DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten, Tata Cara Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa, Penyelesaian Perselisihan Batas Desa, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 .. Undang-Undang Nomor .13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahuri. 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah beberapa ka1i diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); BUPATIKENDAL, TATA CARAPENETAPANDANPENEGASANBATASDESA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PROVINS!JAWATENGAH PERATURANBUPATIKENDAL NOMOR4 TAHUN2025 BUPATI KENDAL SALIN AN 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038); 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Kendal.
2.Bupati adalah Bupati Kendal.
3.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6.Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7.Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8.Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9.Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10.Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11.Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak, dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
12.Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik- titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan Metode Kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik- titik koordinat Batas Desa. 4
13.Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu.
14.Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis Peta Dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
15.Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
16.Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
17.Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan, dan transportasi.
18.Prinsip-prinsip Geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), dan penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan) untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), poligon, situasi detail, waterpas, dan penampang melintang serta memanjang pada penyelenggaran Batas Desa.
19.Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan Peta Dasar dan peta lainnya sebagai pelengkap.
20.Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
21.Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
22.Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 2

Penetapan dan penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

a.Penetapan Batas Desa; dan
b.Penegasan Batas Desa. 5

BAB III

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KABUPATEN

Pasal 4

(1)Untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa dibentuk Tim PPB Des Kabupaten.
(2)Tim PPB Des Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memiliki susunan keanggotaan:
1. a.Ketua : Bupati.
2. b.Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
3. c.Anggota : 1. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten yang membidangi pemerintahan;
  1. 2.Kepala Instansi Vertikal yang membidangi urusan pertanahan di Kabupaten;
  2. 3.Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa;
  3. 4.Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemerintahan;
  4. 5.Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan peraturan perundang- undangan;
  5. 6.Kepala Instansi dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten terkait lainnya;
  6. 7.Camat dan/atau perangkat Kecamatan;
  7. 8.Kepala Desa dan/atau perangkat Desa; dan
  8. 9.Tokoh masyarakat.
(3)Tim PPB Des Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Tim PPB Des Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Tim PPB Des Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:
1. a.menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Desa;
2. b.mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
3. c.merencanakan dan melaksanakan penetapan dan Penegasan Batas Desa;
4. d.mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan instansi terkait; 6
5. e.melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam Penegasan Batas Desa;
6. f.melaksanakan sosialisasi penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. g.mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. h.menyusun rancangan peraturan bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang Peta Batas Desa; dan
9. i.melaporkan semua kegiatan penetapan dan Penegasan Batas Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada gubernur.
(2)Tim PPB Des Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 4 berkoordinasi dengan tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 6

(1)Penetapan dan Penegasan Batas Desa di darat berpedoman pada dokumen Batas Desa berupa peta rupabumi, topografi, minuteplan, staatsblad, kesepakatan, dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
(2)Penetapan dan Penegasan batas Desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen Batas Desa berupa undang- undang pembentukan daerah, peta laut, peta lingkungan laut nasional, dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

Penetapan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a melalui tahapan:

a.pengumpulan dan penelitian dokumen;
b.pemilihan Peta Dasar; dan
c.pembuatan garis Batas di atas peta.

Pasal 8

(1)Pengumpulan dan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
1. a.pengumpulan dokumen Batas; dan
2. b.penelitian dokumen.
(2)Pengumpulan dokumen Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengumpulan:
1. a.dokumen yuridis pembentukan Desa;
2. b.dokumen historis; dan
3. c.dokumen terkait lainnya. 7
(3)Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menelusuri bukti Batas Desa pada dokumen terkait Batas Desa untuk mendapatkan indikasi awal garis Batas.

Pasal 9

(1)Pemilihan Peta Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah menggunakan peta rupabumi Indonesia dan/atau Citra tegak resolusi tinggi.
(2)Pembuatan garis Batas di atas peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan delineasi garis Batas secara kartometrik.
(3)Delineasi garis Batas secara kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.pembuatan peta kerja;
2. b.penarikan garis Batas Desa di atas peta;
3. c.penentuan Titik Kartometrik; dan
4. d.penyajian Peta Penetapan Batas Desa.
(4)Peta Penetapan Batas Desa ditandatangani oleh masing-masing kepala Desa dan disaksikan oleh Tim PPB Des Kabupaten.

Pasal 10

(1)Setiap tahapan penetapan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.
(2)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des Kabupaten.
(3)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pembuatan berita acara Penetapan Batas Desa.

Pasal 11

(1)Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui tahapan:
1. a.penelitian dokumen;
2. b.pelacakan dan penentuan posisi Batas;
3. c.pemasangan dan pengukuran pilar Batas; dan
4. d.pembuatan Peta Batas Desa.
(2)Setiap tahapan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.
(3)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des Kabupaten.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…