DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk: a.menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti; b. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Pendampingan Koperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti; c. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan d. memajukan perekonomian daerah melalui Koperasi. - Ruang lingkup pengaturan dalam Perbup ini meliputi: a. kewenangan Pemerintah Daerah; b. pemberdayaan Koperasi; c. satuan tugas; d. pelindungan Koperasi; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; f. pendamping; dan g. pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
10.Notaris Pembuat Akta Koperasi yatg selanjutnya disingkat NPAK adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian Koperasi, akta perubah€rr anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi.
11.Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
12.Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
13.Pengelola adalah anggota Koperasi dan/ atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
14.Pemberdayaan adalah upaya yarlg dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
16.Pendamping koperasi adalah individu yang memberikan bimbingan, pelatihan, dan dukungan kepada koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) agar dapat berkembang dan berdaya saing dan bertanggung jawab kepada Dinas Koperasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

a.menjadi pedoman bagi Penyelengg.rrazrn Koperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti;
b.menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Pendampingan Koperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti;
c.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
d.memajukan perekonomian Daerah melalui Koperasi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.pemberdayaan Koperasi;
c.satuan tugas;
d.pelindungan Koperasi;
e.pemantauan, evaluasi dan pelaporan; Peraturan Bupati ini,meliPuti:
f.pendamping; dan
g.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

a.berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
b.menugaskan Perangkat Daerah yang menyele nggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
c.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencana€rn pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
f.melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 5

(1)Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan koperasi.
(2)Tahapan persiapan pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sosialiasi program pembentukan koperasi;
2. b.mendampingi pembentukan koperasi melalui Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus;
3. c.pendataan terhadap desa/kelurahan yang telah melaksanakan musyawarah dan pengurusan ke notaris;
4. c.pendataan notaris yang telah menerima berkas dan melakukan proses penerbitan Akta Notaris.
(3)Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi program pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a kepada Pemerintah desa dan Kelurahan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
(4)Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a kepada pemerintah desa dan kelurahan.
(5)Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pendataan terhadap koperasi yang dibentuk sebelumnya.
(6)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan penyesuaian anggaran dasar.
(7)Dafam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi. Pxagraf 2 Model Pembentukan Koperasi

Pasal 6

(i) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahal khusus untuk pembentukan Koperasi dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.

(2)Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
1. a.pendirian Koperasi baru;
2. b.pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik gr-rna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
3. c.revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi Desa/Kelurahan yang sudah ada narnun kinerjanya tidak aktif/ lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan / atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Pasal 7

(1)Setiap desa/kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus untuk pembentukal Koperasi.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasiiitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masya,rakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam forum musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disepakati:
1. a.pembentukan koperasi;
2. b.anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
3. c.pemilihal calon pengurus dan pengawas koperasi'
(4)Hasil musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus untuk sebagairnana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Pasal 8

(1)Penamaan Koperasi harus memuat nama desa setempat dengan format:
1. a.diawali dengan kata "Koperasi";
2. b.dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih"; dan
3. c.diakhiri dengan nama desa/kelurahan setempat.
(2)Dafam hal terdapat kesamaan nama desa/kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan / kabupaten / kota.

Pasal 9

(1)Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasitkan dari rapat musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus.
(2)Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus'
(3)Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa atau Lurah sebagai ex- olficio.
(4)Pengurus dan pengawas Koperasi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pengurus dan pengawas Koperasi dilarang memiliki jabatan yang sama pada koperasi lainnya.

Pasal 10

(t) Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:

a.gerai penyediaan sembako;
b.gerai penyediaan obat murah;
c.penyediaan kantor koPerasi;
d.unit simpan pinjam koperasi;
e.gerai klinik desa;
f.penyediaan ald storage/ cold chain atau gudang;
g.logistik/distribusi;
h.bidang usaha perikanan;
i.bidang usaha perkebunan; dan/atau
j.lainJain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah.

(2)Koperasi dapat bekedasama dengan perangkat daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada AD/ART dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norrna, standar, prosedur, dan ltriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan oleh Pemerintah pusat.

Pasal 12

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…