DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini disusun sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam pengelolaan dan pelaksanaan Belanja Tidak Terduga (BTT). - Perbup ini bertujuan agar pengelolaan dan pelaksanaan BTT berjalan dengan tertib, lancar, tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Belanja Tidak Terduga;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO9 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a968);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801;
4.Unda:rg-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036)., sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 tentang Pembentukan Produk Hulanm Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor t57l;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahlun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor t78Ll;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulaual Meranti Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkait dalam Pengelolaan dal pelaksanaan BT'I.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar Pengelolaan dan pelaksanaan BTT berjalan dengan tertib, lancar, tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.penganggaran;
b.pelaksanaan dan penatausahaan;
c.pertanggungiawaban dan laporan; dan
d.monitoring dan evaluasi.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BTT

Pasal 6

Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a.pengeluaran untuk mendanai Keadaan Darurat Bencana yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b.keadaan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimalsud pada huruf a meliputi:
1. 1.pencarian dan penyelamatan korban bencana;
2. 2.pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana;
3. 3.kebutuhan air bersih dan sanitasi; dan
4. 4.pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
c.keadaan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.berdasarkan penetapan status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada huruf c dan/ atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala SKPD yang membutuhkan, sesuai tugas dan fungsinya mengajukan proposal dan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD;

Pasal 5

(1)BTT digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Keadaan Darurat Bencana termasuk pengeluaran mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah ta-hun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya. (21 Penganggaran BTT dialokasi pada SKPKD dan diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dengan nama BTT.
1. e.Bupati melalui Sekretaris Daerah membentuk tim untuk menilai dan mengevaluasi apakah kegiatan yang dimuat dalam proposal dan rencana kebutuhan belanja sebagaimana huruf d merupakan pendanaan untuk Keadaan Tanggap Darurat.
2. f.Tim sebagaimana dimaksud pada huruf e berwenang memberikan rekomendasi sebagai dasar pembebanan langsung pada BTT.
3. g.Pengeluaran BTT untuk keperluan darurat atau Tanggap Darurat Bencana dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaal terhadap kegiatan yang telah didanai dari APBD.
4. h.Pengeluaran BTT untuk keperluan darurat dilaksanakan sepanjang status darurat diberlakukan oleh Bupati.
5. i.Pengajuan BTT sebagaimana dimaksud pada huruf d dilengkapi dengan:
  1. 1.surat permohonan permintaan BTT;
  2. 2.surat pernyataan kelengkapan dokumen;
  3. 3.surat pernyataan penggunaan dana;
  4. 4.surat pernyataan pertanggunglawaban mutlak; dan
  5. 5.laporan hasil reviu rencana kebutuhan belanja dari Inspelrtorat Daerah.
6. j.berdasarkan rencana kebutuhan belanja yang sudah dinilai dan dievaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPKD selaku BUD mencatkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya, paling lambat 1 (satu) hari ke{a terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
7. k.Pencairan dana Tanggap Darurat Bencana dilakukan dengan pembebanan langsung melalui mekanisme tambah uang persedian serta diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang membutuhkan sesuai dengaa tugas dan fungsinya;
8. l.Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara formal dan materil terhadap penggunaan dana Tanggap Darurat yang dikelolanya; dan
9. m.belanja kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilalukan melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan sebagai berikut:

a.dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA SKPD;
b.dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD; dan c RKA SKPD dal/atau perubahal DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 8

(l) Tata cara pengajuan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:

a.pihak pemohon mengajukan surat permintaan pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah yang ditujukan kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan bukti setor atas kelebihan pembayaran;
b.surat permintaan pengembalian dan bukti setor merupakan dokumen yang dapat dipertanggungiawabkan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagran Keempat Bantuan Sosial Tidak Direncanakan

Pasal 9

Tata cara penggunaan BTT untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diusulkan oleh SKPD terkait dengan ta-trapan sebagai berikut:

a.Kepala SKPD mengajukan rencana kebutuhan belanja paling lama I (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
b.rencana kebutuhan belanja dilengkapi rekomendasi dari SKPD terkait dan usulan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
c.PPKD selaku BUD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dal mencairkan BTT kepada Kepala SKPD paling lama 1 (satu hari) setelah diterimalya rencana kebutuhan belanja;
d.pencairan dana belanja bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme tambah uang persediaan;
e.pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada benda-hara pengeluaran SKPD yang mengajukan rencana kebutuhan belanja;
f.penggunaan belanja dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD yang mengajukan rencana kebutuhan belanja; dan
g.Kepala SKPD yang mengajukan rencana kebutuhan belanja, bertanggung jawab secara formal dan materil terhada belanja yang dikelolanya. Bagran Kelima Penatausahaan

Pasal 10

(1)PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan €rnggaran BII sesuai dengan kewenangalnya.
(2)Penatausahaan anggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.PPKD menerbitkan surat penyediaan dana sebagai dasar pelaksanaan belanja yang tercantum dalam DPA SKPD;
2. b.penatausahaan DPA SKPD yang bersumber dari BTT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undalgan;
3. c.pengeluaran BTT dilakukan sekaligus melalui mekanisme langsung dan/ atau tambah uang persediaan;
4. d.pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggarzrn sebelumnya yang dibebankan pada BTT dilaksanakan melalui mekanisme lansung; dan
5. e.Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat perintah membayar dan selanjutnya diajukan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana kepada BUD berdasarkan kebutuhan dari penerima BTT.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1)Kepala SKPD bertanggung jawab secara lisik dan keuangan atas penggunaan BTT dan wajib menyampaikan laporan pertanggungiawaban pelaksanaan BTT kepada Bupati melalui PPKD.
(2)Laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari ke{a sejak selesainya pelaksanaal kegiatan yang bersangkutan.
(3)Untuk laporan pertanggungiawaban pelaksanaal Keadaan Darurat Bencana Bencana disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa Tanggap Darurat dinyatalan selesai.
(4)Dalam hal terdapat sisa penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disetorkan ke rekening kas umum daerah sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 13

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, maka peraturan Bupati Nomor 22 IfrT 2077 tentangpedoman Belanja Tidak Terduga (Berita o""'.J r"urp"t., Kepulauan Meranti rahun 2017 Nomor 22) dicibut a""-ai"viJ", tia"r. berlaku.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…