DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (lima) Bab dan 13 (tiga belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pemindahan Arsip; Pemusnahan Arsip; Penyerahan Arsip Statis; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti; ¢. . Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik 1. Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang 2. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I

PEMINDAHAN ARSIP NAKTIF Kegiatan pemindahan Arsip Inaktif meliputi kegiatan:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 10. 11. 12. 13. 14. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaranaan urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak dapat tergantikan apabila rusak atau hilang. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverfikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Statis dan pembinaan kearsipan. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

15.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
16.Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
17.Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pencipta Arsip dan LKD dalam melaksanakan kegiatan Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Tujuan Peraturan Bupati ini agar kegiatan pengurangan jumlah arsip, pemusnahan arsip, dan penyerahan dapat tepat sasaran, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pemindahan Arsip Inaktif;
b.pemusnahan arsip; dan
c.penyerahan Arsip Statis.

Pasal 4

(1). Penyusutan Arsip dilakukan oleh Pencipta Arsip dan/atau LKD berdasarkan JRA.
(2). JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. JI
(3). Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan;
2. b.pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna; dan
3. c.penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada LKD.
(1)
(3)

BAB II

PEMUSNAHAN ARSIP Prosedur pemusnahan arsip oleh Pencipta Arsip melalui tahapan sebagai berikut:

Pasal 5

Pemindahan Arsip Inaktif dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media arsip. Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

a.penyeleksian Arsip Inaktif;
b.pembuatan daftar Arsip Inaktif yang akan dipindahkan; dan
c.penataan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan.

(2)~

Pasal 6

Pemindahan Arsip Inakti dilakukan dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan. Pelaksanaan kegiatan pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur pemindahan Arsip Inaktif. (1

BAB III

PENYERAHAN ARSIP STATIS Prosedur penyerahan Arsip Statis dilaksanakan sebagai berikut:

Pasal 7

Pemusnahan arsip menjadi tanggung jawab pimpinan Pencipta Arsip. Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap arsip:

a.tidak memiliki nilai guna;
b.telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA;
c.tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan
d.tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Dalam hal arsip belum memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retensi arsip ditentukan kembali oleh pimpinan Pencipta Arsip. (1

Pasal 8

Prosedur pemusnahan arsip berlaku ketentuan sebagai berikut:

(1). pembentukan panitia penilai arsip; . penyeleksian arsip; a. pembuatan daftar arsip usul musnah oleh Arsiparis di unit kearsipan; . penilaian oleh panitia penilai arsip; . permintaan persetujuan dari pimpinan Pencipta Arsip; d. e. penetapan arsip yang akan dimusnahkan; danf. . pelaksanaaan pemusnahan.g.

Pasal 9

Pemusnahan arsip yang memiliki resistensi di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan perangkat daerah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip dan persetujuan tertulis dari Bupati. Pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan prosedur pemusnahan arsip.

BAB IV

PENYERAHAN ARSIP STATIS

Pasal 10

Penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada LKD dilakukan terhadap arsip yang:

a.memiliki nilai guna kesejarahan;
b.telah habis retensinya; dan/atau c. berketerangan dipermanenkan sesuai JRA Pencipta Arsip. Jl

Pasal 11

. Prosedur penyerahan Arsip Statis dilaksanakan sebagai berikut:

a.penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul_ serah oleh Arsiparis/Petugas Pengelola Arsip di unit kearsipan;
b.penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip usul serah;
c.pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada kepala LKD sesuai wilayah kewenangannya disertai dengan pernyataan dari pimpinan Pencipta Arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan;
d.verifikasi dan persetujuan dari kepala LKD; penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan Pencipta Arsip; dan pelaksanaaan serah terima Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada kepala LKD dengan disertai berita acara dan daftar arsip yang akan diserahkan. rh oO

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…