DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di daerah. Perbup ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat serta mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan bernilai manfaat

Isi peraturan

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelalsanaan kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan pengurang€rn Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat serta mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan bernilai manfaat.

BAB II

UPAYA PENGURANGAN SAMPAH Bagran Kesatu

Pasal 3

(i) Upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga meliputi:

a.pembatasan timbulan sampah;
b.pendauran ulang sampah; dan
c.pemanfaatan kembali sampah.

(2)Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/ atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
2. b.mengumpulkan dan menyerahkan kembali sarnpah dari produk dan/ atau kemasan yang sudah digunakan. Bagran Kedua Pembatasan Timbulan Sampah

Pasal 4

(1)Bupati melalui Dinas melaksanakaa pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sejak suatu kegiatan dimulai dengan cara mereduksi dan/atau meminimalisir segala hal yang menyebabkan timbulnya sampah dari rumah tangga atau sumbemya.
(2)Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemanfaatan sampah.
(3)Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dilakukan pada:
1. a.rumah tangga;
2. b.pasar;
3. c.pertokoan;
4. d.hotel;
5. e.kantor pemerintahan;
6. f.kantor swasta;
7. g.sekolah;
8. h.industri;
9. i.rumah sakit/klinik/puskesmas;
10. j.restoran/kantin;
11. k.pelabuhan; L stasiun pengisian bahan bakar umum;
12. m.rumah potong hewan; dan
13. n.rumah ibadah. dimalsud pada ayat (1)
(4)Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
1. a.mewajibkan produsen atau penjual menggunakan kantong/ keranj ang belanja atau tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang atau di daur ulang;
2. b.mewajibkan penyelenggara kegiatan hajatan, keramaian, petemuan/rapat agar menggunakan alat makan yang bisa dicuci dan digunakan kembali;
3. c.mewajibkan penyelenggara tempat usaha menyediakan keranjang/tempat sampah yang terpilah yaitu organik dan anorganik;
4. d.menyediakan keraljang/tempat sampah yang terpilah di tempat atau fasilitas sarana prasarzura umum;
5. e.melaksanakan penghematan penggunaan kertas di lingkungan Pemerintah Daerah dengan penggunaan aplikasi dalam proses bersurat atau kegiatan administrasi;
6. f.mewajibkan penjual atau pembeli membatasi penggunaan/menyediakan plastik dalam transaksi jual beli dan mendorong penggunaan tas belanja kain; dan/ atau
7. g.mewajibkan pelaku usaha dan masyarakat untuk menghasilkan dan penggunaan produk, kemasan produk, dan/ atau produk yang mudah diurai oleh proses alam yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah.

Pasal 5

(1)Kegiatan Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang dan/atau menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang, melalui:
1. a.pengolahan plastik menjadi biji plastik yang bisa digunakan untuk produksi plastik kembali;
2. b.pengolahan sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali;
3. c.pengolahan sampah organik menjadi kompos, maggot, pakan ternak, dan hasil ola.l.an lainnya; dan/ atau
4. d.pengolahal Sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat.
(2)Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
1. a.skala rumah tangga;
2. b.skala kawasan komersial/industri;
3. c.skala kawasan melalui TPS3R/TPST; dan
4. d.bank Sampah.
(3)Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
1. a.memilah sampah organik dan sampah anorganik serta menyedialan wadah pemilahan sampah;
2. b.mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan; dan
3. c.membuat produk kreatif berbahan Sampah anorganik atau mengembangkan kegiatan pengepulan dan usaha penjualan Sampah ke para pelaku pengepulan yang lebih besar bagi TPS3R/TPST. (a)Dalam melakukan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada huruf a dan b, setiap orang atau badan dapat bekerjasama dengan pihak lain. (s)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki izin usaha dan/atau kegiatan. Bagran Keempat Pemanfaatal Kembali Sampah

Pasal 6

Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan menggunakan ulang seluruh atau sebagian bahan Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda, tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu dan dilakukan dengan cara:

a.mendorong kegiatan penggunaan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sarna atau fungsi lainnya, terutama untuk jenis kemasan yang terbuat dari plastik dengan tetap memperhatikan jenis- jenisnya;
b.melakukan penjualan atau memberikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan;
c.memfasilitasi pembentukan BSU, TPS 3R, TPST dan tempat pengelolaan Sampah lainnya dengan tetap menggunakan prinsip 3R yang akan mengelola Sampah anorganik untuk dimanfaatkan kembali dan mempunyai nilai ekonomis;
d.mendorong pelaku usaha atau produsen menggunakan bahan produksi yang dapat diguna ulang; dan/ atau
e.mewajibkan produsen menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

BAB III

PENGHARGAAN

Pasal 7

(1)Bupati dapat memberikan insentif berupa penghargaan kepada orang atau badan yang melaksanakan kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
(2)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk finansial dan/atau non-finansial.
(3)Penghargaal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Dinas.
(4)Dalam melakukan penilaian sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), Dinas dapat bekerjasama dengan pihak lain.
(5)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kriteria:
1. a.kelembagaan;
2. b.operasional;
3. c.partisipasi masyarakat;
4. d.keuangan dan adminsitrasi;
5. e.dampak lingkungan;
6. f.inovasi dan kemandirian; dan/atau
7. g.kolaborasi dan kemitraan.
(6)Iftiteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan perencanaan program kerja Dinas.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 8

(1)Dinas, kecamatan, kelurahan, kantor desa melaksanalan sosialisasi upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga kepada masyarakat.
(2)Sosialiasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kunjungan langsung dan/ atau publikasi melalui reklame di lokasi strategis.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga bersumber dari:

a.anggaran pendapatal dan belanja Daerah; dan/ atau
b.sumber lain yang sah dan tidal mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ditetapkan di Se pada tanggal ,o ang AOq91D! 9@9 BUPATI A Diundangkan di Selatpanjang pada tanggal a{ 46usruE ?o?0 PIh.SE S DAERAH KABUPATEN KEPUI/,UAN MERANTI, SUDANDRI BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025 NOMOR ,I A

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…