Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (enam) Bab dan 31 (tiga puluh satu) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pakaian Dinas ASN; Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; . Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1. Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaran Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah. . Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri 4. Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. . Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan 5. identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan. . Pakaian Dinas Harian Yang Selanjutnya Disingkat PDH adalah Pakaian Dinas6. yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung. .- Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang 7. digunakan oleh perangkat daerah tertentu. . Pakaian Sipil Lengkap yang Selanjutnya Disingkat PSL adalah Pakaian Dinas 8. bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya. .Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian 9. Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
BAB II
Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
PDH sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a terdiri atas:
PDH batik, tenun, lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, hurufc digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari kamis dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober. Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan dan hari besar kedaerahan. Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c bagi pria adalah Pakaian Melayu Cekak Musang dan Teluk Belanga Lengkap dengan menggunakan Tanjak, Kain Sampin dan menggunakan Sendal Capal atau Sepatu; Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c bagi wanita adalah Baju Kurung Melayu sesuai alur dan patutnya yaitu tidak ketat, sopan dan tidak transparan. Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik, tenun, lurik juga digunakan pada hari sabtu.
PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
Membuka PDF…