Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 14 Tahun 2025
- Nomor
- 14
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Ringkasan
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
menetapkanPeraturanBupati tentangKebijakanAkuntansiPemerintahDaerah; Mengingat1.Undang-UndangNomor29Tahun1959tentang PembentukanDaerahTingkatIIdiSulawesi(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun1959Nomor74, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 1822); 2.Undang-undangNomor12Tahun2011tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2011Nomor82, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5234)sebagaimana telahbeberapakali diubah terakhir denganUndang-UndangNomor13Tahun2022tentang PerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor12Tahun 2011tentang PembentukanPeraturanPerundang- undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2022Nomor143, TambahanLembaranNegaraRepublik Jll IndonesiaNomor6801); J"7 I I 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telah beberapakalidiubahterakhirdenganUndang-Undang Nomor6Tahun2023tentang PenetapanPeraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2Tahun2022 tentangCiptaKerjamenjadiUndang-Undang(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2023Nomor41, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 6856); 4.PeraturanPemerintahNomor59Tahun2014tentang PerubahanNamaKabupatenKepulauanSangihedanTalaud MenjadiKabupatenKepulauanSangi.he di ProvinsiSulawesi Utara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor167,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5557); 5.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor64Tahun2013 tentang PenerapanStandarAkuntansiPemerintahan BerbasisAkrualPadaPemerintahDaerah;
MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN BUPATITENTANGKEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHDAERAH. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanBupatiini yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalahKabupatenKepulauanSangihe.
3.BupatiadalahBupati KepulauanSangihe. 4.PemerintahDaerah adalahBupatisebagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerahyangmemimpin pelaksanaanurusanpemerintahanyangmenjadi kewenanganDaerah.
6.KebijakanAkuntansiPemerintahDaerahterdiriatasprinsip, dasar,konvensi,aturandanpraktik spesifikyangdipiliholeh PemerintahKabupatenKepulauanSangihedalam penyusunandanpenyajianlaporankeuangan. 7.SistemAkuntansiPemerintahDaerah adalahrangkaian sistematik dariprosedur,penyelenggara,peralatan,dan elemenlain untukmewujudkanfungsiakuntansisejak analisis transaksisampaidenganpelaporan keuangandi lingkunganorganisasi PemerintahanDaerah.
, � ·-·-·- -- ----- BABII KEBIJAKAN AKUNTANSI Pasal 2 (1)KebijakanAkuntansi PemerintahDaerahmenerapkan SistemAkuntansi PemerintahanDaerahberbasisakrual. (2)KebijakanAkuntansiPemerintahDaerahterdiriatas: a.kebijakan akuntansipelaporan keuangan;dan b.kebijakanakuntansiakun. (3)Kebijakanakuntansipelaporankeuangansebagaimana dimaksudpadaayat(2)huruf a,memuatpenjelasan atas unsurlaporan keuanganyangberfungsisebagaipanduan dalampenyajianpelaporankeuangan. (4)Kebijakan akuntansiakunsebagaimanadimaksudpada ayat(2)hurufbmengaturdefinisi,pengakuan, pengukuran,penilaiandan/ataupengungkapan transaksi atauperistiwasesuaidenganpertanyaanSistemAkuntansi PemerintahDaerah atas: a.pemilihanmetodeakuntansiataskebijakan akuntansi dalamSistemAkuntansi PemerintahDaerah;dan b.pengaturanyanglebih rinciataskebijakan akuntansi dalamSistemAkuntansi PemerintahDaerah.
a.kerangkakonseptualKebijakanAkuntansi Pemerintah Daerah; b.penyajianlaporankeuangan;
d.neraca; e.laporanoperasionaldanlaporan perubahanekuitas; f.laporan aruskas;dan g.catatan ataslaporan keuangan.
a.kebijakan akuntansiaset; b.kebijakan akuntansikewajiban; / \ c.kebijakan akuntansi ekuitas; d.kebijakanakuntnasipendapatan-LRA; e.kebijakan akuntansibelanja; f.kebijakanakuntansitransfer; g.kebijakanakuntansipembiayaan; h.kebijakan akuntansipendapatan-LO; i.kebijakanakuntansibeban;
k.kebijakan akuntansiaktivatetaplainnya;dan I.kebijakanakuntansikoreksikesalahan,perubahan kebijakanakuntansi,perubahanestimasiakuntansi, danoperasiyangtidakdilanjutkan. BABIII PELAPORANKEUANGAN (1)Dalam Pasal 4 rangkapertanggungjawabanpelaksanaan anggaranpendapatandanbelanjaDaerah,Entitas Pelaporanwajib menyusundanmenyajikanlaporan keuangan tahunan,palingrendah terdiri dari: a.laporan realisasianggaran; b.laporanperubahansaldoanggaranlebih; c.neraca; d.laporanoperasional; e.laporan aruskas; f.laporanperubahanekuitas;dan g.catatan ataslaporan keuangan. (2)Dalam rangkapertanggungjawabanpelaksanaan anggaranpendapatanbelanjaDaerahEntitasAkuntansi untuk unitPemerintahanwajib menyusunlaporan keuangan tahunan,palingrendah terdiri dari: a.laporan realisasianggaran;
c.laporan perubahanekuitas; d.neraca;dan
(3)Dalamrangkapertanggungjawabanpengelolaan perbendaharaanDaerahBUDwajibmenyusunlaporan keuangan,palingrendahterdiridari: a.laporanrealisasianggaran; b.laporanperubahansaldoanggaranlebih; c.laporanoperasional; d.neraca; e.laporan aruskas; f.laporanperubahanekuitas;dan g.catatan ataslaporan keuangan. BABIV KETENTUANPENUTUP Pasal 5 PadasaatPeraturanBupati ini mulaiberlaku, Peraturan BupatiNomor24Tahun2015tentangKebijakanAkuntansi PemerintahDaerahKabupatenKepulauanSangihe(Berita DaerahKabupatenKepulauanSangiheTahun2015Nomor 24)sebagaimanatelahbeberapakali diubahterakhirdengan PeraturanBupatiNomor66Tahun2019tentangPerubahan KeduaatasPeraturanBupatiKepulauanSangiheNomor24 Tahun2015 tentangKebijakanAkuntansiPemerintah DaerahKabupatenKepulauanSangihe(BeritaDaerah KabupatenKepulauanSangiheTahun2019Nomor34)/ ti dicabutdan dinyatakantidakberlaku."7 ----------------
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga1 diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan Kabupatenpenempatannya da}am Serita Kepulauan Sangi/ 9 Daerah Ditetapkan di Tahuna pada tangga1 28 Mei 2025 3UPATIKEPULAUAN SANGIHE, MICH ? - ' - Diundangkan di Tahuna pada tangga1 28 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, SERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025 NOMOR 14 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BAGIAN I KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN A. PENDAHULUAN Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi ini mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual.
1) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masa- lah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi; 2) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan 3) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.
I e.Dalamhalterjadipertentangan antarakerangkakonseptual dankebijakanakuntansi,makaketentuankebijakan akuntansidiunggulkanrelatifterhadapkerangkakonseptual ini.Dalamjangkapanjang,konflikdemikiandiharapkandapat diselesaikansejalandenganpengembangankebijakan akuntansidimasadepan. 2.RuangLingkup a.Kerangkakonseptualinimembahas: 1)Tujuankerangkakonseptual; 2)Asumsi dasar; 3)Karakteristikkualitatiflaporankeuangan; 4)Entitas akuntansidanentitaspelaporan; 5)Prinsipakuntansidanpelaporankeuangan; 6)Kendalainformasiakuntansi. b.KerangkaKonseptual iniberlakubagipelaporan keuangan setiapentitas akuntansidanentitaspelaporanPemerintah Daerah,yangmemperolehanggaranberdasarkanAPBD, tidak termasukPerusahaanDaerah. 3.AsumsiDasar Asumsidasardalampelaporankeuanganpemerintahdaerah adalahanggapanyangditerimasebagaisuatukebenarantanpa perludibuktikan agar kebijakan akuntansidapatditerapkan,yang terdiriatas: a.Asumsikemandirianentitas; b.Asumsikesinambunganentitas; c.Asumsiketerukurandalam satuan uang(monetary measurement). a.KemandirianEntitas Asumsi kemandirianentitas, yang berartibahwa unit pemerintahdaerahsebagaientitaspelaporandanentitas akuntansi dianggap sebagaiunityang mandiridan mempunyai kewajibanuntukmenyajikanlaporankeuangan sehingga tidakterjadi kekacauan antar unitpemerintahan dalam pelaporankeuangan. Salahsatuindikasiterpenuhinya asumsiiniadalah adanyakewenanganentitas untuk menyusunanggarandanmelaksanakannyadengan tanggung jawab penuh.Entitasbertanggungjawabatas pengelolaan aset dan sumberdayadiluar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugaspokoknya,termasuk atas kehilangan atau kerusakan asetdansumberdayadimaksud,utang piutang yangterjadi akibatpembuatan keputusanentitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatanyang telahditetapkan. f
B. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggung-jawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:
Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. C. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: /y
I 1. Relevan Laporankeuanganpemerintahdaerahdikatakanrelevanapabilain- formasi yangtermuatdi dalamnyadapatmempengaruhi keputusanpenggunalaporankeuangandenganmembantunya dalammengevaluasi peristiwamasalalu,masakini,ataumasa depandanmenegaskanataumengoreksihasilevaluasipengguna laporandimasalalu.Dengandemikian,informasilaporankeuangan yangrelevanadalahyangdapatdihubungkandenganmaksud penggunaannya. Informasi yangrelevanharus: a.Memilikimanfaatumpanbalik (feedbackvalue) Informasimemungkinkanpenggunalaporanuntuk menegaskan ataumengoreksiekspektasimerekadi masalalu. b.Memilikimanfaatprediktif(predictivevalue) Informasi dapatmembantupenggunalaporanuntukmem- prediksi masayangakandatangberdasarkanhasilmasalalu dankejadianmasakini.
2.Andal Informasi dalamlaporan keuanganpemerintahdaerahharusbebas daripengertianyang menyesatkandankesalahanmaterial, menyajikansetiap kenyataansecarajujur,sertadapatdiverifikasi. Informasiakuntansi yangrelevan,tetapi jika hakikatatau penyajiannya tidakdapatdiandalkanmakapenggunaaninformasi terse butsecarapotensialdapatmenyesatkan.Informasi yangandal harus memenuhikarakteristik: a.Penyajian jujur Laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi ser�J peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
D. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi clan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalamf melakukankegiatannya,sertaolehpenggunalaporandalammemahami laporankeuanganyangdisajikan.Berikutiniadalahdelapanprinsip yang digunakandalamakuntansi danpelaporankeuanganpemerintah daerah: 1.Basisakuntansi; 2.Prinsipnilai historis(historicalcost); 3.Prinsip realisasi(realization); 4.Prinsipsubstansimengunggulibentukformal(substance overform); 5.Prinsipperiodisitas(periodicity); 6.Prinsipkonsistensi(consistency); 7.Prinsippengungkapanlengkap(fulldisclosure);dan 8.Prinsippenyajianwajar(fairpresentation). 1.BasisAkuntansi Basisakuntansiyang digunakandalamlaporankeuangan pemerintahdaerah adalahbasis akrual,untukpengakuan pendapatan-LO,beban,aset,kewajiban,danekuitas.Dalamhal peraturanperundanganmewajibkandisajikannyalaporan keuangandenganbasiskas,makaentitaswajibmenyajikan laporandemikian. Basis akrualuntukLaporanOperasionalberartibahwa pendapatandiakuipadasaathakuntukmemperolehpendapatan telah terpenuhi walaupunkasbelumditerimadiRekening KasUmumDaerah atauolehentitaspelaporandanbebandiakui padasaatkewajibanyang mengakibatkanpenurunannilai kekayaanbersihtelah terpenuhi walaupunkasbelumdikeluarkan dari RekeningKasUmumDaerah atauentitaspelaporan. Pendapatanseperti bantuanpihakluar/asing dalambentukjasa disajikanpulapadaLaporanOperasional. Dalam halanggarandisusundandilaksanakanberdasarbasiskas, makaLRAdisusunberdasarkanbasiskas,berartibahwa pendapatan-LRAdanpenerimaanpembiayaandiakui padasaat kasditerimadi RekeningKasUmumDaerah atauolehentitas pelaporan,sertabelanja,transferdanpengeluaranpembiayaan diakuipadasaatkasdikeluarkan dari RekeningKasUmum Daerah. Namundemikian,bilamanaanggarandisusundan dilaksanakanberdasarkanbasis akrual,makaLRAdisusun berdasarkanbasis akrual. Basis akrual untukNeracaberarti bahwa aset,kewajiban, dan ekuitasdiakui dandicatatpadasaat terjadinya transaksi,atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pad;p keuanganpemerintah,tanpamemperhatikansaatkasatausetara kasditerimaataudibayar.
