DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 7 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, koordinasi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan diperlukan penyesuaian nomenklatur, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaanya, maka penyesuaian nomenklatur, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam SALINAN jdih.kendalkab.go.id 2 Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 3 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal.
8.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi : penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
(2)Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Badan terdiri atas :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas : 4
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional
3. c.Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. d.Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. e.Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. f.Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai bagan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah, melakukan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai pancasila;
b.penetapan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai pancasila; 5
c.pengoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;
d.penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;
e.pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;
f.penyelenggaraan administrasi Badan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;
g.penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Badan; dan
h.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7

(1)Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan yang meliputi perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
2. b.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
3. c.penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, 6 kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan;
4. d.penyiapan bahan koordinasi pendataan dan informasi di lingkungan Badan;
5. e.penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
6. f.penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan SPIP dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. g.penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
8. h.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
9. i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(2)Subbagian umum dan kepegawaian, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
(3)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.menyiapkan bahan rencana, program kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
3. c.menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
4. d.menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
5. e.menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
6. f.menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
7. g.menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Badan;
8. h.menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
9. i.menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
10. j.menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 7

Pasal 9

(1)Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Kepala bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang perencanaan, pengolahan data, informasi dan evaluasi pembangunan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengolahan data, informasi dan evaluasi pembangunan;
2. b.pengoordinasian dan pelaksanaaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang perencanaan, pengolahan data, informasi dan evaluasi pembangunan;
3. c.pengoordinasian dan penyusunan rancangan rencana pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. d.pengoordinasian dan penyusunan usulan program dan kegiatan, rancangan rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
5. e.pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pengolahan data, informasi dan evaluasi pembangunan;
6. f.penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Daerah;
7. g.analisa data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
8. h.penyelenggaraan fasilitasi sistem informasi perencanaan pembangunan Daerah;
9. i.pemantauan dan analisa hasil pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
10. j.pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah meliputi pengendalian terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan Daerah; 8
11. k.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
12. l.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Kepala bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis rencana pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
2. b.pengoordinasian bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan Daerah meliputi rencanan pembangunan jangka panjang Daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) dan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
3. c.pengoordinasian bahan penyusunan rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
4. d.pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
5. e.fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas perencanaan pada Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
6. f.pengoordinasian penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
7. g.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. h.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 9

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…