DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip Pengelolaan Bos Pendamping, Ruang Lingkup, Pengelolaan Bos Pendamping, Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat Terkait Pengelolaan Bos Pendamping dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dapat berjalan efektif, tepat sasaran, tertib dan akuntabel, maka perlu disusun Peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal tahun anggaran 2025;
c.bahwa dalam rangka memenuhi pendanaan penyelenggaraan satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sehingga dapat sesuai dengan standar nasional Pendidikan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) juncto Pasal 76 ayat

(1)Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang SALINAN 2 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal, maka perlu menyediakan pendanaan melalui skema Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2025;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor I l Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PENDAMPING PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal. 3
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.
5.Bantuan Operasional Sekolah Pendamping Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut BOS Pendamping adalah alokasi pendanaan biaya pada satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kekurangan biaya operasi satuan pendidikan dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan.
6.Biaya Operasi Satuan Pendidikan adalah nilai rupiah yang disediakan dan/atau diperlukan untuk kegiatan operasional satuan pendidikan yang berupa biaya operasi personalia.
7.Biaya Operasi Personalia adalah biaya operasi yang harus dikeluarkan pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk membayar jasa layanan Pendidikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus non aparatur sipil negara dan telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan surat perjanjian kerja.
8.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
9.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10.Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
11.Sekolah Kecil adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan pendidikan suatu kelompok masyarakat dengan jumlah peserta didik minimal 3 (tiga) orang.
12.Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
13.Pendidik adalah guru pada satuan pendidikan dasar SD dan SMP.
14.Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan, dan keamanan. 4
15.Data Pokok Pendidikan selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi Pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pedoman teknis BOS Pendamping yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

a.merupakan pedoman dalam pengelolaan pelaksanaan kegiatan penyediaan alokasi anggaran BOS Pendamping untuk SD dan SMP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sehingga dapat tepat sasaran, tertib, dan akuntabel; dan
b.merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan, pengorganisasian, penyaluran, pemantauan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BOS Pendamping.

Pasal 3

Tujuan pedoman teknis BOS Pendamping yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a.untuk mewujudkan dukungan Pemerintah Daerah dalam meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu;
b.mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar bebas pungutan pada SD dan SMP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dengan tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab masyarakat dalam memberikan sumbangan pembiayaan SD dan SMP sesuai dengan kemampuan dan kesadaran bersama serta ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.memenuhi kekurangan biaya operasi SD dan SMP dalam rangka melaksanakan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dan standar nasional pendidikan; dan
d.memberikan penghargaan atas pengabdian dan pengorbanan pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus non aparatur sipil negara pada SD dan SMP dalam memberikan pelayanan pendidikan melalui pemenuhan Biaya Operasi Personalia satuan pendidikan.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN BOS PENDAMPING

Pasal 4

Pengelolaan anggaran BOS Pendamping dilaksanakan berdasarkan prinsip :

a.efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan dapat dipertanggungjawabkan; 5
b.efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
c.transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan warga sekolah untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang penggunaan dana BOS Pendamping;
d.akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BOS Pendamping dapat dipertanggungjawabkan;
e.kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional;
f.tertib, yaitu penggunaan dana BOS Pendamping harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
g.taat pada peraturan perundang-undangan, yaitu penggunaan dana BOS Pendamping harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan
h.manfaat, yaitu penggunaan dana BOS Pendamping diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan sekolah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada tujuan pembangunan pendidikan nasional di sekolah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)BOS Pendamping dialokasikan untuk SD dan SMP di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Besaran dan sekolah penerima BOS Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Lingkup penggunaan BOS Pendamping untuk SD di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :

a.pemenuhan Biaya Operasi Personalia Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus non aparatur sipil negara yang telah memenuhi syarat dan ketentuan alokasi anggaran BOS Pendamping;
b.untuk memberikan tambahan biaya operasi personalia bagi jasa layanan pendidikan yaitu pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus non aparatur sipil negara dan telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan surat perjanjian; dan 6
c.untuk pengembangan sekolah kecil/sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dalam rangka menjamin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan diberikan tambahan biaya operasi personalia Pendidik dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara.

Pasal 7

Lingkup penggunaan BOS Pendamping untuk SMP di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :

a.Pemenuhan biaya operasi personalia pendidik dan tenaga kependidikan non aparatur sipil negara yang telah memenuhi syarat dan ketentuan alokasi anggaran BOS Pendamping; dan
b.untuk memberikan tambahan biaya operasi personalia bagi jasa layanan pendidikan yaitu pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus non aparatur sipil negara dan telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan surat perjanjian; dan
c.untuk pengembangan satuan pendidikan satu atap/sekolah kecil/sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dalam rangka menjamin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan diberikan tambahan biaya operasi personalia Pendidik dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara.

