DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan ayat (1) Pasal 10, perubahan ayat (3) Pasal 15, perubahan huruf g ayat (4) Pasal 18, perubahan Pasal 27, penghapusan Pasal 29, penambahan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pada Pasal 30, perubahan Pasal 33, perubahan Pasal 34, perubahan Judul Bagian Kesatu BAB IV, penyisipan Pasal 34A sampai dengan Pasal 34M, perubahan Judul Bagian Kedua BAB IV, perubahan Pasal 35, penyisipan Pasal 35A, Pasal 35B dan Pasal 35C, perubahan Pasal 36, penyisipan Pasal 36A dan Pasal 36B, perubahan Pasal 37, perubahan Pasal 38, perubahan Pasal 39, perubahan Pasal 40, perubahan Pasal 41, perubahan Pasal 42, penyisipan Pasal 42A, penghapusan Pasal 44, penyisipan Pasal 51A, perubahan Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Kendal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang SALINAN 2 Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
10.Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
11.Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DI KABUPATEN KENDAL. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2Ol6 tentang Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
2.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Bupati adalah Bupati Kendal.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. 4
15.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
18.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20.Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penghapusan, Pemindah tanganan, Penatausahaan, Pelaporan, Penilaian, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Desa.
21.Perencanaan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Aset Desa sesuai kebutuhan untuk menghubungkan Pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
22.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Aset Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
23.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola dan menatausahakan Aset Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.
24.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemeritahan Desa dan/atau optimalisasi Aset Desa dengan tidak mengubah status kepemilikan.
25.Sewa adalah Pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai dengan tidak merubah status kepemilikan aset desa.
26.Pinjam Pakai adalah pemanfaatan Aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
27.Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan dalam bentuk uang untuk meningkatkan pendapatan Desa.
28.Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan 5 bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
29.Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
30.Pengamanan adalah proses dan/atau cara perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
31.Pemeliharaan adalah proses untuk menjaga dan memperbaiki Aset Desa agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
32.Penghapusan adalah tindakan menghapus Aset Desa dari daftar Aset Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk membebaskan Pemerintah Desa dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Aset Desa yang berada dalam penguasaannya.
33.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa.
34.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau uang yang senilai atau menguntungkan.
35.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
36.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan Pelaporan hasil pendataan Aset Desa.
38.Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Desa yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.
39.Pelaporan adalah penyampaian data dan informasi yang akurat terkait dengan keadaan objektif Aset Desa sebagai bahan pengambilan kebijakan mengenai Pengelolaan Aset Desa.
40.Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset Desa.
41.Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa dan tercatat dalam buku inventaris Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan 6 Asli Desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa.
42.Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan atas dasar perencanaan kebutuhan tanah yang telah ditetapkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa.
(2)Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tata ruang wilayah.
(3)Tata cara pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
1. a.kepala Desa mengumumkan rencana pengadaan tanah yang ditempel di papan pengumuman desa atau tempat yang strategis, dan memuat informasi antara lain:
  1. 1.luas dan rencana penggunaan tanah;
  2. 2.klasifikasi tanah yang dibutuhkan (darat atau pertanian); dan
  3. 3.waktu pelaksanaan pengadaan.
2. b.kepala Desa membentuk Panitia Pengadaan Tanah yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa, yang bertugas:
  1. 1.melaksanakan sosialisasi pengadaan tanah;
  2. 2.melaksanakan dan menerima pendaftaran pemilik tanah;
  3. 3.melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan penelitian status yuridis tanah;
  4. 4.melaksanakan tawar-menawar harga tanah dengan disaksikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
  5. 5.menetapkan hasil pengadaan tanah, paling sedikit memuat harga, luas, dan lokasi;
  6. 6.melaksanakan administrasi dan dokumentasi proses pengadaan tanah; dan
  7. 7.melaporkan dan menyerahkan penetapan hasil pengadaan tanah kepada Kepala Desa.
(4)Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa menetapkan penggunaan tanah hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. 7
(5)Susunan Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
1. a.Ketua merangkap Anggota dijabat oleh Sekretaris Desa;
2. b.Sekretaris merangkap Anggota dijabat dari perangkat desa yang mempunyai fungsi pembinaan masalah pertanahan; dan
3. c.Anggota dari unsur perangkat desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
(6)Kepala Desa secara fungsional bertindak sebagai penanggungjawab dalam Panitia Pengadaan Tanah.
(7)Badan Permusyawaratan Desa secara fungsional melaksanakan pengawasan terhadap proses dan penetapan hasil pengadaan tanah.

3.Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
(2)Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan, dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
(3)Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang.
(4)Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang–kurangnya memuat:
1. a.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. b.jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
3. c.jangka waktu pinjam pakai;
4. d.tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
5. e.hak dan kewajiban para pihak;
6. f.keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
7. g.persyaratan lain yang di anggap perlu.
  1. 4.Ketentuan huruf g ayat (4) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
(2)Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa, dan difasilitasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati. 8
(3)Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 16.
(4)Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
1. a.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. b.objek bangun guna serah;
3. c.jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
4. d.penyelesaiaan perselisihan;
5. e.keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);
6. f.persyaratan lain yang di anggap perlu;
7. g.bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan persetujuan bangunan Gedung atas nama Pemerintah Desa.
  1. 5.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Bentuk Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
1. a.Tukar Menukar; dan
2. b.Penjualan.
(2)Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanah dan/atau bangunan.
(3)Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain tanah dan/atau bangunan berupa peralatan dan mesin aset tetap lainnya, dan bongkaran bangunan.

6.Ketentuan Pasal 29 dihapus.
7.Ketentuan Paragraf Kesembilan Penatausahaan Pasal 30 diubah serta Pasal 30 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragraf Kesembilan Penatausahaan dan Pelaporan

Pasal 30

(1)Aset Desa yang sudah ditetapkan status penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dicatat dalam buku inventaris Aset Desa dan diberi kode barang.
(2)Penatausahaan Aset Desa menggunakan aplikasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.
(3)Pelaporan Aset Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati setiap semester.
(4)Inventarisasi Aset Desa dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.
(5)Kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai Kodefikasi Aset Desa. 9

8.Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Format keputusan Kepala Desa mengenai penetapan status Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), format berita acara dan keputusan Kepala Desa mengenai Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), format berita acara dan keputusan Kepala Desa mengenai Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), format laporan Aset Desa, dan format buku inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Pemindahtanganan Aset Desa berupa Tanah Desa melalui Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a.untuk Proyek Strategis Nasional;
b.untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
c.untuk bukan kepentingan umum; dan
d.untuk kepentingan Desa.
1. 10.Judul Bagian Kesatu BAB IV diubah, yang terdiri atas 13 (tiga belas) Pasal yakni Pasal 34A sampai dengan Pasal 34M dan disisipkan di antara Pasal 34 dan Pasal 35 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

(1)Tukar Menukar Aset Desa berupa Tanah Desa untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Besaran ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai penggantian wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 34B

(1)Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) digunakan Pemerintah Desa untuk membeli tanah pengganti yang senilai.
(2)Nilai penggantian wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (2) meliputi kerugian fisik, kerugian non fisik, dan beban masa tunggu. 10
(3)Dalam mencari tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa diberikan biaya untuk pencarian tanah pengganti yang besarannya telah dihitung dalam kerugian non fisik.
(4)Pencarian tanah pengganti oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan selama jangka waktu 6 (enam) bulan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…