DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepahiang Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepahiang

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Penetapan Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4349, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); https://jdih.kepahiangkab.go.id
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembar Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 29); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENETAPAN KELAS JABATAN PELAKSANA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4.Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, https://jdih.kepahiangkab.go.id atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5.Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu;
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
7.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8.Pejabat Pelaksana adalah sekelompok Pegawai ASN yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9.Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses untuk menilai sesuatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebutkan sebagai faktor jabatan terhadap iniformasi sektor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
10.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu organisasi.
11.Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif sari faktor jabatan yang mempengaruhitinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
12.Kelas Jabatan adalah penetuan dan pengelompokan Tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
13.Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.

BAB II

KELAS DAN NILAI JABATAN

Pasal 2

(1)Untuk menentukan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan didahului dengan melaksanakan Evaluasi Jabatan.
(2)Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu proses penilaian dengan beberapa kriteria pada suatu jabatan dalam sturktur organisasi yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
(3)Hasil evaluasi jabatan adalah kelas dan nilai jabatan yang berasal dari informasi faktor jabatan dan levelnya.

Pasal 3

(1)Tahapan dan mekanisme pelaksanaan Evaluasi Jabatan mengacu pada peraturan perundang- undangan.
(2)Hasil pelaksanaan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jabatan Pelaksana. https://jdih.kepahiangkab.go.id
(3)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan evaluasi dan ditetapkan dalam kelas jabatan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang. Ditetapkan di Kepahiang pada tanggal 2 Oktober 2025 BUPATI KEPAHIANG, Ttd. H. ZURDI NATA Diundangkan di Kepahiang pada tanggal 2 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG, Ttd. HARTONO BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025 NOMOR 148 Salinan Sesuai Dengan Aslinya, Kepala Bagian Hukum Setdakab. Kepahiang, IRWAN SAYUTI, SH., MH. NIP. 197310252008041001 https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id https://jdih.kepahiangkab.go.id BUPATI KEPAHIANG, Ttd. H. ZURDI NATA Salinan Sesuai Dengan Aslinya, Kepala Bagian Hukum Setdakab. Kepahiang, IRWAN SAYUTI, SH., MH. NIP. 197310252008041001

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…