DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan in terdiri dari 12 (Dua Belas) Bab dan 44 (Empat Puluh Empat) Pasal sebagai berikut Ketentuan Umum; Pendaftaran dan Pendataan BPHTB; Penetapan Besaran; Pembayaran dan Penyetoran BPHTB; Pelaporan BPHTB; Pengurangan, Pembetuan dan Pembatalan Ketetapan Pajak BPHTB; Pemeriksaan; Penagihan BPHTB; Keberatan Pajak BPHTB; Gugatan Pajak BPHTB; Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peratural Bupati tentang Tata Cara pemungutarr Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BpHTB); : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;6

2.Undang-Undaag Nomor 72 Tahun 2OOg tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di provins] Riau (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan peratrral perundang_undangan (Lembarai legara Republik Indonesia Tahin 2011 Nomor 82, Tambahal Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor t234), sebagaimana telah diubah terakhir kali denlan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tenting Perubahan Kedua Undang_Undarrg Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang_u"d;;; lf1nt3ran Negara Republik Indonesia Tainun 2022 Nomor 413, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daeral (Lembaral Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor Z++, iamianan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SiSit, ".U^gaimanatelah diubah terakhir kali. dengan Unaanglurn6.ng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta if,emUaranoN.g*" Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor'245, i";-b"h"" Lembaran Negara Republik Indonesia N"_o.OSZq ;^---
5.Undang-Undalg Nomor 1 Tahun 2022 tentangHubungan Keuangan Antara p_emerintah zu""t --a'", pemerintah laerah (Lembaran Negara n.puOrit- tiJo.,e"i" Tahun 2022 Nomor 4, Tamba]ran L.;b;.; -NIg"r" Republik Indonesia Nomor 6757); --- -' ' r er Peratrrrarr Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor rsTl; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meralti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l.embaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor O1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor); Peratuan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolahan Hak Atas Bangunan dan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 34); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB dan memberikan kepastian hukum terhadap pemungutan BPHTB bagi masyarakat. (21 Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai salah satu upaya optimalisasi pemungutan BPHTB.

Pasal 3

Ruang Lingkup Ruang lingkup peraturan ini sebagai berikut:

a.pendaftaran dan pendataan BPHTB;
b.penetapan besaran BPHTB;
c.pembayaral dan penyetoran BPHTB;
d.pelaporan BPHTB;
e.pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan BPHTB;
f.pemeriksaan BPHTB; C. penagihan BPHTB;
h.keberatan BPHTB;
i.gugatan; dan
j.pengembalian kelebihan bayar BPHTB. BAI} II PENDAFTARAN DAN PENDATAAN BPHTB

Pasal 4

(1)Wajib Pajak BPHTB wajib mendaftarkan diri dan/atau Objek Pajalmya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda. (21 Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak BPHTB diberikan 1 (satu) NPWPD atau jenis penomoran lain untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
(3)NPrffPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
(4)NPWPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha (NIB).

Pasal 5

(1)Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/ atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi Perpaj akan Daerah. (21 Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENETAPAN BESARAN

Pasal 6

(U Bupati mela,lui Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan menggunakan SSPD. (21 Dalam hat Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

(3)Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (f), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (41 Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) ditetapkan pa-ling lama 5 (lima) tahun sejal terutangnya Pajak.
(5)Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif, kecuali PKB.

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PEI{YETORAN BPHTB

Pasal 7

(1)Wajib pajak BPH?B melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD. {21 Pembayaran dan penyetoral Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
(3)Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai. (41 Dalam hal pelalsanaan pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melakukan perjanjian ke{a sama dengan Bank yang ditunjuk oleh Bupati atau tempat layanan bayar yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
1. a.jumlah pajak BPHTB lebih di bayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak BPHTB; atau
2. b.jumlah Pajak BPHTB kurang bayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
(6)Pembayaran atau penyetoran Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)pafing lambat dilunasi saat penandatanganan akta jual beli. (71 Prosedur pembayaran dan penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAPORAN BPHTB

Pasal 8

(1)Wajib Pajak BPHTB menghitung, mengisi dan menandatangani SPTPD serta membayar sendiri Pajak terutang pada bank yang ditunjuk atau tempat layanan bayar yang ditunjuk. (21 SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda setelah beralhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
(3)Pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari pendapatan Daerah. (41 PPAT atau Kepala Kantor yang membidangi lelang negara menandatangani SSPD.
(5)PPAT sesuai kewenangannya wajib:
1. a.meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan; dan/ atau
2. b.melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/ atau akta atas nama dan/atau Bangunan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling Iambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(6)Dalam hal PPAT melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.denda sebesar RP 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a; dan/atau
2. b.denda sebesar RP 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b. (71 Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
3. a.meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah Ielang; dan
4. b.melaporkan risalah Ielang kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati paling Iambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(8)Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang neg€rra yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentual peraturan perundang-undangan. Pasa-l 9
(1)Pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
1. a.menyiapkan laporan BPHTB berdasarkan dokumen dari bank dan/ atau Bendahara Penerimaan dan/ atau PPAT;
2. b.menerima laporan penerimaan BPHTB dari bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan; dan
3. c.menerima laporan pembuatan Akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari PPAT dan kepala kantor yang membidangi pelayanan ' lelang negara. (21 Penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(3)Bapenda memberikan sanksi denda kepada PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dengan menerbitkan surat tagihan sanksi denda dan dapat melakukan penundaan validasi SSPD BPHTB sebelum sanksi denda dibayarkan.
(4)Prosedur pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Kepala Bapenda melakukan penelitian atas SSPD yang disampaikan Wajib Pajak. (21 Penelitian SSPD Pajak BPHTB meliputi:
1. a.kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD Pajak BPHTB dengan NOPD Yang tercantum:
  1. 1.dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 Iainnya; dan
  2. 2.pada basis data PBB-P2.
2. b.kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD Pajak BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
3. c.kesesuaian NJOP bangun€rn per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD Pajak BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-Y2;
4. d.kebenaran penghitungan Pajak BPHTB Yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP|KP, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, dan Pajak BPHTB terutang atau Yang harus dibayar;
5. e.kebenaran penghitungan Pajak BPHTB Yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang di hitung sendiri; dan
6. f.kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan pajak BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek Pajak BPHTB bagi masyaralat berpenghasilan rendah.
(3)Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi perolehal hal< karena waris dan hibah wasiat.
(4)Kriteria pengecualian objek Pajak BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
(5)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
(6)Proses penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterim€rnya secara lengkap SSPD BPHTB untuk penelitian di tempat. (7t
(8)(e) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisitr kekurangan tersebut. Apabila diperlukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan Pemeriksaan Lapangan. Prosedur penelitian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGURANGAN, PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BPHTB

