DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2026

Nomor: 6
Tahun: 2026
Ditetapkan: 23 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati, Anggaran Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati, Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati, Medical Check Up dan Tindakan Kesehatan dan Ketentuan Penuntup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati perlu disediakan anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati untuk biaya operasional berupa biaya rumah tangga, biaya pemeliharaan kesehatan, dan biaya penunjang operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya dengan sumber pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penyediaan anggaran operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati, pengelolaan anggaran belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2026 perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara SALINAN jdih.kendalkab.go.id 2 Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 15 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kendal.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 3
6.Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disebut Dana Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
7.Biaya Rumah Tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati, sebatas kemampuan keuangan daerah.
8.Pemeriksaan kesehatan yang selanjutnya disebut Medical Check Up adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk mengetahui status kesehatan individu saat ini dan sebagai usaha untuk memelihara kesehatan secara berkala.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2026 dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.anggaran belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;
b.anggaran Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
c.pertanggungjawaban penggunaan Dana Penunjang Operasional;
d.biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati; dan
e.medical check up dan tindakan kesehatan.

BAB III

ANGGARAN BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 3

(1)Jumlah anggaran belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang digunakan untuk belanja :
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan jabatan;
4. d.tunjangan beras;
5. e.tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus;
6. f.pembulatan gaji;
7. g.iuran jaminan kesehatan;
8. h.iuran jaminan kecelakaan kerja; dan
9. i.iuran jaminan kematian.
(2)Besaran masing-masing belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Anggaran belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 4 ayat (1) dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

BAB IV

ANGGARAN BELANJA DANA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 5

(1)Jumlah anggaran belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
(2)Jumlah anggaran belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaskud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara 0,15% (nol koma lima belas persen) dikalikan dengan target pendapatan asli Daerah Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Dalam hal realisasi pendapatan asli Daerah pada akhir tahun anggaran berkenaan tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka alokasi Dana Penunjang Operasional harus disesuaikan dengan realisasi pendapatan asli Daerah pada Bulan Desember tahun berkenaan.
(2)Dalam hal terdapat penyesuaian alokasi Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan alokasi Dana Penunjang Operasional yang telah dibayarkan melampaui batas penyesuaian, kelebihan pembayaran harus disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengembalian belanja paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
(3)Penyetoran kelebihan pembayaran ke rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penggunaan Anggaran Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

a.Dana Penunjang Operasional Bupati untuk koordinasi, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya;
b.Dana Penunjang Operasional Bupati untuk biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
c.Dana Penunjang Operasional Wakil Bupati untuk koordinasi, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya; dan
d.Dana Penunjang Operasional Wakil Bupati untuk biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. 5

Pasal 8

Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf c meliputi :

a.biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah daerah lain, Pemerintah Desa, kelompok masyarakat, dan/atau masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
b.biaya pengamanan digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial masyarakat guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan
c.biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, kegiatan kunjungan Bupati dan Wakil Bupati ke masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan untuk acara pernikahan, khitanan, lelayu, menengok orang sakit, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, serta pemberian tanda kasih dan apresiasi kepada orang/masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 9

Dana Penunjang Operasional untuk biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf d dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, dan konflik sosial masyarakat Daerah.

Pasal 10

Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

a.Dana Penunjang Operasional Bupati ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b; dan
b.Dana Penunjang Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d. 6

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…