Penggunaannilai historislebihdapatdiandalkandaripadanilai yanglain,karenanilaiperolehanlebihobyektifdandapat diverifikasi.Dalam haltidak terdapatnilai historis,dapat digunakannilaiwajarasetataukewajibanterkait. 3.PrinsipRealisasi(realization) Bagipemerintahdaerah,pendapatanbasiskasyangtersediayang telahdiotorisasikanmelaluianggaranpemerintahdaerahsuatu periodeakuntansiakandigunakan untukmembayar utang dan belanjadalamperiodetersebut.MengingatLRAmasihmerupakan laporanyangwajibdisusun,makapendapatan ataubelanjabasis kasdiakui setelahdiotorisasi melaluianggarandan telahmenam- bahataumengurangikas. Prinsiplayaktemubiaya-pendapatan(matchingcostagainst revenue principle)tidakditekankandalam akuntansipemerintah daerah,sebagaimanadipraktikkandalam akuntansi sektorswasta. 4.PrinsipSubstansiMengungguliBentukFormal(substance over form) Informasiakuntansi dimaksudkan untukmenyajikandenganjujur transaksisertaperistiwalainyang seharusnyadisajikan,maka transaksiatauperistiwalain tersebutharusdicatatdandisajikan sesuaidengansubstansi dan realitasekonomi,bukan hanya mengikutiaspekformalitasnya.Apabilasubstansitransaksi atau peristiwalain tidak konsisten/berbedadengan aspek formalitasnya,makahaltersebutharusdiungkapkandenganjelas dalamCatatanAtasLaporanKeuangan.
6.PrinsipKonsistensi(consistency) Perlakuanakuntansi yang samaditerapkanpadakejadianyang serupadariperiodekeperiodeolehsuatuentitaspelaporan(prinsip konsistensiinternal).Halinitidakberartibahwatidakboleh terjadi perubahandarisatumetodeakuntansikemetodeakuntansiyang lain.Metodeakuntansi yangdipakaidapatdiubahdengansyarat bahwametodeyangbaruditerapkanmampumemberikan informasi yanglebihbaikdibandingmetodelama.Pengaruh atas perubahanpenerapanmetodeini diungkapkandalamCatatan atas LaporanKeuangan. 7.PrinsipPengungkapanLengkap(fulldisclosure) Laporankeuanganpemerintahdaerahmenyajikansecaralengkap informasiyang dibutuhkanolehpengguna.Informasiyang dibutuhkanolehpenggunalaporankeuangandapatditempatkan padalembarmuka(onthe face)laporankeuangan atauCatatan atasLaporanKeuangan. 8.PrinsipPenyajianWajar(fairpresentation) LaporankeuanganmenyajikandenganwajarLaporanRealisasi Anggaran,LaporanPerubahanSaldoAnggaranLebih,Neraca, LaporanOperasional, LaporanArusKas,LaporanPerubahanEkui- tas, danCatatan atasLaporanKeuangan. Dalamrangkapenyajianwajar,faktorpertimbangansehat diperlukanbagipenyusunlaporan keuanganpemerintahdaerah ketikamenghadapiketidakpastianperistiwadan keadaan tertentu. Ketidakpastianseperti itudiakui denganmengungkapkan hakikat serta tingkatnyadenganmenggunakanpertimbangansehatdalam penyusunanlaporankeuanganpemerintahdaerah.Pertimbangan sehatmengandungunsurkehati-hatianpadasaatmelakukan prakiraandalam kondisi ketidakpastiansehingga asetataupenda- patan tidakdinyatakan terlalutinggidan kewajibantidak dinyatakan terlalu rendah. Namundemikian, penggunaan pertimbangansehat tidakmemperkenankan,misalnya, pembentukancadangan tersembunyi,sengajamenetapkan aset atau pendapatan yangterlampau rendah,atau sengaja mencatat kewajibanataubelanjayangterlampau tinggi,sehinggalaporan keuanganmenjaditidaknetraldantidakandal. E.KENDALAINFORMASIAKUNTANSI Kendalainformasiakuntansidanlaporankeuangan adalahsetiap keadaanyangtidakmemungkinkan terwujudnyakondisiyangideal dalammewujudkaninformasiakuntansidanlaporankeuangan pemerintahdaerahyangrelevandan andal akibatketerbatasan (limitations)ataukarenaalasan-alasankepraktisan. Tigahalyangmen- imbulkankendaladalaminformasiakuntansidanlaporankeuangan pemerintahdaerah,yaitu: 1.Materialitas; 2.Pertimbanganbiayadanmanfaat;dan 3.Keseimbanganantarkarakteristik kualitatif 1.Materialitas Laporankeuanganpemerintahdaerahwalaupunidealnyamemuat segalainformasi,tetapihanyadiharuskanmemuatinformasi yang memenuhikriteriamaterialitas.Informasi dipandang material apabilakelalaianuntukmencantumkan ataukesalahandalam mencatatinformasitersebutdapatmempengaruhikeputusan penggunalaporanyangdibuatatasdasarinformasi dalamlaporan keuanganpemerintahdaerah. 2.PertimbanganBiayadanManfaat Manfaatyang dihasilkandariinformasi yang dimuatdalamlaporan keuanganpemerintahdaerahseharusnyamelebihi daribiayayang diperlukan untukpenyusunanlaporan tersebut.Olehkarenaitu, laporan keuanganpemerintahdaerah tidaksemestinya menyajikaninformasi yang manfaatnyalebihkecildibandingkan biayapenyusunannya.Namundemikian, evaluasi biayadan manfaatmerupakanprosespertimbanganyang substansial. Biaya dimaksudjuga tidak harusdipikulolehpenggunainformasi yang menikmati manfaat. 3.KeseimbanganAntarKarakteristikKualitatif Keseimbangan antar karakteristik kualitatifdiperlukan untuk mencapaisuatu keseimbangan yang tepatdiantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi olehlaporan keuang1 pemerintahdaerah. Kepentinganrelatif antarkarakteristikdalam berbagai kasusberbeda,terutamaantararelevansi dankeandalan. Penentuan tingkatkepentingan antaraduakarakteristik kualitatif tersebutmerupakanmasalahpertimbanganprofesional. # BAGIANII KEBIJAKANAKUNTANSIPELAPORANKEUANGAN A.PENDAHULUAN 1.Umum Kebijakanakuntansimerupakanprinsip-prinsip,dasar-dasar, konvensi-konvensi danpraktik-praktikspesifikyangdipakaioleh suatuentitaspelaporandalampenyusunandanpenyajianlaporan keuangan. Kebijakantersebutmencerminkanprinsip kehati-hatiandanmencakupsemuahalyangmaterialdansesuai denganketentuandalamPSAP. Dalammelakukanpertimbanganuntukpenetapankebijakan akuntansi,pemerintahmemperhatikan: a.persyaratandanpedomanPSAPyangmengaturhal-halyang miripdenganmasalahterkait; b.definisi,kriteriapengakuandanpengukuran aset,kewajiban, ekuitas,pendapatan-LO,beban,pendapatanLRA,belanja, danpenerimaan/pengeluaranpembiayaanyangditetapkan dalamKerangkaKonseptualStandarAkuntansi Pemerintahan,PSAP,IPSAP,BuletinTeknisSAP,danProduk KSAPlainnya;dan c.peraturanperundangan terkaitpengelolaan keuangan pemerintahpusatsepanjang konsistendenganhuruf adan hurufb.
c.Laporan keuangan untuk tujuan umumadalahlaporan keuanganyang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersamasebagianbesarpenggunalaporan.Pengakuan, pengukuran, danpengungkapantransaksi-transaksi spesifp danperistiwa-peristiwayanglain,diaturdalamkebijakan akuntansi yangkhusus. 3.RuangLingkup a.Laporankeuanganuntuk tujuanumumyang disusundan disajikandenganbasisakrual. b.Laporankeuanganuntuk tujuanumumadalahlaporanyang dimaksudkanuntukmemenuhikebutuhanpengguna.Yang dimaksuddenganpenggunaadalahmasyarakat,legislatif, lembagapemeriksa/pengawas,pihakyangmemberiatau berperandalamprosesdonasi,investasi,danpinjaman,serta pemerintahyanglebihtinggi(PemerintahPusat,Pemerintah Provinsi). c.Laporankeuanganmeliputilaporankeuanganyang disajikan terpisah ataubagiandarilaporankeuanganyang disajikan dalamdokumenpubliklainnyasepertilaporan tahunan.
4.BasisAkuntansi Basis akuntansiyangdigunakandalamlaporankeuangan pemerintahdaerahyaitubasisakrual. Namun,Dalamhal anggarandisusundandilaksanakanberdasarbasiskas,maka LaporanRealisasiAnggarandisusunberdasarkanbasiskas. B.TUJUANLAPORANKEUANGAN 1.Tujuan umumlaporan keuangan adalahmenyajikaninformasi mengenaiposisikeuangan,realisasianggaran,saldoanggaran lebih,aruskas,hasiloperasi,danperubahanekuitassuatuentitas pelaporanyang bermanfaatbagiparapenggunadalammembuat danmengevaluasikeputusanmengenaialokasi sumberdaya. 2.Secaraspesifik,tujuanpelaporan keuanganpemerintahdaerah adalah untukmenyajikaninformasi yangberguna untuk pengambilan keputusandan untukmenunjukkan akuntabilitas entitaspelaporan atas sumberdayayang dipercayakan kepadanya, dengan: a.menyediakaninformasi mengenaiposisi sumberdaya ekonomi,kewajiban, danekuitas pemerintahdaerah; b.menyediakaninformasi mengenai perubahanposisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitaspemerintah daerah;f
dan
C. Ekuitas;
J. Beban;dan
ff C. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. D. BAHASA LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia. E. MATA UANG PELAPORAN Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset dan/ atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP, IPSAP dan Buletin Teknis SAP serta peraturan perundangundangan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing. F. PENYAJIAN DAN KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
a.LaporanRealisasiAnggaran; b.LaporanPerubahanSaldoAnggaranLebih;
d.LaporanOperasional; e.LaporanArusKas; f.LaporanPerubahanEkuitas;dan g.CatalanatasLaporanKeuangan; 3.Komponen-komponenlaporankeuangan tersebutdisajikanoleh setiapentitasakuntansi,kecualiLaporanArusKasdanLaporan PerubahanSaldoAnggaranLebihyanghanyadisajikanolehentitas pelaporan. G.STRUKTURDANISI 1.LaporanRealisasiAnggaran a.LaporanRealisasiAnggaranmengungkapkan kegiatan keuanganpemerintahdaerahyang menunjukkan ketaatan terhadapAPBD.
1) Pendapatan-LRA; 2)Belanja; 3)Transfer; 4)Surplus/Defisit-LRA; 5)Pembiayaan;dan 6)Sisalebih/kurang pembiayaan anggaran.
