DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2026

Nomor: 5
Tahun: 2026
Ditetapkan: 7 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, UPTD, UOBK, Unit UOBF, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, koordinasi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan diperlukan penyesuaian nomenklatur, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaanya, maka penyesuaian nomenklatur, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara SALINAN jdih.kendalkab.go.id 2 Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 248); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA DINAS KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 3 Kendal.
5.Dinas Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9.Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi yang diberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, yang menjalankan layanan secara profesional.
10.Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang selanjutnya disingkat UOBF adalah pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi, yang menjalankan layanan secara profesional.
11.Pelayanan Kesehatan Primer adalah pelayanan kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama pelayanan kesehatan.
12.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, yang membawahkan :
  1. 1.Subbagian Keuangan;
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional.
3. c.Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas Kelompok jabatan fungsional; 4
4. d.Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas Kelompok jabatan fungsional;
5. e.Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. f.Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
7. g.UPTD;
8. h.UOBK; dan
9. i.UOBF.
(2)Ketentuan mengenai bagan organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
c.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
e.pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan 5 fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7

(1)Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2. b.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. c.penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
4. d.penyiapan bahan koordinasi pendataan dan informasi di lingkungan Dinas;
5. e.penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
6. f.penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan SPIP dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. g.penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
8. h.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
9. i.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(2)Subbagian Keuangan bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 6 pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang administrasi keuangan.
(3)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada subbagian keuangan;
2. b.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
3. c.menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
4. d.menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
5. e.menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
6. f.menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
7. g.menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
8. h.menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(2)Subbagian umum dan kepegawaian bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
(3)Tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
1. a.menyiapkan bahan rencana, program kegiatan serta anggaran pada subbagian umum dan kepegawaian;
2. b.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
3. c.menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
4. d.menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
5. e.menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
6. f.menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
7. g.menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
8. h.menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
9. i.menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas; 7
10. j.menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Bidang kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Kepala bidang kesehatan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring Pelayanan Kesehatan Primer, serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang kesehatan masyarakat mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
2. b.pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;
3. c.pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
4. d.pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
5. e.pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
6. f.fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
7. g.pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;
8. h.fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
9. i.penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional;
10. j.penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa; 8
11. k.perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
12. l.pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
13. m.pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas;
14. n.pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat; dan
15. o.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…