Pasal 11

(1)Wajib Pajak atau penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan Pqiak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda. (21 Pemberian pengurangan dal keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu yaitu:
1. a.Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek Pajak yaitu:
  1. 1.Orang Pribadi yang memperoleh hak baru atas hak atas tanah dan bangunan;
  2. 2.Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat;
  3. 3.Orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan Rumah Sederhana, dan Rumah Susunan Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana yang diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara angsuran; atau
  4. 4.Orang pribadi yang menerima hak karena waris atau hibah wasiat dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan Iurus atau satu derajat kebawah.
2. b.Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu:
  1. 1.Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tana-h melalui pembelial dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah NJOP;
  2. 2.Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai atas tanalt yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
  3. 3.Wajib Pajak Badan yang terkena dampak kritis ekonomi moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak utang-utang usaha sesuai dengan kebijakan;
  4. 4.Wajib Pajak Bank Mandiri yang memperoleh hak atas tanah yang berasal dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor dalam rangkaian proses penggabungan usaha (merger);
  5. 5.Wajib Pajak Badan yang melakukan Penggabungan Usaha (marger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktur Jenderal Pajak;

Pasal 12

(1)Kepala Bapenda karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak BPHTB yang tidak benar. (21 Ketetapan Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adafah jumlah pokok Pajak ditambah sanksi administratif, denda dan/atau kenaikan Pajak yarlg tercantum dalam Surat Keputusan Pajak'

6.Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan yang berfungsi lagi seperti semula ditetapkan bencana alam dan sebab- sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganal alta;
7.Wajib Pajak orang pribadi veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan bangun rumah dinas pemerintah;
8.Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPS/PNS; atau
9.Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusalraan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelaljutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

c.Tanah dan bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuangan antara Iain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat;
d.Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah dibidang pertanaharr seperti Proda (Program Daerah Agraria), Prona (Program Nasional Agraria), Tora (Tanah Objek Reforma Agraria), PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan Iainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberikan pengurangan Pajak tanpa permohonan tertulis dari Wajib Pajak.

(3)Besarnya pengurangan Pajak BPHTB ditetapkan sebagai berikut:
1. a.maksimal sebesar 25o/o (&n puluh lima persen) dari Pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a angka c.
2. b.maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a angka I dan angka 3, huruf b angka 1, angka 2, aagka 5, angka 6 dan angka 9, dan huruf c;
3. c.maksimal sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 7; dan
4. d.sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 8 dan huruf d.
(4)Wajib Pajak dengan kriteria sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf d diberikan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak NPOP|KP) BPHTB untuk setiap objek Pajak tanpa permohonan tertulis dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Pengurangan dal pembatalan ketetapan Pajak BPHTB secara jabatan dilakukan sesuai permintaan kepala Bapenda atau atas usulan dari Pejabat yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan keadilan atau adanya temuan baru. (41 Pengurangan dan pembatalan ketetapan Pajak BPHTB atas dasar permohonan Wajib Pajak dilakukan sebagai berikut:
1. a.surat permohonan Wajib Pajak serta didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan; dan
2. b.dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen sebagai berikut:
  1. 1.SSPD BPHTB/SKPDKB dan/atau SKPDKIIT BPHTB yang diajukan permohonannya; dan
  2. 2.dokumen yang mendukung diajukannya permohonan.
(5)Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 13

(1)Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (f ) dan permintaan atau usulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Kepala Bapenda melakukan pembahasan internal. (21 Hasil pembahasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk memproses penerbitan Surat Keputusan Kepala Bapenda berupa:
1. a.surat keputusan pengurzrngan atau pembatalan ketetapan BPHTB; atau
2. b.surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan BPHTB.
(3)Dalam hal diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Pejabat yang ditunjuk melakukan hal sebagai berikut:
1. a.pembatalan Surat Ketetapan Pajak BPHTB yang lama dengan cara menerbitkal Surat Ketetapan Pajak BPHTB yalg baru yang telah mengurangkan atau memperbaiki Surat Ketetapan Pajak BPHTB yang lama;
2. b.pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan Pajak BPHTB yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan Pajak BPHTB dibatalkan, serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan; dan
3. c.memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan Pajak BPHTB yang baru.
(4)Atas diterbitkannya surat Keputusan Penolakan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka atas Surat Ketetapan Pajak BPHTB yang telah diterbitkan Oleh Pejabat yang ditunjuk, dikukuhkan dengan surat keputusan penolakan pengurangan atau pcmbatalan.
(5)Prosedur pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…