DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, Perangkat Desa, dan Satuan Pendidikan dalam penyusunan dan penyelamatan arsip di Daerah. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk: a. menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan arsip dinamis; b. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya untuk sinkronisasi informasi Kearsipan Pemerintah Daerah dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik; c. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di Pemerintah Daerah; dan d. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menciptakan tertib administratif persuratan di Lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan Kode Klasifikasi sebagai pedoman dalam pengaturan, penataan dan penemuan kembali arsip; bahwa pengaturan mengenai kode klasifikasi arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Bupati kepulauan Meranti Nomor 33 Tahun 2019 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kearsipan, sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan guna mendukung implementasi_ sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip; ¢. . Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik1. Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968); . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang- undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801; 4. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara’ Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858); 5. . Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang6. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); . Peraturan Menteri Dalam Negeri 78 Tahun 2012 tentang7. Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2024 tentang Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 920); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); 8. . Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238); 9. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: BONE 10. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi_ politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. Arsip Dinamis adalah adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, Perangkat Desa dan Satuan Pendidikan dalam penyusunan dan penyelamatan arsip di Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
1. a.menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan Arsip dinamis;
2. b.mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya untuk sinkronisasi informasi Kearsipan Pemerintah Daerah dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
3. c.mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di Pemerintah Daerah; dan
4. d.menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip. 5. 6. 7. 8.

BAB II

KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

(1)Klasifikasi Arsip di Daerah menggunakan Kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk angka.
(2)Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip.
(3)ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Kode Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ditetapkan di Selatpanjang pada tanggal/(b/ octoeen. 9035 BUPATI MERANT. Diundangkan di Selatpanjang pada tanggal |G OFTO3ER 2095 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI pee Sees“1 BAMBANG SUPRIANTO BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025 NOMOR 40 900.1.15.5 Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah BUPATI KEPU AN MERANTI MA

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 30 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati kepulauan Meranti Nomor 33 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati kepulauan Meranti Nomor 33 Tahun 2019