DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut: Bab I: Pendahuluan; Bab II: Evaluasi Triwulan I; Bab III: Kerangka Ekonomi dan Keuangan; Bab IV: Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025; Bab V: Rencana Kerja dan Kegiatan Prioritas Daerah; Bab VI: Penutup. - Perubahan RKPD Tahun 2025 digunakan sebagai: a. pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan b. pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Keda pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2O2S;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor !O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
3.undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oo9 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9681; 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tenlang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang Undalg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Talrun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah teralhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tabur: 2022 tentang Cipta Ke{a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2Ol9 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahuan 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2OL7 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ralcalgan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sertaTata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jalgka Menengah Daerah, dan Rencana Keg'a Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2O19 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor I 14); 6 I
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2OL9 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor t447);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2005- 2025 (kmbaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 18);
13.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2024 tettang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 11);
14.Peraturan Daerair Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 202l-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
3.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2OO5-2O25 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2O25.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 202l-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah doku-rnen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak talrun 2021 sampai dengan tahun 2O26, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah dan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
8.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencana€rn untuk periode selama I (satu) tahun.
9.Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yalg selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja PD adalah dokumen perenc€rnaan tal.unan Perangkat Daerah.
10.Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2O25.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DpRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

:

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijalan dan sasaral pokok RPJPD yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

(1)Perubahan RKPD Tahun 2O25 disusun dengan sistematika pen3 rsunan sebagai berikut: PENDAHULUAN EVALUASI TRNVULAN I KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN SASARAN DAN PRIOzuTAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025 RENCANA KERJA DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PENUTUP
(2)Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2o25 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BABI : BAII III : Perubahan RKPD Tahun digunakan sebagai: Pasa-l 4 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
1. a.pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Daerah dalam menJrusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
2. b.pedoman bagi Pemerintah daerah dalam menyusun perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB IV

:

Pasal 5

Dalam rangka menJrusun Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKpD Tahun 2025 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan ApBD serta prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD; dan
b.Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2O25 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kerja Anggaran perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Se e4?, pada tanggal B ME M R Diundangkan di Selatpanj ang - pada tanggdl e4 66u(1us &raa Plh S DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, SUDANDRI BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025 NOMOR E.? Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…