1)FormatLaporanRealisasiAnggaranSKPD PermendagriNomor64Tahun2013(Penerapan StandarAkuntansiBerbasisAkrual) PEMERINTAHKABUPATENKEPULAUANSANGIHE ,([) LAPORANREALISASIANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH UNTUKTAHUNYANGBERAKHIRSAMPAIDENGAN31DESEMBER20X1DAN 20X0 (dalamrupiah) UraianAnggaranRealisasi20Xl%Realisasi20X0 20Xl PENDAPATAN PENDAPATANASL!DAERAH PendapatanPajakDaerah PendapatanRetribusiDaerah Lain-LainPADyangSah JumlahPendapatanAsliDaerah JUMLAHPENDAPATAN BELANJA BELANJAOPERASI BelanjaPegawai BelanjaBarangdanJasa JumlahBelanjaOperasi BELANJAMODAL BelanjaModalTanah BelanjaModalPeralatandanMesin BelanjaModalGedungdanBangunan Belanja ModalJalan,Irigasi,danJaringan BelanjaModalAsetTetapLainnya BelanjaModalAsetLainnya JumlahBelanjaModal JUMLAHBELANJA SURPLUS/(DEFISIT) 2)FormatLaporanRealisasiAnggaranSKPD PermendagriNomor77Tahun2020(PedomanTeknis PengelolaanKeuanganDaerah) PEMERINTAH KABUPATENKEPULAUANSANGIHE SK[f LAPORANREALISASIANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH UNTUK TAHUNYANGBERAKHIRSAMPAIDENGAN31DESEMBER20X1DAN,mm I (dalamrupiah) UraianAnggaran20XlRealisasi20X1%Realisasi20X0 PENDAPATAN PENDAPATANASLIDAERAH PendapatanPajakDaerah PendapatanRetribusiDaerah PendapatanHasilPengelolaanKekayaanDaerahyangDipisahkan Lain-LainPADyangSah JumlahPendapatanAsliDaerah JUMLAHPENDAPATAN BELANJA BELANJAOPERASI .� BelanjaBarangdanJasa JumlahBelanjaOperasi BELANJAMODAL Belanja ModalTanah BelanjaModalPeralatandanMesin Belanja ModalGedungdanBangunan BelanjaModalJalan,lrigasi,danJaringan BelanjaModalAsetTetapLainnya BelanjaModalAsetLainnya JumlahBelanja Modal JUMLAHBELANJA SURPLUS/(DEFISIT) 3)FormatLaporanRealisasiAnggaranSKPKD Permendagri Nomor64Tahun2013 PEMERINTAHKABUPATENKEPULAUANSANGIHE PPKD LAPORANREALISASIANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH UNTUKTAHUNYANGBERAKHIRSAMPAIDENGAN31DESEMBER20XlDAN20X0 (dalamrupiah) f UraianAnggaran20X1Realisasi20Xl%Realisasi20X0 PENDAPATAN PENDAPATANASLIDAERAH PendapatanPajakDaerah PendapatanHasilPengelolaanKekayaanDaerahyangDipisahkan Lain-LainPADyangSah JumlahPendapatanAsliDaerah PENDAPATANTRANSFER TRANSFERPEMERINTAHPUSAT-DANAPERIMBANGAN DanaBagiHasilPajak DanaBagiHasilSumberDayaAlam DanaAlokasiUmum DanaAlokasiKhusus JumlahPendapatanTransferDanaPerimbangan TRANSFERPEMERINTAHPUSAT-LAINNYA DanaOtonomiKhusus DanaPenyesuaian JumlahPendapatanTransferLainnya TRANSFERPEMERINTAHPROVINSI PendapatanBagiHasilPajak PendapatanBagiHasilLainnya JumlahTransferPemerintahProvinsi TotalPendapatanTransfer LAIN-LAINPENDAPATANYANGSAH PendapatanHibah PendapatanLainnya JumlahLain-LainPendapatanDaerahyangSah JUMLAHPENDAPATAN BELANJA BELANJAOPERASI BelanjaBunga BelanjaSubsidi BelanjaHibah BelanjaBantuanSosial JumlahBelanjaOperasi BELANJATAKTERDUGA BelanjaTakTerduga JumlahBelanjaTakTerduga TRANSFER TRANSFERBAGIHASILPENDAPATAN TransferBagiHasilPajak TransferBagiHasilPendapatanLainnya JumlahTransferBagiHasilPendapatan TRANSFERBANTUANKEUANGAN TransferBantuanKeuangankePemerintahDaerahLainnya TransferBantuanKeuangankeDesa TransferBantuanKeuanganLainnya JumlahTransferBantuanKeuangan JumlahTransfer JUMLAHBELANJADANTRANSFER SURPLUS/(DEFISIT) PEMBIAYAAN PENERIMAANPEMBIAYAAN PenggunaanSILPA PencairanDanaCadangan HasilPenjualanKekayaanDaerahyangDipisahkan PinjamanDalamNegeri-PemerintahPusat PinjamanDalamNegeri-PemerintahDaerahLainnya PinjamanDalamNegeri-LembagaKeuanganBank PinjamanDalamNegeri-LembagaKeuanganBukanBank PinjamanDalamNegeri-Obligasi PinjamanDalamNegeri-Lainnya PenerimaanKembaliPinjamankepadaPerusahaanNegara PenerimaanKembaliPinjamankepadaPerusahaanDaerah PenerimaanKembaliPinjamankepadaPemerintahDaerahLainnya PenerimaanKembaliPiutang PenerimaanKembalilnvestasiDanaBergulir JumlahPenerimaanPembiayaan PENGELUARANPEMBIAYAAN PembentukanDanaCadangan PenyertaanModal/InvestasiPemerintahDaerah PembayaranPokokPinjamanDalamNegeri-PemerintahPusat PembayaranPokokPinjamanDalamNegeri-PemerintahDaerahLainnya PembayaranPokokPinjamanDalamNegeri-LembagaKeuanganBank PembayaranPokokPinjamanDalamNegeri-LembagaKeuanganBukanBank PembayaranPokokPinjamanDalamNegeri-Obligasi PembayaranPokokPinjamanDalamNegeri-LainnyaPemberian PinjamankepadaPerusahaanNegara PemberianPinjamankepadaPerusahaanDaerah PemberianPinjamankepadaPemerintahDaerahLainnya JumlahPengeluaranPembiayaan JUMLAHPEMBIAYAAN SISALEBIHPEMBIAYAAN ANGGARAN(SILPA)/(SISAKU RANG PEMBIAYAANANGGARAN(SIKPA)) 4)FormatLaporanRealisasi Anggaran PermendagriNomor 77Tahun2020 SKPKD PEMERINTAHKABUPATENKEPULAUANSANGIHE SK[kK LAPORANREALISASIANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH UNTUK TAHUNYANGBERAKHIRSAMPAIDENGAN31DESEMBER 20X1DAN 20X0 (dalam rupiah) UraianAnggaran20X1Realisasi20X1%Realisasi20X0 PENDAPATAN PENDAPATANASLI DAERAH PendapatanPajakDaerah PendapatanRetribusiDaerah PendapatanHasilPengelolaanKekayaanDaerahyangDipisahkan Lain-LainPAD yangSah TotalPendapatanAsliDaerah PENDAPATANTRANSFER PENDAPATANTRANSFERPEMERINTAHPUSAT-DANAPERIMBANGAN DanaBagiHasil DanaAlokasiUmum DanaAlokasiKhusus-Fisik DanaAlokasiKhusus-NonFisik JumlahPendapatan TransferPemerintahPusat-DanaPerimbangan PENDAPATANTRANSFERPEMERINTAHPUSAT-LAINNYADana InsentifDaerah DanaOtonomiKhusus DanaKeistimewaan DanaDesa JumlahPendapatan TransferPemerintahPusat-Lainnya PENDAPATANTRANSFERANTARDAERAH PendapatanBagiHasil BantuanKeuangan JumlahPendapatanTransferAntarDaerah TotalPendapatanTransfer LAIN-LAINPENDAPATANDAERAHYANGSAH PendapatanHibah PendapatanDanaDarurat PendapatanLainnya JumlahLain-LainPendapatanDaerahyangSah JUMLAHPENDAPATAN 8ELANJA BEIANJAOPERASI BelanjaPegawai BelanjaBarang danJasa BelanjaBunga BelanjaSubsidi BelanjaHibah BelanjaBantuanSosial JumlahBelanjaOperasi BELANIAMODAL BelanjaModalTanah BelanjaModalPeralatandanMesin BelanjaModalGedungdanBangunan BelanjaModallalan,Irigasi,danJaringan BelanjaModalAsetTetapLainnya BelanjaModalAsetLainnya JumlahBelanjaModal BELANJATAKTERDUGA BelanjaTakTerduga JumlahBelanjaTakTerduga BELANJATRANSFER BelanjaBantuanKeuanganantarDaerahKabupaten/Kota BelanjaBantuanKeuanganKabupaten/KotakeDaerahProvinsi Belan]aBantuanKeuanganProvinsiatauKabupaten/KotakepadaDesa JumlahBelanjaTransfer JUMLAHBELANJA SURPLUS/(DEFIST) PEMBIAYAAN PENERIMAANPEMBIAYAAN PenggunaanSILPA PencairanDanaCadangan HasilPenjualanKekayaanDaerahyangDipisahkan PenerimaanPinjamanDaerahdariPemerintahPusat PenerimaanPinjamanDaerahdariPemerintahDaerahLainnya PenerimaanPinjamanDaerahdariLembagaKeuanganBank PenerimaanPinjamanDaerahdariLembagaKeuanganBukanBank PenerimaanPinjamanDaerahdariMasyarakat(Obligasi) PenerimaanKembali PemberianPinjamanDaerah PenerimaanPembiayaanLainnya JumlahPenerimaanPembiayaan PENGELUARANPEMBIAYAAN PembentukanDanaCadangan Penyertaan ModalPemerintahDaerah PembayaranPinjamandariPemerintahPusat PembayaranPinjamandariPemerintahDaerahLain PembayaranPinjamandariLembagaKeuanganBank PembayaranPinjamandariLembagaKeuanganBukanBank PembayaranPinjamandari Masyarakat(Obligasi) PemberianPinjamanDaerah PengeluaranPembiayaanLainnya JumlahPengeluaranPembiayaan PEMBIAYAANNETTO SISALEBIHPEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) # 5)FormatLaporanRealisasiAnggaranSKPKDPPNomor71Tahun2010 PEMERINTAHKABUPATENKEPULAUANSANGIHE LAPORANREALISASIANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH UNTUKTAHUNYANGBERAKHIRSAMPAIDENGAN31DESEMBER20XlDAN20X0 (dalam rupiah) UraianAnggaran20X1Realisasi20X1%Realisasi20X0 PENDAPATAN PENDAPATANASLIDAERAH PendapatanPajakDaerah PendapatanRetribusiDaerah PendapatanHasilPengelolaanKekayaanDaerahyangDipisahkan Lain-LainPADyangSah TotalPendapatanAsliDaerah PENDAPATANTRANSFER TRANSFERPEMERINTAHPUSAT-DANAPERIMBANGAN DanaBagiHasilPajak DanaBagiHasll SumberDayaAlam DanaAlokasiUmum DanaAlokasiKhusus JumlahPendapatanTransferDanaPerimbangan TRANSFERPEMERINTAHPUSAT-LAINNYA DanaOtonomiKhusus DanaPenyesuaian JumlahPendapatanTransferLainnya TRANSFERPEMERINTAHPROVINS! PendapatanBagiHasilPajak PendapatanBagiHasilLainnya JumlahTransferPemerintahProvinsi TotalPendapatanTransfer LAIN-LAINPENDAPATANYANGSAH PendapatanHibah PendapatanDanaOarurat PendapatanLainnya JumlahLain-LainPendapatanDaerahyangSah JUMLAHPENDAPATAN BELANJA BELANJAOPERASI BelanjaPegawai BelanjaBarang BelanjaBunga BelanjaSubsidi BelanjaHibah BelanjaBantuanSosial JumlahBelanjaOperasi BELANJAOPERASI BelanjaModalTanah BelanjaModalPeraIatandanMesin BelanjaModalGedung danBangunan Belanja Modal lalan,Irigasi,danJaringan BelanjaModalAsetTetapLainnya BelanjaModalAsetLainnya JumlahBelanjaOperasi BELANIATAKTERDUGA BelanjaTakTerduga JumlahBelanjaTakTerduga TRANSFER TRANSFER/BAG!HASILKEDESA BagiHasilPajak BagiHasilRetribusi BagiHasilPendapatan lainnya JumlahTransfer/BagiHasilkeDesa JUMLAHBELANJADANTRANSFER SURPLUS/DEFISIT PEMBIAVAAN PENERIMAANPEMBIAYAAN PenggunaanSILPA PencairanDanaCadangan HasilPenjualanKekayaanDaerahyangOipisahkan PinjamanDalamNegeri-PemerintahPusat PinjamanDalamNegeri-PemerintahDaerahLainnya PinjamanDalamNegeri-LembagaKeuanganBank PinjamanDalamNegeri-LembagaKeuanganBukanBank PinjamanOalamNegeri-Obligasl PinjamanOalamNegeri-Lainnya PenerimaanKembaliPinjamankepadaPerusahaanNegara PenerimaanKembaliPinjamankepadaPerusahaanDaerah PenerimaanKembali PinjamankepadaPemerintahDaerahLainnya JumlahPenerimaanPembiayaan PENGELUARANPEMBIAYAAN PembentukanDanaCadangan PenyertaanModalPemerintahDaerah PembayaranPokokPinjamanOalamNegeri-PemerintahPusat PembayaranPokokPinjamanDalamNegeri-PemerintahDaerahLainnya PembayaranPokokPinjamanDalamNegeri-LembagaKeuanganBank PembayaranPokokPinjamanDalamNegeri-LembagaKeuanganBukanBank PembayaranPokokPinjamanDalamNegeri-Obligasi PembayaranPokokPinjamanDalamNegeri-Lainnya PemberianPinjamankepadaPerusahaanNegara PemberianPinjamankepadaPerusahaanDaerah PemberianPinjamankepadaPemerintahDaerahLainnya JumlahPengeluaranPembiayaan PEMBIAYAANNETTO SISALEBIHPEMBIAYAANANGGARAN(SILPA)/(SISAKURANG PEMBIAYAANANGGARAN(SIKPA)) 5)PermendagriNomor64Tahun2013 PEMERINTAHKABUPATENKEPULAUANSANGIHE LAPORANREALISASIANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH UNTUKTAHUNYANGBERAKHIRSAMPAIDENGAN 31DESEMBER20XlDAN20X0 (dalamrupiah) UraianAnggaran20X1Realisasi20X1%Realisasi20X0 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLDAERAH PendapatanPajakDaerah PendapatanRetribusiDaerah PendapatanHasilPengelolaanKekayaanDaerahyangDipisahkan Lain-LainPADyangSah Total PendapatanAsli Daerah PENDAPATANTRANSFER TRANSFERPEMERINTAHPUSAT-DANAPERIMBANGAN DanaBagiHasilPajak DanaBagiHasil SumberDayaAlam DanaAlokaslUmum DanaAlokasiKhusus JumlahPendapatanTransferDanaPerimbangan TRANSFERPEMERINTAHPUSAT-UAINNYA DanaOtonomiKhusus DanaPenyesuaian JumlahPendapatanTransferLainnya TRANSFER PEMERINTAHPROVINS1 PendapatanBag!HasilPajak PendapatanBagiHasilLainnya Jumlah TransferPemerintahProvinsi TotalPendapatanTransfer LAIN-LAINPENDAPATANYANGSAH PendapatanHibah DanaDarurat PendapatanLainnya JumlahLain-LainPendapatanDaerahyangSal JUMLAHPENDAPATAN BELANJA BELANJAOPERASl BelanjaPegawai BelanjaBarang BelanjaBunga BelanjaSubsidi BelanjaHibah BelanjaBantuanSosial JumlahBelanjaOperasi BELANIAOPERAS BelanjaModalTanah BelanjaModalPeralatandanMesin BelanjaModalGedungdanBangunan BelanjaModalJalan,{rigasi,danJaringan BelanjaModalAsetTetapLainnya BelanjaModalAsetLainnya JumlahBelanjaOperasi BELANJATAKTERDUGA BelanjaTakTerduga JumlahBelanjaTakTerduga TRANSFER TRANSFER/BAG!HASILKEDESA l jv BagiHasilPajak BagiHasilRetribusi Bagi HasilPendapatanLainnya JumlahTransfer/BagiHasilkeDesa TRANSFER/BANTUANKEUANGAN BantuanKeuangankePemerintahDaerahLainnya BantuanKeuanganLainnya JumlahTransfer/BantuanKeuangan JumlahTransfer JUMLAHBELANJADANTRANSFER SURPLUS/(DEFISIT) PEMBIAYAAN PENERIMAANPEMBIAYAAN PenggunaanSILPA PencairanDanaCadangan HasilPenjualanKekayaanDaerahyangDipisahkan PinjamanDalamNegeri-PemerintahPusat PinjamanDalamNegeri- PemerintahDaerahLainnya PinjamanDalamNegeri-LembagaKeuanganBank PinjamanDalamNegeri-LembagaKeuanganBukanBank PinjamanDalamNegeri-Obligasi PinjamanDalamNegeri-Lainnya PenerimaanKembaliPinjamankepadaPerusahaanNegara PenerimaanKembaliPinjamankepadaPerusahaanDaerah PenerimaanKembaliPinjamankepadaPemerintahDaerahLainnyaPenerimaan KembaliPiutang PenerimaanKembalilnvestasiDanaBergulir JumlahPenerimaanPembiayaan PENGELUARANPEMBIAYAAN PembentukanDanaCadangan PenyertaanModal/InvestasiPemerintahDaerah PembayaranPokokPinjamanDalamNegeri -PemerintahPusat PembayaranPokokPinjamanDalamNegeri-PemerintahDaerahLainnya PembayaranPokokPinjamanDalamNegeri-LembagaKeuanganBank PembayaranPokokPinjamanDalamNegeri-LembagaKeuanganBukanBank PembayaranPokokPinjamanDalamNegeri-Obligasi PembayaranPokokPinjamanDalamNegeri-Lainnya PemberianPinjamankepadaPerusahaanNegara PemberianPinjamankepadaPerusahaanDaerah PemberianPinjamankepadaPemerintahDaerahLainnya JumlahPengeluaranPembiayaan PEMBIAYAANNETTO SISALEBIHPEMBIAYAANANGGARAN(SILPA)/(SISAKURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN(SIKPA)) 7)PermendagriNomor77Tahun2020 PEMERINTAHKABUPATENKEPULAUANSANGIHE LAPORANREALISASIANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH UNTUKTAHUNYANGBERAKHIRSAMPAI DENGAN31DESEMBER2DX1DAN2DXD 1 UraianAnggaran20X1Realisasi20X1%Realisasi20X0 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PendapatanPajakDaerah PendapatanRetribusiDaerah PendapatanHasilPengelolaanKekayaanDaerahyangDipisahkan Lain-LainPADyangSah TotalPendapatanAsliDaerah PENDAPATANTRANSFER PENDAPATANTRANSFERPEMERINTAHPUSAT-DANAPERIMBANGAN DanaBagiHasil DanaAlokasiUmum DanaAlokasiKhusus-Fisik DanaAlokasiKhusus-NonFisik JumlahPendapatanTransferPemerintahPusat-DanaPerimbangan PENDAPATANTRANSFERPEMERINTAHPUSAT-UAINNYA DanalnsentifDaerah DanaOtonomiKhusus DanaKeistimewaan Dana Desa JumlahPendapatanTransferPemerintahPusat-Lainnya PENDAPATAN TRANSFERANTAR DAERAH PendapatanBagiHasil BantuanKeuangan JumlahPendapatanTransferAntarDaerah TotalPendapatanTransfer LAIN-LAINPENDAPATANDAERAHYANGSAH PendapatanHibah PendapatanDanaDarurat PendapatanLainnya JumlahLain-LainPendapatanDaerahyangSah JUMLAHPENDAPATAN BELANJA BELANJAOPERAS! BelanjaPegawai BelanjaBarangdanJasa BelanjaBunga BelanjaSubsidi BelanjaHibah BelanjaBantuanSosial JumlahBelanjaOperasi BELANJAMODAL BelanjaModalTanah BelanjaModalPeralatandanMesin BelanjaModalGedungdanBangunan BelanjaModalJalan,Irigasi,danJaringan BelanjaModalAsetTetapLainnya BelanjaModalAsetLainnya JumlahBelanjaModal BELANJATAKTEROUGA BelanjaTakTerduga JumlahBelanjaTakTerduga BELANJATRANSFER BelanjaBantuanKeuanganantarDaerahKabupaten/Kota BelanjaBantuanKeuanganKabupaten/KotakeDaerahProvinsi BelanjaBantuanKeuanganProvinsiatauKabupaten/KotakepadaDesa JumlahBelanjaTransfer JUMLAHBELANJA SURPLUS/(DEFISIT) PEMBIAYAAN PENERIMAANPEMBIAYAAN PenggunaanSILPA PencairanDanaCadangan HasilPenjualanKekayaanDaerahyangDipisahkan PenerimaanPinjamanDaerahdariPemerintahPusat PenerimaanPinjamanDaerahdariPemerintahDaerahLainnya PenerimaanPinjamanDaerahdariLembagaKeuanganBank PenerimaanPinjamanDaerahdari LembagaKeuanganBukanBank PenerimaanPinjamanDaerahdariMasyarakat(Obligasi) PenerimaanKembaliPemberianPinjamanDaerah PenerimaanPembiayaanLainnya JumlahPenerimaanPembiayaan PENGELUARANPEMBIAYAAN PembentukanDanaCadangan Penyertaan ModalPemerintahDaerah PembayaranPinjamandariPemerintahPusat PembayaranPinjamandariPemerintahDaerahLain PembayaranPinjamandariLembagaKeuanganBank PembayaranPinjamandariLembagaKeuanganBukanBank PembayaranPinjamandariMasyarakat(Obligasi) PemberianPinjamanDaerah PengeluaranPembiayaanLainnya JumlahPengeluaranPembiayaan PEMBIAYAANNETTO SISALEBIHPEMBIAYMNANGGARAN(SILPA)
1) SaldoAnggaranLe bih awal; 2) 3) PenggunaanSaldoAnggaranLebih; SisaLebih/KurangPembiayaanAnggaran tahun 4) 5) 6) berjalan; Koreksi kesalahan pembukuan tahunsebelumnya;f Lain-lain;dan Saldo AnggaranLe bih akhir. b.Disampingitu,pemerintahdaerahmenyajikan rincianlebih lanjutdariunsur-unsuryangterdapatdalamLaporan PerubahanSaldoAnggaranLebihdalamCatatanatas LaporanKeuangan. c.TerdapatbeberapacontohformatLaporanPerubahanSAL yaitumenurutPeraturanPemerintahNomor71Tahun 2010,PermendagriNomor64Tahun2013dan PermendagriNomor77Tahun2020. 1)FormatLaporanPerubahanSALPPNomor71 Tahun 2010 PEMERINTAHKABUPATENKEPULAUANSANGIHE LAPORANPERUBAHANSALDOANGGARANLEBIH PER31DESEMBER20X1DAN20X0 (dalamrupiah) NoUraian20X1 20X0 1 SaldoAnggaranLebihAwaiXXX XXX 2 PenggunaanSALsebagaiPenerimaanPembiayaanTahun(xxx)(xxx) 3BerjalanSubtotal(1+2)XXX XXX 4SisaLebih/KurangPembiayaanAnggaran(SiLPA/XXX XXX 5SiKPA)Subtotal(3+4)XXX XXX 6KoreksiKesalahanPembukuanTahunSebelumnyaXXX XXX 7Lain-lainXXX XXX 8SaldoAnggaranLebihAkhir(5+6+7)XXX XXX 2)FormatLaporanPerubahanSALPermendagriNomor64 Tahun2013 PEMERINTAHKABUPATENKEPULAUANSANGIHE LAPORANPERUBAHANSALDO ANGGARANLEBIHPER31DESEMBER20XlDAN20X0 (dalamrupiah) Uraian20X120XO SaldoAnggaranLebihAwai PenggunaanSALsebagaiPenerimaanPembiayaanTahunBerjalan Subtotal SisaLebih/KurangPembiayaanAnggaran(SiKPA/SIiLPA) Subtotal KoreksiKesalahanPembukuanTahunSebelumnya Lain-Lain SaldoAnggaranLebih Akhir 3)FormatLaporanPerubahanSAL Permendagri Nomor77 Tahunf 2020'Y PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 20X0 rintah nggal aset sikan angka ayaan ntara ggal nurut nurut uitas OS- " p 20X1 9) kewajiban J mencantumkan sekurang-kurangnya pos berikut: 1) kas dan setara kas; 2) investasi jangka pendek; 3) piutang; 4) persediaan; 5) investasi jangka panjang; 6) aset tetap; 7) aset lainnya; 8) kewajiban jangka pendek; panjang; dan 10) ekuitas. Uraian Saldo Anggaran Lebih Awai Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Subtotal Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA/SiLPA) Subtotal Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-Lain Saldo Anggaran Lebih Akhir
f.ContohformatNeracasesuaidenganPeraturanPemerintah Nomor71tahun2010,PermendagriNomor64Tahun2013 danPermendagriNomor77Tahun2020 adalahsebagai berikut: 1)FormatNeracaSKPDsesuaiPermendagriNomor64 Tahun2013 PEMERINTAHKABUPATENKEPULAUANSANGIHE SKPD_ NERACAPER31DESEMBER 20XlDAN20X0 (dalamrupiah) Uraian20Xl20XO ASET ASETLANCAR KasdiBendaharaPengeluaran KasdiBendaharaPenerimaan PiutangPajakDaerah PiutangRetribusiDaerah PenyisihanPiutang BelanjaDibayardiMuka BagianLancarTagihanPenjualanAngsuran BagianLanearTuntutanGantiKerugian PiutangLainnya Persediaan JumlahAsetLancar ASETTETAP Tanah PeralatandanMesin GedungdanBangunan Jalan,Irigasi,danJaringan AsetTetapLainnya KonstruksidalamPengerjaan AkumulasiPenyusutan JumlahAsetTetap ASETLAINNYA TagihanPenjualan AngsuranTuntutan GantiKerugian KemitraandenganPihakKetiga AsetTakBerwujud AsetLain-Lain JumlahAsetLainnya JUMLAHASET KEWAJIBAN KEWAJIBANJANGKAPENDEK UtangPerhitunganPihakKetiga(PFK) PendapatanDiterimaDimukaUtang Belanja UtangJangkaPendekLainnya JumlahKewajibanJangkaPendek JUMLAHKEWAJIBAN EKUITAS EKUITAS Ekuitas RKPPKD JUMLAHEKUITAS JUMLAHKEWAJIBANDANEKUITAS 2)FormatNeracaSKPDsesuaiPermendagriNomor77 Tahun2020 PEMERINTAHKABUPATENKEPULAUANSANGIHE 'k[) NERACA PER31DESEMBER20XlDAN20X0 (dalamrupiah) Uraian20X120X0 ASET ASETLANCAR KasdanSetaraKas KasdiBendaharaPengeluaran KasdiBendaharaPenerimaan PiutangPajak PiutangRetribusi PiutangLainnya PenyisihanPiutang BebanDibayardiMuka Persediaan JumlahAsetLancar ASETTETAP Tanah PeralatandanMesin GedungdanBangunan Jalan,Irigasi,danJaringan AsetTetapLainnya KonstruksidalamPengerjaan AkumulasiPenyusutan JumlahAsetTetap ASETLAINNYA TagihanJangkaPanjang TagihanPenjualanAngsuran TuntutanGantiRugi KemitraandenganPihakKetiga AsetTakBerwujud AsetLain-Lain AkumulasiAmortisasiAsetTakBerwujud AkumulasiAmortisasiAsetLainnya JumlahAsetLainnya JUMLAHASET KEWAJIBAN KEWAJIBANJANGKAPENDEK UtangPerhitunganPihakKetiga(PFK) PendapatanDiterimaDimukaUtang Belanja UtangJangkaPendekLainnya JumlahKewajibanJangkaPendek JUMLAHKEWAJIBAN EKUITAS EKUITAS Ekuitas Surplus/Defisit-LO EkuitasuntukDikonsolidasikan JUMLAHEKUITAS JUMLAHKEWAJIBANDANEKUITAS 3)FormatNeracaSKPKDsesuaiPermendagriNomor64 Tahun2013 PEMERINTAHKABUPATENKEPULAUANSANGIHE PPKDNERACAPER31DESEMBER20X1DAN20X0 (dalamrupiah) Uraian20X120X0 ASET ASETLANCAR KasdiKasDaerah InvestasiJangkaPendek PenyisihanPiutang BagianLancarPinjamankepadaPerusahaanNegara BagianLancarPinjamankepadaPerusahaanDaerah BagianLancarPinjamankepadaPemerintahPusat BagianLancarPinjamankepadaPemerintahDaerahLainnya BagianLa ncarTagihanPenjualanAngsuran BagianLancarTuntutanGantiRugi PiutangLainnya R/KSKPD JumlahAsetLancar INVESTASIJANGKAPANJANG lnvestasiNonPermanen PinjamanJangkaPanjang lnvestasiDalamSuratUtangNegara lnvestasidalamProyekPembangunan lnvestasiNonpermanenLainnya JumlahlnvestasiNonpermanen lnvestaslPermanen PenyertaanModalPemerintahDaerah lnvestasiPermanenLainnya JumlahlnvestasiPermanen JumlahInvestasiJangkaPanjang DANACADANGAN DanaCadangan JumlahDanaCadangan ASETLAINNYA TagihanJangkaPanjang KemitraandenganPihakKetiga AsetTidakBerwujud AsetLain-Lain JumlahAsetLainnya JUMLAHASET KEWAJIBAN KEWAJIBANJANGKAPENDEK c Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian La near Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri - Obligasi Premium (Diskonto) Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS EKUITAS Ekuitas JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 4) Format Neraca SKPKD sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE SK[kK[ NERACA PER 31 DESEMBER 20Xl DAN 20X0 (dalam rupiah) Uraian 20Xl 20X0 ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya Setara Kas I nvestasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Piutang Transfer Pemerintah Pusat Piutang Transfer Antar Daerah Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka Persediaan Aset untuk Dikonsolidasikan Jumlah Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen lnvestasi kepada BUMN lnvestasi kepada BUMD -- lnvestasi dalam Obligasi lnvestasi dalam Proyek Pembangunan Dana Bergulir Jumlah lnvestasi Non Permanen lnvestasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah lnvestasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang ASETTETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, lrigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap ASET LAINNYA Tagihan Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya JUMLAHASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS EKUITAS Ekuitas Surplus/Defisit-LO Ekuitas untuk Dikonsolidasikan JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 5) Format Neraca Pemda sesuai PP Nomor 71 Tahun 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NERACA PER 31 DESEMBER 20Xl DAN 20X0 (dalam rupiah) Uraian 20X1 20X0 ASET ASETLANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan lnvestasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Penyisihan Piutang Belanja Dibayar di Muka Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian La near Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG lnvestasi Non Permanen Pinjaman Jangka Panjang lnvestasi Dalam Surat Utang Negara lnvestasi dalam Proyek Pembangunan lnvestasi Nonpermanen Lainnya Jumlah Investasi Non Permanen lnvestasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah lnvestasi Permanen Lainnya Jumlah lnvestasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang ASETTETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, lrigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Jumlah Aset Lainnya JUMLAHASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFKJ Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri - Obligasi Premium (Diskonto) Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS Ekuitas JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 6) Format Neraca Pemda sesuai Permendagri Nomor 64 / Tahun 2013 PEMERINTAHKABUPATENKEPULAUANSANGIHE NERACA PER31DESEMBER20XlDAN20X0 (dalamrupiah) Uraian20X120X0 ASET ASETLANCAR KasdiKasDaerah KasdiBendaharaPengeluaran KasdiBendaharaPenerimaan InvestasiJangkaPendek PiutangPajak PiutangRetribusi PenyisihanPiutang BelanjaDibayardiMuka BagianLancarPinjamankepadaPerusahaanNegara BagianLancarPinjamankepadaPerusahaanDaerah BagianLancarPinjamankepadaPemerintahPusat BagianLancarPinjamankepadaPemerintahDaerahLainnya BagianLancarTagihanPenjualanAngsuran BagianLancarTuntutanGantiRugi PiutangLainnya Persediaan JumlahAsetLancar INVESTASIJANGKAPANJANG lnvestasiNonPermanen PinjamanJangkaPanjang lnvestasiDalamSuratUtangNegara lnvestasidalamProyekPembangunan lnvestasiNonpermanenLainnya JumlahlnvestasiNonPermanen lnvestasiPermanen PenyertaanModalPemerintahDaerah lnvestasiPermanenLainnya JumlahlnvestasiPermanen JumlahInvestasiJangkaPanjang ASETTETAP Tanah PeralatandanMesin GedungdanBangunan Jalan,lrigasi,danJaringanAset Tetaplainnya KonstruksidalamPengerjaan AkumulasiPenyusutan JumlahAsetTetap DANACADANGAN DanaCadangan JumlahDanaCadangan ASET LAINNYA TagihanPenjualanAngsuran TuntutanGantiRugi KemitraandenganPihakKetiga AsetTakBerwujud AsetLain-Lain JumlahAsetLainnya JUMLAHASET KEWAJIBAN KEWAJIBANJANGKAPENDEK UtangPerhitunganPihakKetiga(PFK) UtangBunga BagianLancarUtangJangkaPanjang PendapatanDiterimaDimuka UtangBelanja UtangJangkaPendekLainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri - Obligasi Premium (Diskonto) Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS Ekuitas JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 7) Format Neraca Pemda sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGI HE NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (dalam rupiah) Uraian 20X1 20X0 ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas di BLUD Kas Dana BOS Kas Dana Kapitasi pada FKTP Kas Lainnya Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Piutang Transfer Pemerintah Pusat Piutang Transfer Antar Daerah Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Beban Dibayar di Muka Persediaan Jumlah Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG lnvestasi Non Permanen Investasi kepada BUMN Investasi kepada BUMD lnvestasi dalam Obligasi lnvestasi dalam Proyek Pembangunan Dana Bergulir Jumlah Investasi Non Permanen lnvestasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah lnvestasi - Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Investasi Permanen Jumlah lnvestasi Jangka Panjang ASETTETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, lrigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan ASET LAINNYA Tagihan Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya JUMLAHASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Utang Pinjaman Jangka Pendek Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANG KA PANJANG Utang kepada Pemerintah Pusat Utang kepada Lembaga Keuangan Bank Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank Utang kepada Masyarakat (Obligasi) Premium (Diskonto) Obligasi Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS EKUITAS JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; Pos luar biasa; dan Surplus/ defisit-LO. Surplus/ defisit dari kegiatan non operasional; Beban dari kegiatan operasional; Surplus/ defisit dari kegiatan operasional; Laporan Operasional menyajikan pos-pos: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) a.
1) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; 2) cakupan entitas pelaporan; 3) periode yang dicakup; 4) mata uang pelaporan; dan 5) satuan angka yang digunakan.
1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; 2) Beban dari kegiatan operasional; 3) Surplus/ defisit dari kegiatan operasional; 4) Kegiatan Nonoperasional; 5) Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa; 6) Pos luar biasa; dan 7) Surplus/defisit-LO.
1) Format LO SKPD sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE SKPD _ LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DEN GAN 31 DESEMBER 20Xl DAN 20XO (dalam rupiah) 20Xl 20X0 Kenaikan/ % Uraian Penurunan KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASL DAERAH PendapatanPajakDaerah PendapatanRetribusl Daerah PendapatanHasilPengelolaanKekayaanDaerahyangDipisahkan Lain-LainPADyangSah JumlahPendapatanAsliDaerah JUMLAHPENDAPATAN BELANJA BEBANOPERAS! BebanPegawal BebanBarangdanJasa JumlahBebanOperasi BEBANPENYUSUTANDANAMORTISASI BebanPenyusutanPeralatandanMesin BebanPenyusutanGedungdanBangunan BebanPenyusutanJalan,lrigasi,danJaringan BebanPenyusutanAsetTetapLainnya BebanPenyusutanAsetLainnya BebanAmortisasiAsetTakBerwujud JumlahBebanPenyusutandanAmortisasi JUMLAHBEBAN SURPLUS/(DEFIS)-LO 2)FormatLOSKPDsesuaiPermendagriNomor77Tahun2020 PEMERINTAHKABUPATENKEPULAUANSANGIHE kl[ LAPORANOPERASIONAL UNTUKTAHUNYANGBERAKHIRSAMPAIDENGAN31DESEMBER20XlDAN20X0 (dalam rupiah) Uraian20Xl20X0Kenaikan/% Penurunan KEGIATANOPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATANASLI DAERAH PendapatanPajakDaerah PendapatanRetribusiDaerah PendapatanHasilPengelolaanKekayaanDaerahyangDipisahkan Lain-LainPADyangSah JumlahPendapatanAsliDaerah JUMLAHPENDAPATAN BELANIA BEBANOPERASI BebanPegawai BebanBarangdanJasa JumlahBebanOperasi BEBANPENYUSUTANDANAMORTISASI BebanPenyusutanPeralatandanMesin BebanPenyusutanGedung danBangunan BebanPenyusutanJalan,Irigasi,danJaringan BebanPenyusutanAsetTetapLainnya BebanPenyusutanAsetLainnya BebanAmortisasiAsetTakBerwujud JumlahBebanPenyusutandanAmortisasi JUMLAHBEBAN SURPLUS/IDEFISIT)-LO 3)FormatLO SKPKDsesuai PermendagriNomor64Tahun2013 PEMERINTAHKABUPATENKEPULAUANSANGIHE PPKD LAPORANOPERASIONAL UNTUKTAHUNYANGBERAKHIRSAMPAIDENGAN31DESEMBER20XlDAN 20XO (dalamrupiah) 20Xl20XOKenaikan/% Uraian Penurunar KEGIATANOPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLIDAERAH } Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang Sah Total Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Total Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah JUMLAH PENDAPATAN BEBAN BEBAN OPERASI Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Lain-lain Jumlah Beban Operasi BEBAN TRANSFER Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Beban Transfer Keuangan Lainnya Jumlah Beban Transfer JUMLAH BEBAN SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERAS SURPLUS/DEFISIT DARI_KEG[ATAN NONOPERASIONAL SURPLUS NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Surplus Non Operasional DEFISIT NON OPERASIONAL Defisit Penjualan Aset Non Lancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Defisit Non Operaslonal JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA POS LUAR BIASA PENDAPATAN LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Jumlah Pendapatan Luar Biasa BEBAN LUAR BIASA Beban Luar Biasa Jumlah Beban Luar Biasa POS LUAR BIASA SURPLUS/DEFISIT-LO 4) Format LO SKPKD sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGI HE SKPKD _ LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl DAN 20X0 (dalam rupiah) Uraian 20Xl 20X0 Kenaikan/ % Penurunan PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang Sah Total Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN TRANSFER PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus-Fisik Dana Alokasi Khusus-Non Fisik Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA Dana lnsentif Daerah Dana Otonomi Khusus Dana Keistimewaan Dana Desa Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Pendapatan Bagi Hasil Bantuan Keuangan Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Total Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah JUMLAH PENDAPATAN BEBAN BEBAN OPERASI Beban Pegawai Beban Barang dan Jasa Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Behan Bantuan Sosial Jumlah Beban Operasi BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Behan Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Jalan, lrigasi, dan Jaringan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Beban Penyusutan Aset Lainnya Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Jumlah Behan Penyusutan dan Amortisasi BEBAN TRANSFER Beban Bagi Hasil Behan Bantuan Keuangan Jumlah Beban Transfer BEBAN TAK TERDUGA Behan Tak Terduga Jumlah Behan Tak Terduga JUMLAH BEBAN SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERAS! SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL SURPLUS NON OPERASIONAL Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang W Surplus darl Keglatan Non Operasional Lainnya Jumlah Surplus Non Operasional DEFISIT NON OPERASIONAl Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Defisit Non Operasional JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAl SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA POS LUAR BIASA PENDAPATAN lUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Jumlah Pendapatan Luar Biasa BEBAN LUAR BIASA Beban Luar Biasa Jumlah Beban Luar Biasa POS LUAR BIASA SURPLUS/DEFISIT-LO 5) Format LO Pemda sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20XO (dalam rupiah) Uraian 20X1 20X0 Kenaikan/ % Penurunan KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang Sah Total Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Total Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah JUMLAH PENDAPATAN BEBAN # Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan Beban Transfer Beban Lain-lain JUMLAH BEBAN SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERAS! SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit Penjualan Aset Non Lancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa POS LUAR BIASA SURPLUS/(DEFISIT)-LO 6) Format LO Pernda sesuai Permendagri Nornor 64 Tahun 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DEN GAN 31 DESEMBER 20Xl DAN 20X0 (dalam rupiah) 20Xl 20X0 Kenaikan/ % Uraian Penurunan KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang Sah Total Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Kh usus Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya k TRANSFER PEMERINTAH PROVINS! Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Total Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah JUMLAH PENDAPATAN BEBAN BEBAN OPERASI Beban Pegawai Be ban Barang Jasa Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan Beban Lain-lain Jumlah Beban Operasi BEBAN TRANSFER Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Beban Transfer Keuangan Lainnya Jumlah Beban Transfer JUMLAH BEBAN SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI SURPLUS/DEF[SIT DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL SURPLUS NONOPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Surplus Non Operasional DEFISIT NONOPERASIONAL Defisit Penjualan Aset Non Lancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Defisit Non Operasional JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA POS LUAR BIASA PENDAPATAN LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Jumlah Pendapatan Luar Biasa BEBAN LUAR BIASA Beban Luar Biasa Jumlah Beban Luar Biasa POS LUAR BIASA SURPLUS/(DEFISIT)-LO 7) Format LO Pemda sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (dalam rupiah) 20Xl 20X0 Kenaikan/ % Uraian Penurunan PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasi Pengelolaan Kekayaan Daer ah yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang Sah Total Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN TRANSFER PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus-Fisik Dana Alokasi Khusus-Non Fisik Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA Dana Insentif Daerah Dana Otonomi Khusus Dana Keistimewaan Dana Desa Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Pendapatan Bagi Hasil Bantuan Keuangan Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Total Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah JUMLAH PENDAPATAN BEBAN BEBAN OPERAS! Beban Pegawai Beban Barang dan Jasa Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bntuan Sosial Jumlah Beban Operasi BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Beban Penyusutan Asel Tetap Lainnya Beban Penyusutan Asel Lainnya Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi BEBAN TRANSFER Beban Bagi Hasil Beban Bantuan Keuangan Jumlah Beban Transfer BEBAN TAKTERDUGA Beban Tak Terduga Jumlah Beban Tak Terduga JUMLAH BEBAN SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERAS! SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL SURPLUS NON OPERASIONAL Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Asel Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Surplus Non Operasional DEFISIT NON OPERASIONAL Defislt Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Defisit Non Operasional JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA POS LUAR BIASA PENDAPATAN LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Jumlah Pendapatan Luar Biasa BEBAN LUAR BIASA Behan Luar Biasa Jumlah Beban Luar Biasa POS LUAR BIASA SURPLUS/(DEFISIT)-LO
Aktivitas Operasi
1) Penerimaan Perpajakan; 2) Penerimaan Retribusi; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; 4) Penerimaan Transfer; 5) Penerimaan Hibah; 6) Penerimaan Dana Darurat; dan 7) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa.
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; Belanja Bantuan Sosial; Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan 8) Transfer Keluar. t Aktivitas Investasi
1) Penjualan Aset Tetap; 2) Penjualan Aset Lainnya; 3) Pencairan Dana Cadangan; 4) Penerimaan dari Divestasi; dan 5) Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas.
1) Perolehan Aset Tetap; 2) Perolehan Aset Lainnya; 3) Pembentukan Dana Cadangan; 4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan 5) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas. Aktivitas Pendanaan
1) Penerimaan Utang Luar Negeri; 2) Penerimaan dari Utang Obligasi; 3) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah; dan 4) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara.
1) Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri; 2) Pembayaran Pokok Utang Obligasi; 3) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada pemerintah daerah; dan 4) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan perusahaan Negara. kepad1 Aktivitas Transitoris A. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penenmaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, danpendanaan. B. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penenmaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. C. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran. D. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran. E. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas an tar rekening kas umum negara/ daerah. F. Format Laporan Arus Kas sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 1) Format Laporan Arus Kas Pemda sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 METODE LANGSUNG (dalam rupiah) f Uraian 20X1 20X0 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERAS! ARUS MASUK KAS Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Oaerah yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasi Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas ARUS KELUAR KAS Belanja Pegawai Belanja Ba rang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Tak Terduga Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN ARUS MASUK KAS Pendapatan Penjualan atas Tanah Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan Pendapatan Penjualan atas Jalan, rigasi, dan aringan Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas ARUS KELUAR KAS Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja AsetTetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas lnvestasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN ARUS MASUK KAS Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas ARUS KELUAR KAS Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN ARUS MASUK KAS Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas ARUS KELUAR KAS Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran Kenaikan/(Penurunan) Kas Saldo Awal Kas di BUD Saldo Akhir Kas di BUD Saldo Akhir Kas di Benda hara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas 2) Format Laporan Arns Kas Pemda sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE IAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAM PAI DENGAN 31 DESEMBER 2DX1 DAN 20X0 METDDE IANGSUNG (dalam rupiah) Uraian 20Xl 20XO ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERAS! ARUS MASUK KAS Penerimaan Pajak Daerah Penerimaan Retribusi Daerah Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Alokasi Khusus Penerimaan Dana Otonomi Khusus Penerimaan Dana Penyesuaian Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Bagi Hasil Lainnya Penerimaan Hibah Penerimaan Dana Darurat Penerimaan dari Pendapatan Lainnya Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa Jumlah Arus Masuk Kas ARUS KELUAR KAS Pembayaran Pegawai Pembayaran Barang dan Jasa Pembayaran Bunga Pembayaran Subsidi Pembayaran Hibah Pembayaran Bantuan Sosial Pembayaran Tak Terduga Pembayaran Bagi Hasil Pajak Pembayaran Bagi Hasil Retribusl Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Pembayaran Kejadian Luar Biasa Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASL ARUS MASUK KAS Pencairan Dana Cadangan Penjualan atas Tanah Penjualan atas Peralatan dan Mesin Penjualan atas Gedung dan Bangunan Penjualan atas Jalan, rigasi, dan Jaringan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya Penjualan atas Aset Lainnya Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan Penerimaan Penjualan lnvestasi Non Permanen Jumlah Arus Masuk Kas ARUS KELUAR KAS Pembentukan Dana Cadangan Perolehan Tanah Perolehan Peralatan dan Mesin Perolehan Gedung dan Bangunan Perolehan Jalan, lrigasi, dan Jaringan Perolehan Aset Tetap Lainnya p Perolehan Aset Lainnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pengeluaran Pembelian lnvestasi Non Permanen Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas lnvestasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN ARUS MASUK KAS Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas ARUS KELUAR KAS Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS ARUS MASUK KAS Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas ARUS KELUAR KAS Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Kenaikan/(Penurunan) Kas Saldo Awai Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas 3) Format Laporan Arns Kas Pemda sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGI HE LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAM PAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl DAN 20X0 METODE LANGSUNG (dalam rupiah) h Uraian 20X1 20X0 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERAS! ARUS MASUK KAS Penerimaan Pajak Daerah Penerimaan Retribusi Daerah Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Penerimaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik Penerimaan Dana lnsentif Daerah Penerimaan Dana Otonomi Khusus Penerimaan Dana Keistimewaan Penerimaan Dana Desa Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi Penerimaan Bantuan Keuangan Penerimaan Hibah Penerimaan Dana Darurat Penerimaan dari Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas ARUS KELUAR KAS Pembayaran Pegawai Pembayaran Barang dan Jasa Pembayaran Bunga Perbayaran Subsidi Pembayaran Hibah Pembayaran Bantuan Sosial Pembayaran Tak Terduga Pembayaran Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota Pembayaran Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Pembayaran Bantuan Keuangan Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ARUS MASUK KAS Pencairan Dana Cadangan Penjualan atas Tanah Penjualan atas Peralatan dan Mesin Penjualan atas Gedung dan Bangunan Penjualan atas Jalan, lrigasi, dan Jaringan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya Penjualan atas Aset Lainnya Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan Penerimaan Penjualan lnvestasi Non Permanen Jumlah Arus Masuk Kas ARUS KELUAR KAS Pembentukan Dana Cadangan Perolehan Tanah Perolehan atas Peralatan dan Mesin Perolehan atas Gedung dan Bangunan Perolehan atas Jalan, lrigasi, dan Jaringan Perolehan atas Aset Tetap Lainnya Perolehan atas Aset Lainnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pengeluaran Pembelian lnvestasi Non Permanen Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas lnvestasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN ARUS MASUK KAS Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya Penerimaan Pinjaman Daerah- Lembaga Keuangan Bank Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obigasi Daerah) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Arus Masuk Kas ARUS KELUAR KAS Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya f Pembayaran Pinjaman dari lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obigasi Daerah) Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS ARUS MASUK KAS Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas ARUS KELUAR KAS Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Kenaikan/(Penurunan) Kas Saide Awai Kas Saldo Akhir Kas
1) Ekuitas awal; 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 4) Ekuitas akhir
1) Format LPE SKPD sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 PEMERINT AH KABUPATENKEPULAUAN SANGIHE SKPD LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl DAN 20X0 (dalam rupiah) Uraian 20X1 20X0 Ekuitas Awai Surplus/Defisit LO Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: Koreksi Nilai Persediaan Selisih Revaluasi Aset Tetap Lain-lain Ekuitas Akhir 2) Format LPE SKPD sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE SKPD_LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAM PAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 Uraian 20X1 20X0 Ekuitas Awai Surplus/Defisit LO Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Koreksi Nilai Persediaan Selisih Revaluasi Aset Tetap Lain-lain Ekuitas Akhir 3) Format LPE PPKD sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE SKPKD LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (dalam rupiah) Uraian 20Xl 20X0 Ekuitas Awai Surplus/Defisit LO Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: Koreksi Nilai Persediaan Selisih Revaluasi Aset Tetap Lain-lain Ekuitas Akhir 4) Format LPE PPKD sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun/ 2020 ' PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE SPKD LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl DAN 20X0 Uraian 20Xl 20X0 Ekuitas Awai Surplus/Defisit LO Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Koreksi Nilai Persediaan Selisih Revaluasi Aset Tetap Lain-lain Ekuitas Akhir 5) Format LPE Pemda sesuai PP Nomor 71 Tahun 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl DAN 20X0 (dalam rupiah) Uraian 20Xl 20X0 Ekuitas Awai Surplus/Defisit LO Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: Koreksi Nilai Persediaan Selisih Revaluasi Aset Tetap Lain-lain Ekuitas Akhir 6) Format LPE Pemda sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl DAN 20X0 (dalam rupiah) Uraian 20Xl 20X0 Ekuitas Awal Surplus/Defisit LO Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: Koreksi Nilai Persediaan Selisih Revaluasi Aset Tetap Lain-lain Ekuitas Akhir 7) Format LPE Pemda sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 2DXD (dalam rupiah) Uraian 20Xl 20XO Ekuitas Awai Surplus/Defisit LO Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Koreksi Nilai Persediaan Selisih Revaluasi Aset Tetap Lain-lain Ekuitas Akhir
1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi; 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian- kejadian penting lainnya: a) Entitas akuntansi/pelaporan; b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan; c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan; d) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan keten tuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan; dan /; e) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. 6) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan: a) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan; b) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan. c) Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti "sebagian besar untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase. 7) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah. 8) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. • Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. • Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. • Di dalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut: 1) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan; 2) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas J. pelaporan; dan f 3) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. • Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal- hal sebagai berikut: 1) Pengakuan pendapatan-LRA; 2) Pengakuan pendapatan-LO 3) Pengakuan belanja; 4) Pengakuan be ban; 5) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian; 6) Investasi; 7) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud; 8) Kontrak-kontrak konstruksi; 9) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran; 10) Kemitraan dengan pihak ketiga; 11) Biaya penelitian dan pengembangan; 12) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri; 13) Dana cadangan; dan 14) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai. • Format Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: 1) Catatan atas Laporan Keuangan SKPD PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD ..... BAB I Pendahuluan 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan BAB III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD 5.1 Laporan Realisasi Anggaran 5.1.1 Pendapatan - LRA 5.1.2 Belanja 5.2 Laporan Operasional 5.2.1 Pendapatan - LO 5.2.1 Beban 5.2.3 Kegiatan Non Operasional 5.2.4 Pos Luar Biasa 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas 5.1.8 Perubahan Ekuitas 5.4 Neraca 5.1.9 Aset 5.1.10 Kewajiban 5.1.11 Ekuitas BAB IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Nonkeuangan SKPD BabV Penutup 2) Catatan atas Laporan Keuangan PPKD PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPKD 1 BAB I Pendahuluan 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPKD BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan PPKD 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target kinerja keuangan PPKD 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan BAB III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan PPKD 5.1 Laporan Realisasi Anggaran 5.1.1 Pendapatan-LRA 5.1.2 Belanja 5.1.3 Pembiayaan 5.2 Laporan Operasional 5.1.4 Pendapatan-LO 5.1.5 Beban 5.1.6 Kegiatan Non Operasional 5.1.7 Pos Luar Biasa 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas 5.1.8 Perubahan Ekuitas 5.4 Neraca 5.4.1 Aset 5.4.2 Kewajiban 5.4.3 Ekuitas 5.5 Laporan Arus Kas 5.5.1 Arus Kas dari Operasi 5.5.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan 5.5.4 Arus Kas dari AKtivitas Transitoris BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Nonkeuangan PPKD BAB VII Penutup 3) Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I Pendahuluan 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD 2.1 Ekonomi Makro 2.2 Kebijakan Keuangan 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan BAB IV Kebijakan Akuntansi 4.1 Entitas Pelaporan 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP 4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu BabV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 5.1 Laporan Realisasi Anggaran 5.1.1 Pendapatan-LRA 5.1.2 Belanja 5.1.3 Pembiayaan 5.2 Laporan Perubahan SAL 5.2.1 Perubahan SAL 5.3 Laporan Operasional 5.3.1 Pendapatan-LO 5.3.2 Beban 5.3.2 Kegiatan Non Operasional 5.3.4 Pos Luar Biasa 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas 5.4.1 Perubahan Ekuitas 5.5 Neraca 5.5.1 Aset 5.5.2 Kewajiban 5.5.3 Ekuitas 5.6 Laporan Arus Kas
Contoh: perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan di dalam CaLK.
I. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan entitas digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan dan beban. Mekanisme konsolidasi laporan keuangan dilakukan melalui jurnal dalam sistem akuntansi pemerintah daerah, baik jurnal yang terbentuk secara otomatis pada saat proses penatausahaan keuangan maupun jurnal yang harus di-entry secara manual pada saat penyusunan laporan keuangan. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut:
J. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:
f BAGIAN III KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN A. UMUM
A. Kebijakan Akuntansi Aset; B. Kebijakan Akuntansi Kewajiban; C. Kebijakan Akuntansi Ekuitas; D. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA; E. Kebijakan Akuntansi Belanja; F. Kebijakan Akuntansi Transfer; G. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan; H. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO; I. Kebijakan Akuntansi Behan; J. Kebijakan Akuntansi Investasi Properti, K. Kebijakan Akuntansi Aktiva Tetap lainnya; dan L. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan. A. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET
'f/
Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
1) Aset adalah sumber daya ekonomiyang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 2) Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 3) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. 4) Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. 5) Aset non lancar meliputi investasijangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
1) Definisi Kas dan Setara Kas a) Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. c) Kas terdiri dari: ,Y ( 1) Kas di Kas Daerah Merupakan saldo kas pada Rekening Kas Umum Daerah yang di kelola oleh Bendahara Umum Daerah.
Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui/ disahkan oleh Bendahara Umum Daerah. Kas dan Bank BLUD yang sudah disahkan oleh BUD merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/ atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBN. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD an tara lain: (a) Dana titipan pihak ketiga; (b) Uangjaminan; dan (c) Uang muka pasien rumah sakit.
Kas dan Bank di Bendahara BOS yang sudah disahkan oleh BUD merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. Dana kas di Bendahara BOS yang bukan milik satuan pendidikan dasar diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas di Bendahara BOS yang bukan milik satuan pendidikan dasar antara lain: (a) Dana titipan pihak ketiga; dan (b) Uang jaminan.
(a) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan. Kas lainnya tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga dan jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akantetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Saldo kas tersebut diakui sebagai Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran dengan rincian berdasarkan kondisi dan pasangan jurnalnya sebagai berikut: N Kondisi 0 1 Kas lainnya berupa bunga, jasa giro, pendapatan lainnya yang belum disetor ke kas daerah Pasangan Jurnal • Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah • Pendapatan Jasa Giro pada Kas di Bendahara • Pendapatan Lainnya 2 Kas lainnya berupa Utang pungutan pajak oleh Perhitungan bendahara Fihak Ketiga pengeluaran tetapi (PFK) belum disetor ke kas daerah 3 Kas lainnya berupa Utang kepada uang pihak ketiga Pihak lainnya yang belum Ketiga diserahkan (b) Kas Lainnya dari Hibah Kas Lainnya dari Hibah dapat berupa kas hibah dari pemberi hibah baik yang belum dilakukan pengesahan maupun yang telah disahkan pada tanggal pelaporan. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi atas saldo yang terdapat pada rekening penampungan dana hibah dapat diakui sebagai Kas Lainnya di satuan kerja perangkat daerah, dengan rincian kondisi sebagai berikut: No Kondisi Pasangan Jurnal 1 Saldo kas dari Pendapatan hibah yang sudah Lain- disahkan tapi Lain PD yang belum disetorkan Sah ke kas daerah. d) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. e) Setara kas terdiri dari: ( 1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari J (tiga) bulan; dan
f) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS). 2) Pengakuan Kas dan Setara Kas a) Secara umum pengakuan aset dilakukan: ( 1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau
b) Atas dasar butir a tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/ atau dikeluarkan/ dibayarkan. 3) Pengukuran Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 4) Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas Saldo Kas dan Setara Kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, an tara lain : 5) a) kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas b) penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasi pemerin tah daerah c) rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan; d) rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan; dan e) kebijakan manajemen setara kas. }/ Perlakuan Khusus r a) Dalam hal terjadi kerugian negara akibat hilangnya Kas di Bendahara Pengeluaran atau Kas di Bendahara Penerimaan, maka:
1) Definisi Investasi J angka Pendek a) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. b) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. c) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS). 2) Pengakuan Investasi Jangka Pendek a) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
b} Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadipenjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah. c) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (cash dividend} diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan. 3} Pengukuran Investasi J angka Pendek a} Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar, dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. b} Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut: ( 1} Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga: (a} Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan terse but. (b} Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya, dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek a} Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Asetj Lancar; 7 b) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal- hal se bagai berikut:
C. Piutang 1) Definisi Piutang a) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/ atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan atau akibat lainnya yang sah. b) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/ atau korporasi dan/ atau entitas lain. c) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. d) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS). 2) Pengakuan Piutang a) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. d) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkanjumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum di transfer. e) Piutang transfer lainnya diakui apabila: ( 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
f) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar sesuai dengan dokumen penetapan yang sah. g) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/ bagian daerah penerima yang belum dibayar. f h) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya. i) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP /TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan /SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP /TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). Surat Keputusan Pembebanan /SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian terse but. Apabila penyelesaian TP /TGR terse but dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan. j) Piutang atas laba BUMD diakui apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besamya bagian laba yang harus disetor ke kas Daerah.
a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan,/ adalah sebagai berikut: t' b)
c) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
d) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut: ( 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkanf berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
e) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. f) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (writeoff) dan penghapusbukuan (write down).· g) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. h) Piutang pajak dinilai sebesar nilai dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dikurangi dengan jumlah yang telah dilunasi, bukan nilai awal sebagaimana tercantum dalam SKP. i) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
dan
j) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:
f k) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan: 1) Kualitas lancar, dengan kriteria: a) Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/ atau b) Masih dalam tenggang waktujatuh tempo; dan/atau c) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/ atau d) Wajib Pajak kooperatif; dan/ atau e) Wajib Pajak likuid; dan/atau f) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding. 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria: a) Umur piutang lebih dari satu tahun sampai dengan dua tahun; dan/ atau b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilakukan pelunasan; dan/ atau c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau d) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau e) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding. 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria: a) Umur piutang lebih dari dua tahun sampai dengan lima tahun; dan/ atau b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/ atau c) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau d) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau e) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas. 4) Kualitas Macet, dengan kriteria: a) Umur piutang diatas lima tahun; dan/ atau b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/ atau c) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya atau tidak ditemukan; dan/ atau d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau f e) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure). 1) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan: 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria: a) Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/ atau b) Masih dalam tenggang waktujatuh tempo; dan/atau c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau d) Wajib Pajak likuid; dan/atau e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding. 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria: a) Umur piutang satu tahun sampai dengan dua tahun; dan/atau b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/ atau c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding. 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria: a) Umur piutang dua tahun sampai dengan lima tahun; dan/atau b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/ atau c) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas. 4) Kualitas Macet, dengan kriteria: a) Umur Piutang diatas lima tahun; dan/ atau b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/ atau c) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau e) W ajib Pajak mengalami musibah (force majeure) m) Penggolongan Kualitas khusus untuk Piutang Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut: 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria: a) Umur piutang nol sampai dengan satu bulan; dan/ atau b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria: f a) Umur piutang satu bulan sampai dengan tiga bulan; dan/atau b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan. 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria: a) Umur piutang tiga bulan sampai dengan dua belas bulan; dan/atau b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan. 4) Kualitas Macet, dengan kriteria: a) Umur piutang lebih dari dua belas; dan/ atau b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara. n) Penggolongan Kualitas Piutang khusus untuk piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dilakukan dengan ketentuan: 1) Kualitas Lan car, apabila tidak dilakukan pelunasan dalam jangka waktu satu bulan sampai dengan dua belas bulan terhitung tanggal jatuh tempo angsuran bulanan sesuai SKTJM/SK Pembebanan; 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila tidak dilakukan pelunasan dalam jangka waktu tiga belas sampai dengan dua puluh empat bulan terhitung tanggal jatuh tempo angsuran bulanan sesuai SKTJM/SK Pembebanan; 3) Kualitas Diragukan, apabila tidak dilakukan pelunasan dalam jangka waktu dua puluh lima sampai dengan tiga puluh enam bulan terhitung tanggal jatuh tempo angsuran bulanan sesuai SKTJM/SK Pembebanan; dan 4) Kualitas Macet, apabila tidak dilakukan pelunasan dalamjangka waktu lebih dari tiga puluh enam bulan terhitung tanggal jatuh tempo angsuran bulanan sesuai SKTJM/SK Pembebanan. o) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. p) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang / menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. q) Cara menghitung umur Piutang TP-TGR ditetapkan dengan cara:
