–Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2026-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
6.Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan Air Limbah Domestik.
7.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
8.Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat RISPALD adalah rencana program penyelenggaraan SPALD yang disusun dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 2

(1)RISPALD dimaksudkan sebagai pedoman: 3
1. a.bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah; dan
2. b.dalam penyusunan studi kelayakan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
(2)RISPALD bertujuan untuk mewujudkan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah yang terarah, terpadu, sistematis, sesuai karakteristik lingkungan, dan sosial ekonomi masyarakat, serta tanggap terhadap Pemerintah Daerah dan kebutuhan pemangku kepentingan.

BAB II

RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RISPALD Tahun 2026-2045.
(2)RISPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.bab I berisi pendahuluan;
2. b.bab II berisi konsep dan kriteria penyusunan rencana induk;
3. c.bab III berisi deskripsi daerah perencanaan;
4. d.bab IV berisi analisa kondisi SPALD;
5. e.bab V berisi strategi pengembangan SPALD Daerah;
6. f.bab VI berisi rencana program dan tahapan pelaksanaan kegiatan; dan
7. g.bab VII berisi penutup.
(3)Dokumen RISPALD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RISPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun. Cat

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Bupati melaksanakan pengawasan pelaksanaan RISPALD.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemantauan;
2. b.evaluasi; dan
3. c.pelaporan.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. 4
(5)Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan RISPALD bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b.Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal pada tanggal 1 April 2026 BUPATI KENDAL, Cap ttd DYAH KARTIKA PERMANASARI Diundangkan di Kendal pada tanggal 1 April 2026 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, Cap ttd AGUS DWI LESTARI BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026 NOMOR 12

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…