DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 48 Tahun 2025

Nomor: 48
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses, Dana Operasional, Pembayaran, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan dukungan pelaksanaan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah serta pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang perlu ditunjang dengan hak-hak keuangan berupa tunjangan komunikasi intensif dan reses bagi anggota dan pimpinan serta dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan kepastikan hukum dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional perlu

Menetapkan

menetapkan besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal serta dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tahun anggaran 2026 dengan Peraturan Bupati;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional SALINAN jdih.kendalkab.go.id 2 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Bupati adalah Bupati Kendal.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 3 pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu Daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan dana operasional Pimpinan DPRD.
8.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10.Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
(3)Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, yaitu paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD. 4

Pasal 3

Tunjangan Komunikasi Intensif untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar 5 x Rp2.100.000,00 = Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB III

TUNJANGAN RESES

Pasal 4

(1)Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
(3)Pemberian Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, yaitu paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 5

Tunjangan Reses untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar 5 x Rp2.100.000,00 = Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap melaksanakan reses.

BAB IV

DANA OPERASIONAL

Pasal 6

(1)DO diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
(2)DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai Kemampuan Keuangan Daerah.
(3)Penganggaran DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.ketua DPRD, dengan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, yaitu paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi ketua DPRD; dan
2. b.wakil ketua DPRD, dengan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, yaitu paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD. 5

Pasal 7

(1)Besaran DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditentukan sebagai berikut:
1. a.ketua DPRD ditetapkan sebesar 4 x Rp2.100.000,00 = Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
2. b.wakil ketua DPRD ditetapkan masing-masing sebesar 2,5 x Rp1.680.000,00 = Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
(2)Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
1. a.80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
2. b.20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan DO lainnya.

Pasal 8

Pertanggungjawaban penggunaan DO dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBAYARAN

Pasal 9

(1)Tunjangan Komunikasi Intensif dan reses dibayarkan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2026.
(2)Kekurangan pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara rapel.

Pasal 10

(1)DO dibayarkan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2026.
(2)Kekurangan pembayaran DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara rapel.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…