DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembentukan dan Penghapusan Dusun BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN BAB IV PENGHAPUSAN DUSUN BAB V BATAS WILAYAH BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam wilayah desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Dusun; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang Undag No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran https://jdih.kepahiangkab.go.id Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah kali diubah beberapa terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun Tahun 2021 tentang perubahan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5864); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4.Camat adalah Camat di Kabupaten Kepahiang.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. https://jdih.kepahiangkab.go.id
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
12.Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung sungai pantai Dan atau yang lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Dusun.
13.Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas jalan saluran irigasi dan selain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Dusun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.

Pasal 3

Pembentukan Dusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN

Pasal 4

Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:

a.paling sedikit mempunyai penduduk 1000 Jiwa atau 200 KK;
b.luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat; https://jdih.kepahiangkab.go.id

Pasal 5

(1)Pemerintahan Desa melakukan penataan wilayah Desa dengan pembentukan penggabungan atau penghapusan Dusun.
(2)Dusun dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan perkembangan penduduk setempat.
(3)Pembentukan Dusun dapat dilakukan dengan mekanisme penggabungan beberapa bagian Dusun yang bersandingan dan pemekaran dari satu Dusun menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih.
(4)Pembentukan Dusun dengan mekanisme pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih dapat dilakukan setelah Dusun induk mencapai usia sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Tata Cara pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah sebagai berikut:

a.adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Dusun;
b.masyarakat mengajukan usulan pembentukan Dusun kepada BPD dan kepala desa;
c.BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang rencana pembentukan Dusun dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang rencana pembentukan Dusun;
d.Kepala Desa menyampaikan rencana pembentukan Dusun Kepada Bupati melalui Camat disertai berita acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi Dusun yang akan dibentuk dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa;
e.Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepahiang melakuan observasi terhadap usulan pembentukan Dusun;
f.apabila hasil observasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepahiang menyatakan layak dibentuk Dusun, maka Bupati melalui Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa tentang pembentukan Dusun; dan
g.pembentukan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

PENGHAPUSAN DUSUN

Pasal 7

(1)Dusun yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat digabungkan dengan Dusun lain atau dihapus.
(2)Penggabungan atau Penghapusan atau Pemekaran Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu https://jdih.kepahiangkab.go.id dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD bersama dengan masyarakat di dusun masing-masing.

BAB V

BATAS WILAYAH

Pasal 8

(1)Sebagai batas antar wilayah Dusun yang satu dengan wilayah Dusun yang lain, ditetapkan batas wilayah Dusun dalam Peraturan Desa dan atas persetujuan bersama dari Dusun yang bersangkutan.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam dan/atau batas buatan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Dusun yang sudah terbentuk namun tidak memenuhi syarat sebagaimana dimasud dalam Pasal 4 huruf a, digabung dengan Dusun lain.

Pasal 10

Desa melaksanakan penataan dusun dengan perbedoman pada Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…