DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdapat beberapa kegiatan yang diamanatkan peraturan perundang- undangan namun belum terakomodir, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 19);
5.Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 48); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 48), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp901.816.082.939,00 (sembilan ratus satu miliar delapan ratus enam belas juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp809.496.032.244,00 (delapan ratus sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antardaerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp777.559.575.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.936.457.244,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp9.407.986.695,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
1. a.hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.407.986.695,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).

4.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp920.430.544.971,00 (sembilan ratus dua puluh miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 5.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp688.723.405.541,27 (enam ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah dua puluh tujuh sen) yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp431.329.979.828,75 (empat ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp236.365.300.951,52 (dua ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah lima puluh dua sen).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp10.481.084.611,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu enam ratus sebelas rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp10.476.040.150,00 (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat puluh ribu seratus lima puluh rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah).

6.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp65.229.648.285,73 (enam puluh lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah tujuh puluh tiga sen) yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.440.357.711,73 (tujuh belas miliar empat ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sebelas rupiah tujuh puluh tiga sen).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.092.284.795,00 (dua puluh enam miliar sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.405.498.379,00 (sembilan belas miliar empat ratus lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.287.007.400,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ribu empat ratus rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

7.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan Rp162.615.305.600,00 (seratus enam puluh dua miliar enam ratus lima belas juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.307.720.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp159.307.585.600,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).

8.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.
1. 9.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp27.179.739.850,00 (dua puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
2. b.pencairan dana cadangan;
3. c.hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. d.penerimaan pinjaman Daerah;
5. e.penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
6. f.penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp27.179.739.850,00 (dua puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
(3)Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(7)Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

10.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp8.565.277.818,00 (delapan miliar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pembentukan dana cadangan;
2. b.penyertaan modal Daerah;
3. c.pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
4. d.pemberian pinjaman Daerah; dan
5. e.pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.565.277.818,00 (delapan miliar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
(5)Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

11.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…