DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2026

Nomor: 12
Tahun: 2026
Ditetapkan: 2 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penggunaan DBH CHT, Penyaluran Bantuan Langsung Tunai, Monitoring dan Evaluasi, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kemampuan daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya para buruh tani tembakau, petani cengkeh, buruh tani cengkeh, dan buruh pabrik rokok, Pemerintah Daerah melaksanakan program pembinaan lingkungan sosial yang diwujudkan dalam kegiatan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang diterima dari Pemerintah Pusat;
c.bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum pelaksanaan program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal berdasarkan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu mengatur petunjuk teknis pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN jdih.kendalkab.go.id 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang–Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan 3 tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negative dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
6.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
7.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8.Petani Cengkeh adalah Petani yang mengelola perkebunan tanaman cengkeh (syzygium aromaticum), mulai dari menanam, merawat, hingga memanen kuncup bunga untuk bahan rempah dan industri, terutama rokok.
9.Buruh Tani Tembakau adalah buruh yang bekerja pada petani yang menanam tembakau baik dalam proses penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan, panen, dan/atau pasca panen tembakau dengan mendapatkan upah dari yang bersangkutan.
10.Buruh Tani Cengkeh adalah buruh yang bekerja pada petani yang menanam cengkeh, baik dalam proses penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan, panen, dan/atau pasca panen tembakau dengan mendapatkan upah dari yang bersangkutan.
11.Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku, dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT)), tenaga kerja yang terkait langsung proses produksi, buruh gudang bahan baku, dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Rajang/Iris (TIS), Klembak Menyan (KM)), termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja, tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan, dan marketing/sales atau tenaga pemasar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan petunjuk teknis dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBH CHT.

Pasal 3

Penyusunan petunjuk teknis dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBH CHT. 4

BAB III

PENGGUNAAN DBH CHT

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat menggunakan DBH CHT untuk membiayai program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat yang berupa kegiatan bantuan langsung tunai kepada:

a.Petani Cengkeh;
b.Buruh Tani Tembakau;
c.Buruh Tani Cengkeh; dan/atau
d.Buruh Pabrik Rokok di Daerah.

BAB IV

PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 5

(1)Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disalurkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(2)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data calon penerima yang diusulkan oleh:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk calon penerima bantuan langsung tunai dengan pekerjaan sebagai berikut:
  1. 1.Petani Cengkeh;
  2. 2.Buruh Tani Tembakau; dan
  3. 3.Buruh Tani Cengkeh.
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan ketenagakerjaan untuk calon penerima dengan pekerjaan sebagai Buruh Pabrik Rokok.

Pasal 6

(1)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b mengusulkan calon penerima bantuan langsung tunai kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(2)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berkas sebagai berikut:
1. a.rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait;
2. b.kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
3. c.surat keterangan sebagai Petani Cengkeh, Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Tani Cengkeh dari kepala desa/lurah setempat;
4. d.surat keterangan dari perusahaan/pabrik rokok legal bagi Buruh Pabrik Rokok;
5. e.khusus untuk Petani Cengkeh memiliki luas lahan garapan kurang dari 0,5 ha (nol koma lima hektar) 5 yang dibuktikan dengan keterangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
6. f.surat pernyataan calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menerima bantuan langsung tunai DBH CHT dari mana pun pada tahun anggaran yang sama; dan
7. g.surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah setempat/pimpinan perusahaan/pabrik rokok legal dengan format SPTJM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi usulan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dibantu oleh:
1. a.penyuluh pertanian pada kecamatan setempat; dan/atau
2. b.tenaga kesejahteraan sosial pada kecamatan setempat.
(3)Hasil verifikasi dan validasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi.

Pasal 8

(1)Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengajukan nama penerima dan besaran bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBH CHT kepada Bupati dengan mendasarkan berita acara verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(2)Penerima dan besaran bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBH CHT dengan mekanisme penyaluran:
1. a.secara langsung;
2. b.melalui jasa perbankan; atau
3. c.melalui jasa pengiriman. 6
(2)Pemilihan mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prinsip efektif, efisien, dan akuntabel.
(3)Penyaluran yang dilakukan melalui jasa perbankan atau jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1)Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBH CHT.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…