DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 51 Tahun 2025

Nomor: 51
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Arah Kebijakan, Tujuan dan Strategi, Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan, Tim Korrdinasi Pelaksanaan GDPK, Pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan Kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar terarah, efektif dan terukur serta guna mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Grand Design Pembangunan Kependudukan;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); SALINAN jdih.kendalkab.go.id 2
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8.Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025-2045.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk terbesar ke-19 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Data Kependudukan Semester_2 2020, 2021 menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 penduduk Kabupaten Kendal sebanyak 1.022.485 jiwa meningkat menjadi 1.038.863 jiwa pada tahun

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. 3
5.Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
6.Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, Pembangunan Keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan adiministrasi Kependudukan.
7.Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target Pembangunan Kependudukan.
8.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9.Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
10.Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
11.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
12.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13.Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
14.Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
15.Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata Persebaran Penduduk agar serasi dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
16.Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan Penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
17.Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan Daya Tampung Lingkungan.
18.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Adiministrasi 4 Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
21.Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan Kependudukan dengan daya tampung alam dan Daya Tampung Lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
22.Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
23.Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
24.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal.
25.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal.

BAB II

KONDISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN KENDAL 2.1. Kondisi Wilayah Kabupaten Kendal 2.1.1 Letak Geografis Secara astronomis, Kabupaten Kendal terletak antara 1090 40’ – 1100 18’ Bujur Timur dan 60 32’ – 70 24’ Lintang Selatan dan merupakan satu dari 35 kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

Arah kebijakan Pembangunan Kependudukan meliputi :

a.menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan;
b.mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat;
c.menitikberatkan Penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan;
d.mencapai Pembangunan Berkelanjutan; dan
e.berpedoman pada RPJMD dan RPJPD.

Pasal 3

(1)Tujuan utama pelaksanaan GDPK yaitu tercapainya Kualitas Penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.
(2)Tujuan khusus pelaksanaan GDPK yaitu untuk mewujudkan: 5
1. a.Penduduk tumbuh seimbang;
2. b.masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
3. c.Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
4. d.keseimbangan Persebaran Penduduk yang serasi dengan Daya Dukung Alam dan daya tampung lingkungan; dan
5. e.Administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Pasal 4

Strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui:

a.pengendalian Kuantitas Penduduk;
b.peningkatan Kualitas Penduduk;
c.Pembangunan Keluarga;
d.Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan
e.penataan Administrasi Kependudukan.

BAB III

KONDISI KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN Secara umum konsep kependudukan membahas dua hal utama yang berkaitan dengan kuantitas penduduk yakni fertilitas, mortalitas dan migrasi, serta kualitas penduduk yang berkaitan dengan kualitas hidup dan indeks kebahagiaan. Berbagai fenomena yang berkaitan dengan kuantitas penduduk diantaranya berkaitan dengan jumlah, persebaran, kepadatan, struktur umur, komposisi, jenis kelamin, status ekonomi, status perkawinan. Adapula fenomena yang lebih luas dan berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat seperti ideologi teknologi informatika, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lingkungan hidup. Kabupaten Kendal menginginkan kondisi ideal bagi perkembangan penduduknya, mengingat jumlah penduduk merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan maka perlu dilakukan pengaturan pertumbuhan penduduk agar jumlah yang terbentuk tidak terlalu besar sehingga dapat mengganggu kestabilan perkembangan penduduk Kabupaten Kendal.

Pasal 5

(1)Untuk mengendalikan Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan pencapaian penduduk tumbuh seimbang, dan Keluarga berkualitas, Pemerintah Daerah melakukan:
1. a.pengaturan fertilitas; dan
2. b.penurunan mortalitas.
(2)Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui program Keluarga berencana dan upaya pembudayaan norma Keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
(3)Program Keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pendewasaan usia perkawinan;
2. b.pengaturan kehamilan yang diinginkan;
3. c.pembinaan kesertaan Keluarga berencana;
4. d.peningkatan kesejahteraan Keluarga;
5. e.penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan;
6. f.peningkatan akses pelayanan Keluarga berencana; dan
7. g.peningkatan Pendidikan dan peran wanita.
(4)Penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
1. a.penurunan angka kematian ibu hamil; 6
2. b.penurunan angka kematian ibu melahirkan;
3. c.penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
4. d.penurunan angka kematian bayi dan anak.

Pasal 6

(1)Untuk meningkatkan Kualitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan peningkatan Kualitas Penduduk di bidang kesehatan, Pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial budaya.
(2)Peningkatan Kualitas Penduduk di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan swasta serta memberdayakan Keluarga dan masyarakat;
2. b.peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk; dan
3. c.peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
(3)Peningkatan Kualitas Penduduk di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.peningkatan akses penduduk terhadap Pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
2. b.peningkatan kompetensi penduduk melalui Pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan
3. c.pengurangan kesenjangan Pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh Pendidikan.
(4)Peningkatan Kualitas Penduduk di bidang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.peningkatan peran orang tua dan keluarga sebagai teladan akhlak mulia bagi anak anak;
2. b.peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan; dan
3. c.peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
(5)Peningkatan Kualitas Penduduk di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengganguran; dan
2. b.pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.
(6)Peningkatan Kualitas Penduduk di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pengembangan nilai-nilai kegotongroyongan dan solidaritas sosial; 7
2. b.pemberdayaan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan; dan
3. c.pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan nasional.

Pasal 7

(1)Untuk mewujudkan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan Pembangunan Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni, Pemerintah Daerah melakukan:
1. a.Pembangunan Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.Pembangunan Keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
3. c.Pembangunan Keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
4. d.Pembangunan Keluarga yang mampu merencanakan sumber daya Keluarga.
(2)Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan melalui rekayasa sosial Keluarga.
(3)Rekayasa sosial Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan melalui:
1. a.penataan struktur Keluarga;
2. b.penguatan relasi sosial Keluarga;
3. c.pengembangan transformasi sosial Keluarga; dan
4. d.perluasan jaringan sosial Keluarga.

Pasal 8

(1)Untuk penataan persebaran dan pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Pemerintah Daerah melakukan:
1. a.pengarahan Mobilitas Penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;
2. b.pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
3. c.pengarahan Persebaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
4. d.pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa; dan
5. e.pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.
(2)Penataan persebaran dan pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
1. a.mengupayakan peningkatan Mobilitas Penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan Mobilitas Penduduk; dan
2. b.mengurangi Mobilitas Penduduk ke kota metropolitan atau kota besar. 8

Pasal 9

Untuk penataan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, Pemerintah Daerah melakukan:

a.penataan dan pengelolaan database Kependudukan; dan
b.penataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan.

Pasal 10

Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…