DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 7 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, koordinasi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan diperlukan penyesuaian nomenklatur, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaanya, maka penyesuaian nomenklatur, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara SALINAN jdih.kendalkab.go.id 2 Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 248); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal. 3
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Badan adalah Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kendal.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kendal.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9.Jabatan Fungsional Adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Badan terdiri atas :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
4. d.Bidang Mutasi dan Promosi ASN; dan
5. e.Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur.
(2)Ketentuan mengenai bagan organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 4

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan kebijakan teknis di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan promosi serta pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja aparatur;
b.pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan promosi serta pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja aparatur;
c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan promosi serta pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja aparatur;
d.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan promosi serta pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja aparatur;
e.pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
f.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5

Pasal 7

(1)Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang 5 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan yang meliputi perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
2. b.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
3. c.penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan;
4. d.penyiapan bahan koordinasi pendataan dan informasi di lingkungan Badan;
5. e.penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
6. f.penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan SPIP dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. g.penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
8. h.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
9. i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(2)Subbagian perencanaan dan keuangan, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.
(3)Tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
1. a.menyiapkan bahan rencana, program kegiatan serta anggaran pada subbagian perencanaan dan keuangan; 6
2. b.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
3. c.menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
4. d.menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan;
5. e.menyiapkan bahan dan menyusun konsep rencana kegiatan dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
6. f.menyiapkan bahan dan menyusun konsep rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis, rencana kerja, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. g.menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan serta menghimpun dan mendokumentasi standar operasional prosedur;
8. h.menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
9. i.menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik di lingkungan sekretariat dan bidang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
10. j.menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. k.melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan
12. l.menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan m.melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya

Pasal 9

(1)Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(2)Subbagian umum dan kepegawaian, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
(3)Tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi : 7
1. a.menyiapkan bahan rencana, program kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
3. c.menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
4. d.menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
5. e.menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
6. f.menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
7. g.menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Badan;
8. h.menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
9. i.menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
10. j.menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya

Pasal 10

(1)Bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Kepala bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pengadaan ASN, pemberhentian dan fasilitasi profesi ASN serta pengelolaan data dan informasi.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang perencanaan, pengangkatan, dan mutasi pegawai mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan ASN, pemberhentian dan fasilitasi profesi ASN serta pengelolaan data dan informasi;
2. b.pengoordinasian dan pelaksanaaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang pengadaan ASN, pemberhentian dan fasilitasi profesi ASN serta pengelolaan data dan informasi;
3. c.penyelenggaraan pengadaan dan pemberhentian ASN;
4. d.penyelenggaraan fasilitasi lembaga profesi ASN; 8
5. e.pengelolaan data dan informasi kepegawaian;
6. f.pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi;
7. g.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. h.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…