DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kendal

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 9 dan perubahan Pasal 10.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
c.bahwa untuk mewujudkan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan kegiatan operasional Bupati dan Wakil Bupati, maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2025 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa SALINAN 2 Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6.Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 53); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA BUPATI KENDAL DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 53) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

a.Dana Penunjang Operasional Bupati ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b; dan
b.Dana Penunjang Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp180.000.000,00 3 (seratus delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d.
1. 2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dana Penunjang Operasional Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a digunakan untuk koordinasi, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya serta penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b secara kumulatif ditetapkan paling banyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dana Penunjang Operasional Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b digunakan untuk koordinasi, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya serta penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, secara kumulatif ditetapkan paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal pada tanggal 9 Mei 2025 BUPATI KENDAL, Cap ttd DYAH KARTIKA PERMANASARI Diundangkan di Kendal pada tanggal 9 Mei 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, Cap ttd AGUS DWI LESTARI BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 16

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024