DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2026

Nomor: 8
Tahun: 2026
Ditetapkan: 6 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Pasal 3, perubahan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 5, perubahan Pasal 7, perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 9, perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 12, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13, perubahan Pasal 15, perubahan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran IX dan Lampiran X.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang perlu melakukan penyesuaian pendapatan transfer Daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran serta pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;
c.bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang SALINAN jdih.kendalkab.go.id 2 Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 249);
5.Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 55); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 55) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.549.706.396.934,00 (dua triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah. 3
1. 2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.749.466.703.561,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.611.530.067.000,00 (satu triliun enam ratus sebelas miliar lima ratus tiga puluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp137.936.636.561,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).

3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.640.573.202.934,00 (dua triliun enam ratus empat puluh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 4.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.019.267.678.814,00 (dua triliun sembilan belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial. 4
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.355.342.463.111,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp557.245.473.703,00 (lima ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp104.779.742.000,00 (seratus empat miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).

5.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp261.953.396.859,00 (dua ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp4.664.109.000,00 (empat miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus sembilan ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.263.658.538,00 (lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.653.553.749,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah). 5
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp119.874.963.572,00 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.847.112.000,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus dua belas ribu rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

6.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp6.700.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus juta rupiah).

7.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp90.866.806.000,00 (sembilan puluh miliar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.penerimaan Pembiayaan; dan
b.pengeluaran Pembiayaan.
1. 8.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp90.866.806.000,00 (sembilan puluh miliar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
2. b.pencairan dana cadangan;
3. c.hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. d.penerimaan pinjaman Daerah;
5. e.penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
6. f.penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.866.806.000,00 (sembilan 6 puluh miliar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam ribu rupiah).
(3)Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(7)Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

9.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp90.866.806.000,00 (sembilan puluh miliar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam ribu rupiah).
(2)Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp90.866.806.000,00 (sembilan puluh miliar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam ribu rupiah).

10.Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11.Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12.Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13.Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14.Lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15.Lampiran X diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 7 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal pada tanggal 6 Maret 2026 BUPATI KENDAL, Cap ttd DYAH KARTIKA PERMANASARI Diundangkan di Kendal pada tanggal 6 Maret 2026 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, Cap ttd AGUS DWI LESTARI BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026 NOMOR 8

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 55 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 55 Tahun 2025