BAB V

PENGELOLAAN BOS PENDAMPING

Pasal 8

(1)BOS Pendamping untuk Biaya Operasi Personalia pada SD di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memenuhi Biaya Operasi Personalia berupa jasa pelayanan pendidikan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus non aparatur sipil negara.
(2)Biaya Operasi Personalia yang berupa jasa pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pendidik yang berstatus non aparatur sipil negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.terdaftar di Dapodik;
2. b.memiliki surat perjanjian kerja;
3. c.berusia minimal 22 tahun dan maksimal 60 tahun;
4. d.memiliki ijazah Pendidikan minimal Strata 1/Diploma 4 Pendidikan guru SD (PGSD), psikologi, atau program studi lain sesuai mata pelajaran yang diajarkan/diampunya, kecuali bagi yang belum memiliki ijazah Pendidikan tersebut, maka yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan bersedia untuk menempuh Pendidikan Strata 1/Diploma 4 atau surat pernyataan sedang menempuh Pendidikan Strata 1/Diploma 4; 7
5. e.memiliki surat tugas pembagian jam mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu untuk guru kelas dan 18 (delapan belas) jam pelajaran per minggu untuk guru mata pelajaran, dikecualikan untuk Pendidik yang berstatus non aparatur sipil negara pada Sekolah Kecil/sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus disesuaikan dengan analisis kebutuhan Pendidik;
6. f.tidak berstatus sebagai Pendidik Non Aparatur Sipil Negara yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
7. g.tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta;
8. h.diusulkan kepada kepala Dinas oleh kepala sekolah yang bersangkutan; dan
9. i.melengkapi dokumen persyaratan pencairan anggaran.
(3)Biaya Operasi Personalia yang berupa jasa pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang berstatus non aparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai tenaga administrasi pada sekolah dan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.terdaftar di Dapodik;
2. b.memiliki surat perjanjian kerja;
3. c.diusulkan kepada kepala Dinas oleh kepala sekolah yang bersangkutan;
4. d.berusia minimal 18 tahun dan maksimal 58 tahun;
5. e.memiliki ijazah pendidikan minimal setara SMP/Madrasah Tsanawiyah/sederajat, kecuali bagi yang belum memiliki ijazah pendidikan tersebut, maka yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan bersedia untuk menempuh pendidikan minimal setara SMP/Madrasah Tsanawiyah /sederajat atau surat pernyataan sedang menempuh pendidikan minimal setara SMP/Madrasah Tsanawiyah /sederajat;
6. f.tidak berstatus sebagai Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
7. g.tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta; dan
8. h.melengkapi dokumen persyaratan pencairan anggaran.
(4)Biaya Operasi Personalia yang berupa jasa pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang berstatus non aparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai tenaga keamanan dan/atau merangkap tenaga kebersihan pada sekolah dan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : 8
1. a.terdaftar di Dapodik;
2. b.diusulkan kepada kepala Dinas oleh kepala sekolah yang bersangkutan;
3. c.berusia minimal 18 tahun dan maksimal 58 tahun;
4. d.memiliki ijazah pendidikan minimal setara SD/Madrasah Ibitidaiyah/sederajat, kecuali bagi yang belum memiliki ijazah pendidikan tersebut, maka yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan bersedia untuk menempuh pendidikan minimal setara SD/Madrasah Ibitidaiyah /sederajat atau surat pernyataan sedang menempuh pendidikan minimal setara SD/Madrasah Ibitidaiyah /sederajat;
5. e.memiliki surat perjanjian kerja;
6. f.tidak berstatus sebagai Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
7. g.tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta; dan
8. h.melengkapi dokumen persyaratan pencairan anggaran.
(5)Biaya Operasi Personalia yang berupa jasa pelayanan pendidikan yang diberikan kepada tenaga administrasi dan tenaga keamanan dan/atau merangkap tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dengan ketentuan :
1. a.hanya dibayarkan kepada 1 (satu) orang Tenaga Kependidikan yang berstatus non aparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai tenaga administrasi sekolah; dan
2. b.hanya dibayarkan kepada 1 (satu) orang Tenaga Kependidikan yang berstatus non aparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai tenaga keamanan dan/atau merangkap tenaga kebersihan.
(6)Biaya Operasi Personalia sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan untuk 11 (sebelas) bulan.
(7)Ketentuan mengenai berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh kepala Dinas.

Pasal 9

Besaran alokasi jasa pelayanan pendidikan bagi setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus non aparatur sipil negara dalam BOS Pendamping pada SD di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.menambah honorarium bulanan bagi yang telah mendapatkan honorarium yang bersumber dari bantuan operasional sekolah yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sehingga secara akumulatif dapat mencapai/mendekati jumlah Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ditetapkan pada tahun berkenaan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sekolah masing-masing; atau 9
b.memberikan jasa layanan pendidikan bulanan bagi yang belum mendapatkan honorarium yang bersumber dari bantuan operasional sekolah yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 10

BOS Pendamping untuk Biaya Operasi Personalia pada SD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…