DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan JKK dan JKM, Kepesertaan Program, Pelayanan, Manfaat, Pengajuan Klaim JKK dan JKM, Pembayaran Iuran, Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Permata, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kendal memandang perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan afirmatif bagi pekerja rentan di Kabupaten Kendal untuk mendapatkan perlindungan dalam Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Kendal, perlu mengatur Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang SALINAN 2 Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
3. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA RENTAN MELALUI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
6.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan 3 kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
8.Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Program Perlindungan Masyarakat/Pekerja Rentan yang selanjutnya disebut Program PERMATA adalah program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dibiayai oleh APBD.
11.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
12.BJPS Ketenagakerjaan adalah BPJS yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan jaminan dan perlindungan bagi Pekerja Rentan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidupnya di Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN JKK DAN JKM

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan JKK dan JKM melalui Program PERMATA.
(2)Penyelenggaraan Program PERMATA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Penyelenggaraan Program PERMATA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah. 4

BAB III

KEPESERTAAN PROGRAM

Pasal 4

Peserta Program PERMATA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Pekerja Rentan di Daerah yang terdiri atas:

a.buruh tani tembakau;
b.buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja;
c.anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh; dan
d.Pekerja Rentan lainnya yang termasuk keluarga miskin dan atau miskin ekstrem.

Pasal 5

Persyaratan kepesertaan dalam Program PERMATA bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a.berdomisili di Daerah;
b.berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usai 65 (enam puluh lima) tahun ketika didaftarkan;
c.penghasilan perbulan di bawah standar upah minimum Daerah;
d.bekerja di sektor informal dan kondisi kerja di bawah standar;
e.memiliki pekerjaan yang tidak stabil;
f.memiliki tingkat kesejahteraan rendah; dan
g.dalam satu kartu keluarga hanya 1 (satu) Pekerja Rentan yang dapat memperoleh perlindungan JKK dan JKM dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Kepesertaan Pekerja Rentan dalam Program PERMATA diajukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(2)Dalam pengajuan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(3)Kepesertaan Pekerja Rentan dalam Program PERMATA sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat menghentikan kepesertaan Pekerja Rentan dalam Program PERMATA.
(2)Penghentian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal Pekerja Rentan:
1. a.meninggal dunia; 5
2. b.mengalami perubahan status kepesertaan;
3. c.pindah kependudukan keluar wilayah Daerah;
4. d.mengalami sakit berkepanjangan dan tidak memungkinkan bekerja kembali; atau
5. e.tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Ketentuan mengenai teknis kepesertaan dan penghentian kepesertaan Program PERMATA diatur dalam Nota Kesepakatan-Rencana Kerja antara Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV

PELAYANAN, MANFAAT, PENGAJUAN KLAIM JKK DAN JKM

Pasal 9

Pelayanan, manfaat, dan pengajuan klaim JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan dalam Program PERMATA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBAYARAN IURAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah membayarkan iuran kepesertaan dalam Program PERMATA ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…