DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas ini diatur tentang Pembinaan dan Pengawasan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat, b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 2. 3. 2 Menetapkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91): 4. 5. 6. 7. MEMUTUSKAN: PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. 4. 3 10.

(1)
(2)
(1)
(2)Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD. Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah. 5. 6. 7. 8. 9.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLUD

Pasal 2

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSUD dan Puskesmas dilakukan oleh Pembina dan Pengawas BLUD RSUD dan Puskesmas. Pembina dan Pengawas BLUD RSUD dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.pembina teknis dan pembina keuangan:
b.SPI: dan
c.Dewan Pengawas.

Pasal 3

Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersanggutan. Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah PPKD. 4

Pasal 4

SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dapat dibentuk oleh pimpinan BLUD RSUD dan Puskesmas untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat. SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD RSUD dan Puskesmas. Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

a.keseimbangan antara manfaat dan beban:
b.kompleksitas manajemen: dan C. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 5

Tugas SPI, membantu manajemen untuk: pengamanan harta kekayaan, menciptakan akurasi sistem informasi keuangan: menciptakan efisiensi dan produktivitas: dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat. Untuk dapat diangkat sebagai SPI yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

a.sehat jasmani dan rohani,
b.memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD RSUD dan Puskesmas, AP»
c.memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
d.memahami tugas dan fungsi BLUD RSUD dan Puskesmas:
e.memiliki pengalaman teknis pada BLUD RSUD dan Puskesmas,
f.berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3): pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali,
i.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah, tidak sedang menjalani sanksi pidana: dan mempunyai sikap independen dan obyektif. 5 Aa

Pasal 6

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat dibentuk oleh Bupati. s

(2)
(8)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD RSUD dan Puskesmas yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola. Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak5 (lima) orang. Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD RSUD dan Puskesmas yang memiliki:
1. a.realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh miliar rupiah), atau
2. b.nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD RSUD dan Puskesmas yang memiliki:
3. a.realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp 50.000.000.000,00 (lima Puluh miliar rupiah): dan
4. b.nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 5

Pasal 7

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) terdiri atas unsur:

a.1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD RSUD dan Puskesmas,
b.1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah: dan Cc. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD dan Puskesmas. Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) terdiri atas unsur:
a.2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD RSUD dan Puskesmas:
b.2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah, dan
c.1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD dan Puskesmas. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami 6

(4)
(5)
(6)
(1)
(2)tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD RSUD dan Puskesmas. Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD RSUD dan Puskesmas. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola diangkat. Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
1. a.sehat jasmani dan rohani,
2. b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD RSUD dan Puskesmas: memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah: memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD RSUD dan Puskesmas,
3. e.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya:
4. f.berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu):
5. g.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2):
1. h.tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit:
2. i.tidak sedang menjalani sanksi pidana: dan J. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. d.

Pasal 8

Dewan Pengawas memiliki tugas:

a.memantau perkembangan kegiatan BLUD RSUD dan Puskesmas:
b.menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD dan Puskesmas, Cc. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah,
d.memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya: dan
e.memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
1. 1.RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola:
2. 2.permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD RSUD dan Puskesmas, dan
3. 3.kinerja BLUD RSUD dan Puskesmas. Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi: 7

(3)
(4)
(1)
(2)
(8)
(4)
(1)
(2)
1. a.memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan,
2. b.memenuhi kewajiban jangka pendeknya, Cc. memenuhi seluruh kewajibannya, dan
3. d.kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran. Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan. Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 9

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:

a.meninggal dunia:
b.masa jabatan berakhir, dan/atau
c.diberhentikan sewaktu-waktu. Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu- waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
a.tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik:
b.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan, 1 Cc. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD dan Puskesmas,
d.dinyatakanbersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengundurkan diri: dan terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD RSUD dan Puskesmas, negara, dan/atau Daerah. S0

Pasal 10

Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas. Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas. 8

Pasal 11

(1)Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
(2)Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 4076 (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD,
2. b.Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 366 (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD: dan Cc. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 154» dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD.
(3)Besaran honoraraium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BLUD.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…