Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2025
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 116
Ringkasan
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha
menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dal Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA. hy
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur tata cara pelaksanaan pemungutannya dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:p $ termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Penyetorannya. Surat Ketetapan Retribusi selanjutnya disingkat SKRD Daerah adalah yang surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur tata cara pelaksanaan pemungutannya dalam Peraturan Bupati ini, meliput:h- -5,
BAB II PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA Bagian Kesatu Objek
BAB II
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat penggunaan Jasa
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkal jenis usaha dan jangka waku penggunaan tempat kegiatan usaha. Bagian Ketiga Besaran Tarif
(2)ObjekRetribusipenyediaantempatkegiatan usahaberupapasargrosir,pertokoan,dan tempatkegiatanusahalainnyasebagaimana dimaksudpadaayat(1)adalahpenggunaan fasilitasdi pasargrosir,pertokoan,dantempat kegiatan usahalainnyayang disediakan/diselenggarakanolehPemerintah Daerah. BagianKedua CaraMengukurTingkatPenggunaanJasa Pasai4 Tingkatpenggunaanjasadihitungberdasarkanjenis usahadanjangkawaktupenggunaantempat kegiatan usaha. BagianKetiga BesaranTarif
(l)BesarantarifRetribusiJasaUsahasebagaimana dimaksudPasal2hurufa adalahtarif1(satu) tahunyangberpedomanpadaPeraturanDaerah NomorITahun2024tentangPajakDaerahdan RetribusiDaerah. (2)TarifRetribusi sebagaimanadimaksudpada ayat(1) dapatdikonversisecarabulanan. (3)Besaranuangmukasesuaidenganpenetapan tarifRetribusidandibayarkanpertahunyang akandiperhitungkandenganbesaranRetribusi selama1(satu)tahun. (4)Uang mukasebagaimanamaksudpadaayat(3) adalahsebagiandari hargayangdibayarkan terlebihdahulusebagai tandajadiatauuang mukajugabisadianggapsebagaicicilan pertama.) %, • Bagian Keempat Tata Cara Pemungutat pasal 6
e_ nomor dan tahun peraturan Daerah atau nomor dan tanggal peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi; dan I kode sebagai alat pengaman.
Bagian Kelima Tata Cara Pembayaran
(1)PemungutanRetribusipenyediaantempat kegiatan usahaberupapasargrosir,pertokoan, dantempatkegiatanusahalainnyadipungut berdasarkanSKRDataudokumenlainyang dipersamakan. (2)Dokumenlainyangdipersamakansebagaimana dimaksudpadaayat(1)yaitu: a.karcis; b.kupon;atau c.kartulangganan. (3)Dokumenlainsebagaimanadimaksudpadaayat (2)minimal memuat: a.logoPemerintahDaerah b.namaPerangkatDaerahatauinstansi pemungutRetribusi; c.nomordanseri; d.nilainominal; e.nomordantahunPeraturanDaerahatau nomordantanggalPeraturanBupatiyang menjadidasarhukumpemungutan Retribusi;dan f.kodesebagaialatpengaman. (4)Dokumenlainsebagaimanadimaksudpadaayat (3)dinyatakansahpenggunaannyasetelah diberikanstempel PerangkatDaerah. BagianKelima TataCaraPembayaran Pasal 7 (1)PembayaranRetribusipenyediaantempat kegiatanusahaberupapasar grosir,pertokoan, dantempatkegiatan usahalainnyadilakukan secaratunai ataunontunas.Py» -8,
(2i Objek Retribusi penyediaan tempat peleLangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam Lingkungart tempat pelelangan sebagaimana dimatsud pada ayat (1) adalah Penguna fasilitas di tempat pelelalgan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam Iingkungan tempat pelelangan yang disediakan/diselenggarakal oleh Pemerintah o""."t . I I
BAB Ill PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN Bagian Kesatu Objek
Membuka PDF…