DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutar Retribusi Perizinan Tedentu; 1- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negaja Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undaigan (kmbararr Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamba-tran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terathir dengan Undalg-Undang Nomor 13 Tahun 2O22 telrfaJlg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tertang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taltun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Irdonesia Nomor 6801);l\q BUPATI KEPULAUAN SANGIHE PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, Memimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan Pasal 105 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu; I. Undang-UndangNomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lem bar an Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 6801);]\l,
3.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentarrg Penetapan Peraturan Pemefintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke.ja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Ta-laud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Nega-ra RepubLik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s5s7);
5.Peraturar Pemerintah 35 Ta-hun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturaa Da.erah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 'la}':un 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16): • 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 ten tang Perubahan Kepulauan Sangihe Nama Kabupaten dan Talaud menjadi Menetapkan Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5.Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.[%,

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauaa Sangihe.
2.Bupati ada.lah Bupati Kepulauan Sangihe.
3.Pemerintah Daerah ada.lah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksalaare urusar pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati darr Dewal Perwakilan Ralg.at Daeralr dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Retribusi Daerah yang selaljutnya disebut Retribusi ada-lah pungutan Daerah sebagai pembayara! atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan darr/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6.Wajib Retribusi Perizinal Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
7.Badan adalah sekumpulan orang dar/atau modal yang merupakai kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukarl usaha yang meliputi perseroaa terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badar usa.l'ra milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan. yayasan. organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk fu$

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pernerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6.Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milk daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk hu, kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasarl penyetorannYa.
9.Surat Teguran ada.lah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
10.Pemeriksaan adaJah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti y'ang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuharl kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peratural perundaag-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
11.Perizinan Tertentu ada.lah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberial izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimatsudkan untuk pembinaan, pengaturar, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarara, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian tingkungan.
12.Bangunan cedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berlungsi sebagai tempat manusia melakukal kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaa!, kegiatal usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. f0r, kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang teru.tang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi. 1 O. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
11.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alarn, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.'-4, -5
13.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalai perizinal yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membalgun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Cedung sesuai dengan standar tekris Bangunar Gedung.
14.Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selarjutnya disebut Retribusi PBG adalah Retribusi atas persetujuan Bangunan Gedung yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yarrg terutang.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak teruta ng.
17.Surat Tagihar Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukar tagihan Retribusi dal/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18.Surat Setoran Retribusi Daerah yallg selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan fomulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19.Instansi Pemungut adalah Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah.Nt - 5
13.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 14, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang se!anjutnya disebut Retribusi PBG adalah Retribusi atas persetujuan Bangunan Gedung yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
18.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19.Instansi Pemungut adalah Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah.M,

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur tata cara pelaksanaan pemungutannya dalam peraturan Bupati ini meliputi PBG.

Pasal 3

(1)Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbital PBG atas Banguna_n Gedung atau prasatala Bangunan Gedung.
(2)Objek Retribusi sebagaimara dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan pBG.
(3)Penerbitan PBG yang merupal<an objek Retribusi diberikan untuk pe[nohonan persetujuan:
1. a.pembangunan baru;
2. b.Bangunan cedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG; dan
3. c.PBG perubahan untuk;
  1. 1.perubahal fungsi Bangunan Gedung;
  2. 2.perubahan lapis Bangunan Gedung;
  3. 3.perubahan luas Bangunan Gedung;
  4. 4.perubahan tarnpak Bangunan Gedung; 5, perubahan spesifrkasi dan dimensi komponen pada bangunan geduag yalg mempengaruhi aspek keselamatafl datl/atau kesehatan;
  5. 6.perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  6. 7.perlindungan dan/atau pengembangal Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  7. 8.perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar Uuaaya. fV $ Pasal 2 JenisRetribusiPcrizinanTertentuyangdiaturtata carapelaksanaanpemungutannyadalamPeraturan BupatiinimeliputiPBG. BABII PBG BagianKesatu Objek Pasal 3
(1)DengannamaRetribusiPBGdipungutretribusi ataspenerbitanPBGatasBangunanGedung atauprasaranaBangunanGedung.
(2)ObjekRetribusisebagaimanadimaksudpada ayat(l)adalahpenerbitanPBG.
(3)PenerbitanPBGyang merupakanobjek Retribusi diberikanuntukpermohonan persetujuan: a.pembangunanbaru; b.BangunanGedungyangsudahterbangun danbelum memiliki PBG;dan c.PBG perubahanuntuk: l.perubahanfungsiBangunanGedung; 2.perubahanlapisBangunanGedung; 3.perubahanluasBangunanGedung; 4.perubahanta.mpakBangunanGedung;

5.perubahan spesifikasidandimensi komponenpadabangunangedungyang mempengaruhi aspekkeselarnatan dan/ataukesehatan; 6.perkuatanBangunanGedungterhadap tingkatkerusakansedangatauberat; 7.perlindungandan/ataupengembangan BangunanGedung cagarbudaya;atau
8.perbaikanBangunanGedung yang terletak di kawasan cagar budaya.fk,

(4)PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan darl pekerjaan perawatan.
(5)Dikecualikan dari objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk bangunan milik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Uta-ra yang ada di Daerah, Pemerintah Daerah, dar bangunan yang memiliki fungsi keagamaan sesuai ketentuar peraturan perundang-unda[gan. Pasa] 4 Besarnya Retribusi PBG yang teruta-ng dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan daII harga satuan Retribusi PBG.

Pasal 5

Besaran tarif Retribusi PBG berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentar^g Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 6

Retribusi PBG dipungut berdasarkan SKRD. SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum. P lh,

(1)l2l
(4)PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaandanpemeliharaanpekerjaan perawatan.
(5)Dikecualikan dari objek Retribusi PBG sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) adalah untuk bangunan milik pernerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang ada di Daerah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.

Pasal 5

Besaran tarif Retribusi PG berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 6

(l) Retribusi PBG dipungut berdasarkan SKRD.

(2)SKRD sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum. uh, -8
(3)SKRD sebagai dasar pemungutan Retribusi pBG diterbitkan dengal rincian sebagai berikut:
1. a.lembar kesatu untuk Wajib Retribusi Perizinan Tertentu;
2. b.lembar kedua untuk perangkat Daerah atau Instansi Pemungut Retribusi perizinan Tertentu;
3. c.lembar ketiga untuk perangkat Daerah yang menerbitkaa PBG; dan
4. d.lembar keempat untuk arsip pada perangkat Daerah yang menyelenggaratan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaraan pemungutan Retribusi PBG, Bupati menunjuk bendahara penerimaan atas usul kepala perangkat Daerai yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pekerjaal umum.
(2)Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penerimaan bukti pembayaran, pembukuan, dan penatausahaan penerimaan Retribusi pBG.
(3)Penunjukan bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Pembayaran Retdbusi pBG dilakqkarl pada bank yang ditunjuk oleh Bupati setelah SKRD diterbitkan.
(2)SKRD merupakan dasar pembayaran Retribusi yang ditindaklanjuti dengan penerbitan bukti penerimaan SSRD. Pt
(3)SKRDsebagaidasarpemungutanRetribusiPBG diterbitkandenganrinciansebagaiberilrut: a.lembarkesatuuntukWajibRetribusi PerizinanTertentu; b.!embarkeduauntukPerangkatDaeraha tau fnstansiPemungutRetribusiPerizinan Tertentu; c.lembar ketigauntukPerangkatDaerahyang menerbitkanPBG;dan d.lembarkeempat untuk arsippadaPerangkat Daerahyang menyelenggarakanurusan penunjangpemerintahanDaerahdibidang pengelolaankeuanganDaerah.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…