DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 4 (empat) Bab dan 9 (sembilan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Kewenangan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan kewengan kepada Perangkat Daerah dalam melakukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerag dalam suatu Peraturan; bahwa berdasarkan’ pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang Bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang2. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968); . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 413, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Menetapkan :

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah_ terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
38.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga_ kelestarian lingkungan.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini guna mewujudkan optimalisasi Pengelolaan PAD yang bersumber dari Pajak dan Retribusi yang efektif dan efisien.
(2)Tujuan dari Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
1. a.sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan PAD yang bersumber dari Pajak dan Retribusi;
2. b.agar pengelolaan PAD yang bersumber dari Pajak dan Retribusi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan tentang Perpajakan Daerah; dan
3. c.meningkatnya penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak dan Retribusi.

Pasal 3

Ruang Lingkup Ruang Lingkup yang diatur dalam Peratuan Bupati ini adalah sebagai berikut:

a.kewenangan; dan
b.pembiayaan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

(1)Kewenangan Pengelolaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Khusus terhadap retribusi pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah, pelaksanaan kewenangan dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah selain yang disebut pada ketentuan ayat (1) dalam hal Perangkat Daerah tersebut memiliki aset daerah dan melakukan pencatatan atas aset daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Barang Milik Daerah.
(3)Selain retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan juga dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selain yang disebut pada ketentuan ayat (2) selama Perangkat Daerah tersebut memiliki tempat parkir khusus di luar badan jalan dan dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari : mo 20 Op pajak reklame; PAT; pajak sarang burung walet; PBB-P2; BPHTB; dan PBUT atas: 1) Makanan dan/atau Minuman; 2) Tenaga Listrik; 3) Jasa Perhotelan; 4) Jasa Parkir; dan 5) Jasa Kesenian dan Hiburan;
1. g.Opsen PKB; dan
2. h.Opsen BBNKB.
(2)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:
1. a.retribusi jasa umum, meliputi: 1) pelayanan kesehatan; 2) pelayanan kebersihan; 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan 4) pelayanan pasar; . retribusi jasa usaha, yang terdiri dari :b. 1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; 2) tempat khusus parkir di luar badan jalan; 3) tempat penginapan/pesanggrahan/vila; 4) tempat rumah pemotongan hewan ternak; 5) jasa kepelabuhan; 6) penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan 7) pemanfaatan asset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. c.retribusi perizinan tertentu, meliputi: 1) persetujuan bangunan Gedung; dan 2) penggunaan tenaga kerja asing.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kewenangan Pengelolaan PAD yang bersumber dari Pajak dan Retribusi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ditetapkan di Selat ang pada tanggal 30 Juni BUPATI TI Diundangkan di Selatpanjang pada tanggal 20 fun 600% SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BAMBANG SUPRIANTO BERITA DAERAH KABUPETEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025 NOMOR ( LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR “| TAHUN 2025 TENTANG KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH NO PERANGKAT DAERAH DASAR HUKUM KEWENANGAN 1 2 3 4 1. | Badan Pendapatan Daerah 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang|1. Pajak Daerah yang terdiri dari: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat i. pajak reklame; dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara j. PAT; Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

k.pajak sarang burung walet, Tambahan Lembaran Negara Republik 1, PBB-P2; Indonesia Nomor 6757);
m.BPHTB; dan ,
n.PBJT atas: . Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan 1. Makanan dan/atau Minuman; Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01); 2. oO. p.
1. 2.Tenaga Listrik;
2. 3.Jasa Perhotelan;
3. 4.Jasa Parkir; dan
4. 5.Jasa Kesenian dan Hiburan; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB. Retribusi Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah. 2. Je NO PERANGKAT DAERAH DASAR HUKUM KEWENANGAN 1 2 3 4 2. | Dinas Kesehatan . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang|3. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari : Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat - Retribusi Pelayanan Kesehatan. dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,| 4. Retribusi Jasa Usaha Tambahan Lembaran Negara Republik - Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Indonesia Nomor 6757); di lingkungan Dinas Kesehatan. . Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01); 3. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang |
5. 1.Retribusi Jasa Usaha Ruang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); . Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01); - Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. 2.Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari : - Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. 2. 2. Kepulauan Meranti Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, NO PERANGKAT DAERAH DASAR HUKUM KEWENANGAN 2 3 4
7. 4.|Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang /|1. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari : Permukiman, Pertanahan dan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat - Retribusi Pelayanan Kebersihan. Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, |
8. 2.Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari : Tambahan Lembaran Negara Republik - Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di Indonesia Nomor 6757); lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, . Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Kawasan Permukiman, Pertanahan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Lingkungan Hidup. Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01);
9. 5.|Dinas Ketahanan Pangan dan . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang| Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari : Pertanian Kabupaten Kepulauan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat! - Retribusi Penjualan MHasil Produksi Meranti dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Usaha Pemerintah Daerah terhadap Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Benih Pertanian, Benih Perkebunan dan Tambahan Lembaran Negara Republik Telur. Indonesia Nomor 6757); - Retribusi tempat rumah pemotongan . Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan hewan ternak. Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak|- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun dan Pertanian Kabupaten Kepulauan 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01); 6 | Dinas Perhubungan Kabupaten . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang |
10. 1.Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari : - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 2. 2. NO PERANGKAT DAERAH DASAR HUKUM KEWENANGAN 1 2 3 4 Tambahan Lembaran Negara Republik |
11. 2.Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari : Indonesia Nomor 6757); - Retribusi Penyediaan Tempat Khusus . Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Parkir di Luar Badan Jalan. Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak - Retribusi Jasa Kepelabuhan. Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran - Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun lingkungan Dinas Perhubungan 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01); 7. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang |
12. 1.Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari : Kabupaten Kepulauan Meranti Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat - Retribusi Pelayanan Pasar. dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, |
13. 2.Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari : Tambahan Lembaran Negara Republik - Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Indonesia Nomor 6757); Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, . Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya. Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak - Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Parkir di Luar Badan Jalan pada Pasar Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Modern. 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah - Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01); lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti. 8 | Dinas Perikanan Kabupaten . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepulauan Meranti Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari : - Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha! Pemerintah Daerah terhadap Benih Ikan. - Retribusi lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemanfaatan Aset Daerah di 2. Je 2. NO PERANGKAT DAERAH DASAR HUKUM KEWENANGAN 2 3 4 . Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01); Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah . Peraturan . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01); Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri dari : - Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 10 UPT RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); . Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun
14. 1.Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari : - Retribusi Pelayanan Kesehatan.
15. 2.Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari : - Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan di lingkungan UPT RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti. - Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di lingkungan UPT RSUD Kabupaten 2. 2. Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik | Indonesia Nomor 6757); . Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01); NO PERANGKAT DAERAH DASAR HUKUM KEWENANGAN 1 2 3 | 4 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kepulauan Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01); 11 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 1. Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari: Menengah Kabupaten Kepulauan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat - Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di Meranti dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Kecil dan Menengah Kabupaten Tambahan Lembaran Negara Republik Kepulauan Meranti. Indonesia Nomor 6757); . Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan|
16. 2.Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari: Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Asing. Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01); 12 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang| Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari: Olahraga Kabupaten Kepulauan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat|- Retribusi tempat penginapan / Meranti dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara pesanggrahan /Vila. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti. 2. n, 2. BUPATI KEPULAUAN MERANTI A

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…