DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pagu Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II

PAGU BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

(1)Penetapan pagu bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2)Pagu bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp44.813.305.433,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus tiga belas juta tiga ratus lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.bagian dari hasil Pajak Daerah kepada Desa sebesar Rp41.250.267.960,00 (empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah); dan
2. b.bagian dari hasil Retribusi Daerah kepada Desa sebesar Rp3.563.037.473,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

BAB III

ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

a.60 % (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa di Daerah; dan
b.40 % (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.

Pasal 4

a.bagian hasil Pajak Daerah dihitung berdasarkan realisasi pendapatan Pajak Daerah dari masing-masing Desa tahun sebelumnya yang meliputi : 4
1. 1.pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
2. 2.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
3. 3.lain-lain Pajak Daerah.
b.bagian hasil Retribusi Daerah dihitung berdasarkan realisasi pendapatan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa tahun sebelumnya yang meliputi :
1. 1.retribusi pasar;
2. 2.retribusi pariwisata;
3. 3.retribusi terminal; dan
4. 4.lain-lain Retribusi Daerah.

Pasal 5

Rumus pembagian bagian hasil Pajak Daerah kepada Desa secara proporsional adalah sebagai berikut : PP = [(Bp1 x Rp1) + (Bp2 x Rp2) + (Bp3 x Rp3)] x (PD - PM) Keterangan : PP : bagian dari hasil Pajak Daerah yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa. Bp1 : bobot pajak bumi dan bangunan perDesaan dan perkotaan setiap Desa. Rp1 : rasio pajak bumi dan bangunan perDesaan dan perkotaan setiap Desa. Bp2 : bobot bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setiap Desa. Rp2 : rasio bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setiap Desa. Bp3 : bobot lain-lain Pajak Daerah setiap Desa. Rp3 : rasio lain-lain Pajak Daerah setiap Desa. PD : jumlah keseluruhan bagian dari hasil Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD. PM : jumlah keseluruhan bagian dari hasil Pajak Daerah yang dibagi secara merata ke seluruh Desa, yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 6

Bobot pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan setiap Desa, bobot bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setiap Desa, dan bobot lain-lain Pajak Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Bpx = Realisasi Px x 100 % Total Pendapatan Pajak Daerah Keterangan : Bpx : bobot pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan setiap Desa, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setiap Desa, dan lain-lain Pajak Daerah setiap Desa. Realisasi Px : realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di setiap Desa 5 (kecuali Kecamatan Kendal), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal), dan lain-lain Pajak Daerah tahun lalu setiap Desa. Total Pendapatan Pajak Daerah : total realisasi pendapatan Pajak Daerah tahun lalu.

Pasal 7

Rasio pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan setiap Desa, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setiap Desa, dan lain-lain Pajak Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Rpx = Realisasi Px x 100% Total Realisasi Px Keterangan : Rpx : rasio pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setiap Desa, dan lain-lain Pajak Daerah setiap Desa. Realisasi Px : realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal), dan lain-lain Pajak Daerah tahun lalu setiap Desa. Total Realisasi Px : total realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal), dan lain- lain Pajak Daerah setiap Desa tahun lalu.

Pasal 8

Rumus pembagian bagian hasil Retribusi Daerah kepada Desa secara proporsional adalah sebagai berikut : RP = [(Br1 x Rr1) + (Br1 x Rr2) + (Br3 x Rr3) + (Br4 x Rr4)] x (RD - RM) Keterangan : RP : Br1 : Bobot retribusi pasar setiap Desa. Rr1 : Rasio retribusi pasar setiap Desa. Br2 : Bobot retribusi pariwisata setiap Desa. 6 Rr2 : Rasio retribusi pariwisata setiap Desa. Br3 : Bobot retribusi terminal setiap Desa. Rr3 : Rasio retribusi terminal setiap Desa. Br4 : Bobot lain-lain Retribusi Daerah setiap Desa. Rr4 : Rasio lain-lain Retribusi Daerah setiap Desa. RD : Jumlah keseluruhan bagian dari hasil Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD. RM : Jumlah keseluruhan bagian dari hasil Retribusi Daerah yang dibagi secara merata ke seluruh Desa, yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 9

Bobot retribusi pasar setiap Desa, retribusi pariwisata setiap Desa, retribusi terminal setiap Desa, dan lain-lain Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Brx = Realisasi Rx x 100% Total Pendapatan Retribusi Daerah Keterangan : Brx : bobot retribusi pasar setiap Desa, retribusi pariwisata setiap Desa, retribusi terminal setiap Desa, dan lain-lain Retribusi Daerah setiap Desa. Realisasi Rx : realisasi retribusi pasar setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal), retribusi pariwisata setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal), retribusi terminal setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal), dan lain-lain Retribusi Daerah tahun lalu setiap Desa. Total Pendapatan Retribusi Daerah : total realisasi pendapatan Retribusi Daerah tahun lalu.

Pasal 10

Rasio retribusi pasar, retribusi pariwisata, retribusi terminal, dan lain-lain Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Rrx = Realisasi Rx x 100% Total Realisasi Rx Keterangan : Rrx : rasio retribusi pasar setiap Desa, retribusi pariwisata setiap Desa, retribusi terminal setiap Desa, dan lain-lain retribusi setiap Desa. Realisasi Rx : realisasi retribusi pasar setiap Desa, retribusi pariwisata setiap Desa, retribusi terminal setiap Desa, dan lain-lain retribusi setiap Desa tahun lalu. 7 Total Realisasi Rx : total realisasi retribusi pasar setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal), retribusi pariwisata setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal), retribusi terminal setiap Desa (kecuali Kecamatan Kendal), dan lain-lain Retribusi Daerah setiap Desa tahun lalu.

BAB IV

BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA

Pasal 11

Ketentuan mengenai rincian besaran alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…