DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 7, peerubahan ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 8, perubahan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9, perubahan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran V.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang perlu melakukan Penyesuaian Pendapatan Transfer Pusat dan Daerah serta pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan adanya perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 244);
8.Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2); 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.605.755.740.373,00 (dua triliun enam ratus lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.968.916.047.000,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus enam belas juta empat puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.802.096.145.000,00 (satu triliun delapan ratus dua miliar sembilan puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp166.819.902.000,00 (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah).

3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 4

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.716.555.740.373,00 (dua triliun tujuh ratus enam belas miliar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 4.Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.069.732.050.288,00 (dua triliun enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.252.343.441.285,00 (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp724.540.078.502,00 (tujuh ratus dua puluh empat miliar lima ratus empat puluh juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp84.783.730.500,00 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.064.800.000,00 (delapan miliar enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

5.Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 5

Pasal 9

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp223.086.604.229,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar delapan puluh enam juta enam ratus empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp4.675.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud Rp90.950.039.980,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.879.524.650,00 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.112.836.099,00 (dua puluh dua miliar seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.409.203.500,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

6.Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7.Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8.Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9.Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 6 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal pada tanggal 20 Maret 2025 BUPATI KENDAL, Cap ttd DYAH KARTIKA PERMANASARI Diundangkan di Kendal pada tanggal 20 Maret 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, Cap ttd AGUS DWI LESTARI BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 12

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2025