DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 53 Tahun 2025

Nomor: 53
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan angka 9a Pasal 1, penghapusan ayat (3) Pasal 3, penambahan ayat (3) Pasal 11, perubahan huruf g Pasal 16, perubahan Pasal 23, perubahan Pasal 25, perubahan ayat (1) Pasal 30, penyisipan Pasal 30A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan kepastian pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi pegawai aparatur sipil negara dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, maka perlu menyempurnakan pengaturan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai aparatur sipil negara;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan SALINAN jdih.kendalkab.go.id 2 mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7.Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1.Di antara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 9a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 3

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah calon PNS yang belum diangkat sebagai PNS.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 9a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disebut PPPK Paruh Waktu adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
10.Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
11.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat 4 kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
13.Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14.Penjabat Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan sekretaris daerah.
15.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah PNS yang ditugaskan oleh pejabat di atasnya untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
16.Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah PNS yang ditugaskan oleh pejabat di atasnya untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
17.Sub Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk membantu pejabat administrator dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
18.Ketua Tim Kerja adalah PNS yang diberikan tugas dan wewenang dalam melaksanakan serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
19.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20.Tanpa Keterangan adalah keadaan tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah.
21.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai ASN.
22.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan ayat (3) Pasal 3 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)TPP diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau apapun yang diterima Pegawai ASN.
(3)dihapus.
(4)TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada: 5
1. a.PNS yang mengambil masa persiapan pensiun/bebas tugas;
2. b.PNS yang berstatus penerima uang tunggu;
3. c.Pegawai ASN yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib;
4. d.Pegawai ASN yang berstatus terdakwa atau terpidana;
5. e.PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
6. f.PNS yang menjadi Pejabat Negara/anggota Komisi Pemilihan Umum/anggota Bawaslu/Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
7. g.PNS yang menjalani cuti besar 1 (satu) bulan penuh;
8. h.PPPK yang melaksanakan cuti ibadah haji yang pertama kali selama 1 (satu) bulan penuh;
9. i.Pegawai ASN yang menjalani cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya;
10. j.PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
11. k.PPPK yang menjalani cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
12. l.PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
13. m.PNS yang diberhentikan sementara;
14. n.PNS yang diberhentikan dari jabatan organik;
15. o.Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 15 (lima belas ) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
16. p.Pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai ASN;
17. q.PNS instansi lain yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya;
18. r.Pegawai ASN yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;
19. s.jabatan fungsional pengawas sekolah;
20. t.CPNS;
21. u.PNS guru dan PPPK guru; dan
22. v.PPPK Paruh Waktu.
(5)Selain Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), TPP ASN juga tidak diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan, pada bulan berikutnya, terhitung sejak hukuman dijatuhkan;
2. b.Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP selama 2 (dua) bulan, pada bulan berikutnya, terhitung sejak hukuman dijatuhkan; dan 6
3. c.Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 3 (tiga), pada bulan berikutnya bulan, terhitung sejak hukuman dijatuhkan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat
(3)sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)PNS yang diberi tugas tambahan sebagai kepala pusat kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal diberikan TPP ASN dengan besaran setara kepala unit pelaksana teknis dinas/badan (eselon IV/a).
(2)PNS yang diberi tugas tambahan sebagai pelaksana tata usaha pusat kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal diberikan TPP ASN dengan besaran setara kepala unit tata usaha unit pelaksana teknis dinas/badan (eselon IV b).
(3)Dalam hal PNS yang diberi tugas sebagai pelaksana tata usaha pusat kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari jabatan fungsional muda atau fungsional madya, diberikan TPP ASN sesuai jabatan fungsionalnya.

4.Ketentuan huruf g Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dikecualikan dari faktor pengurangan pemberian TPP ASN berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Pegawai ASN yang menjalani cuti tahunan;
b.Pegawai ASN yang menjalani cuti bersama;
c.PNS yang menjalani cuti karena alasan penting
d.Pegawai ASN yang menjalani cuti sakit kurang dari 15 (lima belas) hari;
e.Pegawai ASN yang menjalani cuti melahirkan anak pertama dan kedua sejak diangkat menjadi CPNS;
f.PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis;
g.Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah/luar negeri; dan
h.mengikuti/mendampingi Bupati dalam kegiatan antara lain dan tidak terbatas pada jalan sehat, kerja bakti, sholat berjamaah, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.kegiatan yang dilaksanakan sebelum jam kerja sampai setelah jam kerja dibebaskan dari kewajiban presensi;
2. 2.kegiatan yang dilaksanakan sebelum jam kerja dan selesai dalam jam kerja diwajibkan presensi out; dan
3. 3.kegiatan yang dilaksanakan pada jam kerja dan selesai setelah jam kerja diwajibkan presensi in. 7
4. 5.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

TPP ASN yang mutasi ke Pemerintah Daerah, diberikan setelah memiliki masa kerja 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal secara nyata melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.

6.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Calon PNS diberikan TPP ASN setelah memiliki masa kerja 12 (dua belas) bulan sejak yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS.
(2)PPPK diberikan TPP ASN setelah memiliki masa kerja 12 (dua belas) bulan sejak yang bersangkutan diangkat menjadi PPPK.

7.Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Pegawai ASN yang menghadiri undangan rapat dinas atau kegiatan dinas lain di lingkungan Pemerintah Daerah dengan jarak tempuh lebih dari 20 km (dua puluh kilometer) harus melakukan presensi pagi atau sore hari dengan melampirkan surat undangan atau surat tugas.
(2)Setiap Pegawai ASN harus membuat laporan aktifitas harian atas pelaksanaan pekerjaan melalui aplikasi berbasis elektronik.
(3)Dalam keadaan darurat, pedoman pemberian TPP ASN dikecualikan dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
(4)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; atau
2. b.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(5)Pemberian TPP ASN dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan yang diterbitkan Bupati.

8.Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 30A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

PPPK Paruh Waktu diberikan TPP ASN dalam hal yang bersangkutan telah diangkat menjadi PPPK. 8 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal pada tanggal 31 Desember 2025 BUPATI KENDAL, Cap ttd DYAH KARTIKA PERMANASARI Diundangkan di Kendal pada tanggal 31 Desember 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, Cap ttd AGUS DWI LESTARI BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 53

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 53 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 30

Pasal 30A

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 30

Pasal 30A

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025