DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Dasar Pertimbangan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak, Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak, Kemudahan Perpajakan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksi Pajak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN 2 Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 239); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSI PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Badan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan bidang pendapatan.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan bidang pendapatan.
6.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 3 untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
8.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
9.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
13.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
14.Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
15.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Hak atas Tanah, termasuk hak pengelolaan beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
16.Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
17.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
18.Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
19.Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
20.Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
21.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang 4 bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
22.Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
24.Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
25.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terhutang.
26.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27.Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
30.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak terutang.
31.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
32.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
33.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
34.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak terutang atau 5 seharusnya tidak terutang.
35.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
36.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
37.Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam SKPD atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
38.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.

BAB II

DASAR PERTIMBANGAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK

Pasal 2

(1)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
(2)Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
(3)Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

Pasal 3

(1)Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak berdasarkan pertimbangan tertentu untuk kepentingan Daerah.
(2)Pertimbangan tertentu untuk kepentingan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.untuk mempercepat target pencapaian pendapatan Daerah; 6
2. b.untuk mendukung capaian program atau penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
3. c.untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme atau kepahlawanan melalui momentum peringatan hari besar nasional atau hari lahir Daerah.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK

Pasal 4

(1)Berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
(2)Permohonan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak untuk Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, diajukan setelah Pajak ditetapkan.
(3)Permohonan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak untuk Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri, dapat langsung diajukan.
(4)Permohonan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak dapat diajukan dalam hal:
1. a.Wajib Pajak sedang melakukan upaya hukum di bidang perpajakan;
2. b.bunga yang dikenakan atas surat keputusan angsuran dan/atau penundaan pembayaran; atau
3. c.kekhilafan Wajib Pajak yang terjadi, merupakan suatu perbuatan pengulangan dalam kurun waktu satu Tahun Pajak.
(5)Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administratif atas Pajak paling banyak 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif untuk Masa Pajak tahun berjalan dan/atau Masa Pajak tahun-tahun sebelumnya.
(6)Pengurangan sanksi administratif atas Pajak sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek Pajak pada Tahun Pajak yang sama.
(7)Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak berdasarkan pertimbangan tertentu untuk kepentingan Daerah diberikan tanpa melalui pengajuan permohonan dari Wajib Pajak. 7
(8)Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak berdasarkan pertimbangan tertentu untuk kepentingan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak yang nilai Pajaknya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.
(2)Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak yang nilai Pajaknya sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
(3)Dalam rangka pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Besaran pemberian pengurangan atas ketetapan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Pemohon mengajukan permohonan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan administrasi.
(2)Untuk pengajuan permohonan pengurangan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman diajukan sebelum Pemungutan pajak tersebut dilakukan.
(3)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.surat permohonan diajukan dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani Wajib Pajak, minimal memuat:
  1. 1.nama dan alamat Wajib Pajak;
  2. 2.jenis Pajak;
  3. 3.besaran permohonan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak yang dimohon; dan
  4. 4.alasan yang mendasari diajukannya permohonan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).
2. b.fotokopi identitas Wajib Pajak yang masih berlaku dan kuasanya jika dikuasakan;
3. c.fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pengurus dan fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak Badan
4. d.surat kuasa jika dikuasakan yang dilengkapi dengan fotokopi identitas penerima kuasa yang masih berlaku; 8
5. e.fotokopi SKPD atau SPPT PBB-P2 untuk Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan
6. f.fotokopi SKPDKB atau SKPDKBT untuk kekurangan Pajak terutang.
(4)Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
(5)Dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk harus memberikan jawaban secara tertulis dengan memberitahukan kekurangan persyaratan serta alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya jika dikuasakan.

Pasal 7

(1)Berdasarkan permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan berkas permohonan yang diajukan.
(2)Pejabat yang ditunjuk dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan dapat dibantu oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(3)Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan Pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
(4)Hasil Pemeriksaan berkas permohonan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.
(5)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menerima seluruhnya, menolak, atau menerima sebagian.
(6)Keputusan atas permohonan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
(7)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan dianggap diterima seluruhnya.

BAB IV

KEMUDAHAN PERPAJAKAN

Pasal 8

(1)Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
1. a.perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
2. b.pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak. 9
(2)Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
(3)Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
(4)Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
(5)Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
(6)Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
(7)Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
1. a.menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
2. b.menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
3. c.menolak permohonan Wajib Pajak.
(8)Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
(9)Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(10)Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dan ayat (4) meliputi:
1. a.bencana alam;
2. b.kebakaran;
3. c.kerusuhan massal atau huru-hara;
4. d.wabah penyakit; dan/atau
5. e.keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
(11)Pemberian fasilitas angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara perhitungan sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran II 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Pemohon mengajukan permohonan pemberian kemudahan perpajakan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan administrasi.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.surat permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani Wajib Pajak, paling sedikit memuat:
  1. 1.nama dan alamat Wajib Pajak;
  2. 2.jenis Pajak;
  3. 3.jumlah Pajak terutang atau Utang Pajak;
  4. 4.alasan yang mendasari diajukannya permohonan, yaitu: a) adanya keadaan kahar (force majeure) yang dialami Wajib Pajak; dan/atau b) adanya kesulitan likuiditas yang dialami Wajib Pajak.
  5. 5.mencantumkan tanggal batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak yang dimohonkan.
2. b.fotokopi identitas Wajib Pajak yang masih berlaku, dan kuasanya jika dikuasakan;
3. c.fotokopi kartu tanda penduduk, atau identitas pengurus dan fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak Badan;
4. d.surat kuasa jika dikuasakan yang dilengkapi dengan fotokopi identitas penerima kuasa yang masih berlaku;
5. e.data, informasi, keterangan atau hal lain yang dapat membuktikan adanya keadaan kahar (force majeure) dalam hal permohonan didasarkan pada keadaan kahar (force majeure) yang dialami Wajib Pajak;
6. f.laporan keuangan yang menujukkan Wajib Pajak dalam kondisi kesulitan likuiditas dalam hal permohonan didasarkan pada kesulitan likuiditas;
7. g.dalam hal pengajuan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak, melampirkan:
  1. 1.surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya untuk yang telah ada ketetapan Pajak; atau
  2. 2.penghitungan sementara Pajak terutang untuk yang belum ada surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya.
8. h.dalam hal pengajuan permohonan perpanjangan pelaporan Pajak, melampirkan:
  1. 1.penghitungan sementara Pajak terutang untuk yang belum ada surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya; dan
  2. 2.bukti pembayaran atau penyetoran Pajak, apabila 11 telah dilakukan pembayaran Pajak.
9. i.dalam hal pengajuan permohonan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak, melampirkan:
  1. 1.surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya untuk yang telah ada ketetapan Pajak; atau
  2. 2.penghitungan sementara Pajak terutang untuk yang belum ada surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya.
10. j.fotokopi SKPD atau SPPT PBB-P2 untuk Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan
11. k.fotokopi SKPDKB atau SKPDKBT untuk kekurangan Pajak terutang.
(3)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak untuk Masa Pajak yang sama, pengajuan dapat disampaikan dalam 1 (satu) surat permohonan.

Pasal 10

(1)Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. a.penyampaian langsung;
2. b.penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
3. c.secara elektronik; atau
4. d.cara lain yang ditetapkan oleh kepala Badan.
(2)Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
(3)Dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk harus memberikan jawaban secara tertulis dengan memberitahukan kekurangan persyaratan serta alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya jika dikuasakan.

Pasal 11

Persetujuan permohonan kemudahan perpajakan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berpedoman pada ketentuan Pasal 8.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…