Contoh: Sesuai SKTJM yang terbit tahun 2011, terhitung mulai bulan Juni 2011 PNS atas nama A. A harus mengembalikan dana sebesar Rp6.000.000,00 dalam jangka waktu 24 bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp250.000,00. Untuk menghitung Nilai Penyisihan Piutnag Tahun 2014, terlebih dahulu menghitung umur piutang atas Piutang PNS an. A. A sesuai tahapan tersebut diatas yaitu: f 1). Menghitung periode angsuran : I Sesuai periode angsuran pertama s.d terakhir (dalam tahun pelaporan) : - 'periode Juni 2011 s.d Des 2011 7 bu Ian - /periode Jan 2012 s.d Des 2012 12 bulan - I periode Jan 2013 s.d Mei 2013 24bulan Jumlah 24bulan 2). Menghitung Umur Piutang setelah periode angsuran: Sesuai periode setelah angsuran terakhir s.d tanggal pelaporan (dalam tahun pelaporan) : -'periode Juni 2013 s.d Des 2013 7 bulan - i periode Jan 2014 s.d Des 2014 12 bulan Jumlah 19 bulan 3). Menghitungtotal Tagihan/Angsuran: I Jumlah Angsuran/tagihan s.d Desember 2014: I - 'tagihan Juni 2011 s.d Des 2011 1.750.000 - 'tagihan Jan 2012 s.d Des 2012 3.000.000 -'tagihan Juni 2013 s.d Des 2013 1.250.000 - ltagihan Jan 2014 s.d Juni 2014 - Jumlah 6.000.000 4). Menghi tung total setoran : Jumlah Setoran s.d Desember 2014: - jsetoran Juni 2011 s.dDes 2011 ! 250.000 - lsetoran Juni 2012 s.d Des 2012 l 500.000 - Jsetoran Jan 2013 s.dDes 2013 I 250.000 - jsetoran Jan 2014 s.dJuni 2014 l 250.000 Jumlah 1.250.000 t f I l I I I I f i I 5). Menghitungjumlah tunggakan/piutang: Jumlah Tunggakan s.d Desember 2014 4.750.000 - jjumlah tagihan s.d2014 6.000.000 - ljumlah setoran s.d 2014 1.250.000 I I I I I! I I 6). Menghitung Umur tunggakan piutang: I I Umur Piutang sesuai tunggakan : 19 bulan - jjumlah Tunggakan s.d 2014 4.750.000 - [jumlah angsuran per bulan 250.000 (4.750.000: 250.000 = 19) i ! I I II 7). Menghitung Total Umur Piutang: Umur piutang sesuai tunggakan: 19 bulan Umur Piutang setelah periode angsuran 19 bulan Jumlah Umur Piutang 38 bulan r) Apabila dalam perhitungan umur tunggakan piutang, dengan hasil angka pecahan maka nilainya dibulatkan ke atas untuk >0,5 atau ke bawah untuk <0,5. Contoh: Data Piutang PNS B. B, sesuai kartu piutang adalah sebagai / berikut: P Jumlah Tunggakan Piutang 5.500.000 Jumlah Angsuran per bulan 300.000 Jumlah Umur Tunggakan Piutang 18,33 bulan (5.500.000 : 300.000 = 18,33 bulan) Dibulatkan kebawah menjadi : 18 bulan 3) Penyisihan Piutang a) Metode Penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada saat pelaporan keuangan. b) Penyisihan Piutang tak tertagih untuk Piutang Pendapatan, ditetapkan sebesar :
c) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek piutang lainnya, ditetapkan sebesar :
d) Dalam perhitungan penyisihan piutang, setoran piutang setiap tahun diakumulasikan atau dialokasikan untuk menutup sisa tunggakan piutang sebagai setoran tahun pertama, angsuran selanjutnya tahun berikutnya sampai selesai. e) Tahapan dalam menghitung nilai penyisihan piutang TP-TGR yaitu:
f) Perhitungan penyisihan piutang khusus untuk Piutang TP- TGR ditetapkan sesuai umur piutang dan dialokasikan sesuai kualitas piutnag dengan urutan kualitas lancar, kurang lancar, diragukan serta macet. Contoh: Diketahui umur Piutang PNS A. A selama 19 bulan periode angsuran dan 19 bulan periode tunggakan, sehingga umur piutang menjadi 38 bulan, sehingga perhitungan penyisihan piutangnya adalah sebagai berikut: Penggolongan kualitas piutang sesuai umur piutang: Jumlah Akumulasi Jumlah Kualitas Thn Jumlah Setoran Umur setoran Tagihan perTahun tunggakan tunggakan Piutang Piutang 2011 1.750.000 250.000 1.250.000 500.000 2 Macet 2012 3.000.000 500.000 - 3.000.000 12 Diragukan 2013 1.250.000 250.000 - 1.250.000 12 Lancar 2014 - 250.000 - - 12 La.near Jlh 6.000.000 1.250.000 1.250.000 4.750.000 38 - Perhitungan penyisihan piutang: Penyisihan Piutang Jumlah Jumlah Kualitas Penyisih- Thn Tunggakan Piutang Lancar K. Lancar Diragukan Macet an 0,50% 15% 50% 100% Piutang 2011 500.000 Macet 500.000 500.000 2012 3.000.000 Diragukan 1.500.000 1.500.000 2013 1.250.000 K.Lancar 187.500 187.500 2014 - Lancar Jlh 4.750.000 - 187.500 1.500.000 500.000 2.187.500 g) Penyisihan Piutang bukan merupakan penghapusan tetapi sebagai alat untuk menyesuaikan/koreksi atas nilai piutang yang akan disajikan dalam neraca agar nilai piutang dapat disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net realizable Value) h) Piutang yang telah diserahkan penagihannya kepada PUPN dapat digolongkan sebagai piutang macet dengan taksiran penyisihan 100%. i) Pencatatan atas nilai penyisihan piutang pada buku jurnal adalah se bagai berikut : Behan Penyisihan Piutang xxxxxx Penyisihan Piutang xxxxxx j) Jumlah Penyisihan piutang disajikan akun piutang. se bagai pengurang dari A k) Penyisihan Piutang disajikan pada neraca dengan contoh penyajian sebagai berikut: PEMERINT AH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE .. NERACA -.----.- ---------- - -- ------------------- PER 31 DESEMBER 20Xl DAN 20XO l-! --- ------·------- - ------------- - ----------------- , ----- --- -- -·-·· ·r~----------- : I (Dalam Rupiah) I I 20Xl 20XO ASET ' {ASET LANCAR i JKas di Kas Daerah XXX XXX I I jKas Lainnya XXX XXX I I JSetara Kas XXX XXX I 'Investasi Jangka Pendek XXX XXX I Piutang Pendapatan XXX XXX I [Piutang Lainnya XXX XXX I Penyisihan Piutang (XXX) (XXX) I I Persediaan XXX XXX I I Jumlah Aset Lancar XXX XXX 1) Penyisihan diperhitungkan pada akhir tahun m) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih. n) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian, cukup diungkapkan didalam CaLK. Namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. o) Penyisihan Piutang diakui sebagai beban pada Laporan Keuangan dan Behan Penyisihan Piutang disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sedangkan Penyisihan Piutang tidak tertagih disajikan dalam Neraca. 4) Pemberhentian Pengakuan a) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan selesai/ lunas. sesuatu sehingga tagihan tersebut} b) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan ( write-of.!J dan penghapusbukuan (write down). c) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). d) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. e) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/ atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan. f) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
(a) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan. (b) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas. (c) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
g) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomik. h) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. i) Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 Milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 Milyar oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). j) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah se bagai berikut:
penerimaan I terdapat piutang yang telah di kemudian hari diterima maka terhadap e)
Penghapusbukuan (write down maupun write off} masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut mungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel. 5) Pengungkapan Piutang a) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
b) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan. c) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. d) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah. Demikian juga apabila dihapustagihkan ternyata pembayaran/ pelunasannya, kembali atas piutang yang telah dihapustagihkan tersebut diakui sebagai Lain-Lain PAD yang Sah. Dari perhitungan di atas maka penyajian Saldo Piutang Pajak dan Penyisihan Piutang Pajak pada Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NERACA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (dalam rupiah) No Uraian 31 Des20Xl 31 Des20XO 1 Aset 2 AsetLancar 3 Piutang Pajak 850.000 1.000.000 4 Penyisihan Piutang (585.000) (500.000) D. Behan Dibayar di Muka 1) Definisi Beban Dibayar di Muka Beban Dibayar di Muka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang helum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. 2) Pengakuan Beban Dibayar di Muka Behan Dibayar di Muka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. 3) Pengukuran Behan Dibayar di Muka Pengukuran Beban Dibayar di Muka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/ dibayarkan. Behan Dibayar di Muka tidak dilakukan penyisihan piutang tidak} tertagih. 4) Pengungkapan Beban Dibayar di Muka Beban Dibayar di Muka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi. E. Persediaan 1) Definisi Persediaan a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. b) Persediaan merupakan aset yang berupa: ( 1) Barang atau perlengkapan ( supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, contoh: barang habis pakai seperti suku cadang, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
contoh: konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/ barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pemda.
(a) hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat pemda; (b) tanah/bangunan peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemda.
c) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS). 2) Pengakuan Persediaan a) Persediaan diakui:
akhir periode akuntansi, inventarisasi fisik (stock pada hasil persediaan berdasarkan b) Pengakuan dilakukan opname). c) Sedangkan pengakuan beban persediaan dilakukan dengan pendekatan beban, yaitu bahwa setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. 3) Penilaian Persediaan Metode penilaian persediaan menggunakan: a) Metode FIFO Metode FIFO digunakan untuk menilai persediaan yang menjadi Core bisnis SKPD, yaitu persediaan obat di RSUD dan Puskesmas, dan blanko kependudukan. Khusus untuk persediaan obat memperhatikan masa kedaluwarsa obat. b) Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, contoh: alat tulis kantor. c) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan menggunakan harga perolehan. 4) Pengukuran Persediaan a) Persediaan dicatat dengan menggunakan metode periodik, sehingga pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik ( stock opname) dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar untuk seluruh jenis persediaan. b) Persediaan disajikan sebesar: ( 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian/ biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
Contoh penghitungan persediaan akhir pada 31 Desember sebagai berikut: Data pembelian obat Dinas Kesehatan pada dua kali pembelian terakhir sebelum 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut: Tanggal Nama Obat Jumlah Harga/Unit Jumlah (Rp) 10-Des-21 ObatA 100 1.000,00 100.000,00 ObatB 100 1.200,00 120.000,00 ObatC 100 1.500,00 150.000,00 15-Des-21 ObatA 100 1.100,00 110.000,00 ObatB 100 1.300,00 130.000,00 ObatC 100 1.400,00 140.000,00 Pada tanggal 31 Desember 2021, berdasarkan hasil inventarisasi fisik diketahui bahwa saldo pesediaan obat pada Dinas Kesehatan adalah] sebagai berikut sebagai berikut: fl Nama Obat Jumlah ObatA 25 Obat B 50 ObatC 30 Harga perolehan per unit obat yang digunakan dalam perhitungan persediaan yang tercantum di neraca TA 2021 adalah harga perolehan pada saat pembelian terakhir yaitu harga tanggal 15 Desember 2021: Nama Obat Harga/Unit (Rp) ObatA 1.100,00 ObatB 1.300,00 ObatC 1.400,00 Maka nilai persediaan obat yang tercantum di Neraca Dinas Kesehatan Tahun 2021 adalah sebesar Rp134.500,00 dengan perhitungan sebagai berikut: Nama Jumlah Harga/Unit Jumlah Obat (Butir) (Rp) ObatA 25 1.100,00 27.500,00 ObatB 50 1.300,00 65.000,00 ObatC 30 1.400,00 42.000,00 Total 134.500,00 5) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan a) b) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporanf Keuangan: r
F .Investasi Jangka Panjang DEFINISI 1) Investasi aclalah aset yang dimaksuclkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviclen clan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah claerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 2) Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk climiliki lebih dari 12 (clua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu :
3) Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung clengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu. 4) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berclasarkan harga perolehan 5) Metocle ekuitas aclalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berclasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian clisesuaikan clengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi], (investee) yang terjacli sesuclah perolehan awal investasi. f persecliaan seperti digunakan dalam 6) Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuvalen kas yang dibayarkan/ dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehan. 7) Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembah saham dan obligasi. 8) Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar aktif antara pihak-pihak yang independen 9) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 10) Dana bergulir adalah dana yang disalurkan pemerintah melalui Dinas teknis kepada Koperasi/UKM untuk menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi rakyat. 11) Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruhnya a tau se bagian modalnya dimiliki oleh perusahaan daerah PENGAKUAN
Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.
Pengakuan Hasil Investasi
PENGUKURAN DAN PENILAIAN
r 1) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obilasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya. 2) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam betuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. 3) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. 4) Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat berupa bantuan modal kerja secara bergulir kepada masyarakat/kelompok masyarakat/ Koperasi/UKM.
Metode Penilaian Investai
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (aging schedule). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut: No Pengelompokkan sesuai Aging Schedule
DANA BERGULIR Pengakuan dan Penatausahaan
Penilaian dan Penyajian
1) Dana bergulur yang kurang lancar, apabila umur tunggakan 1 bulan s.d 12 bulan 2) Dana bergulir diragukan dapat ditagih, apabila dalam jangka waktu 13 bulan s.d 24 bulan telah menunggaknatas pengembalian/ penyetoran setiap bulannya. 3) Dana bergulir yang tidak dapat ditagih (Macet), apabila dalam jangka waktu 24 bulan lebih telah menunggak atas pengembalian/penyetoran setiap bulannya.
No Penggolongan sesuai Aging Schedule Persentase Penyisihan
Uraian Jumlah Dana Bergulir yang disalurkan s.dTA. 20X5 (-) 'Pengurangan : - Disetor TA 20Xl - Disetor TA 20X2 - Disetor TA 20X3 - Disetor TA 20X4 Jumlah Disetor s.d TA 20X4 Nilai Investasi Non Permanen-Dana Bergulir TA20X5 Jumlah XXX XXX -----�XXX ----- :xxx -----�XXX (XXX) XXX
A. Data setoran a.d TA 2014: Tahun Jumlah Jumlah Jumlah yang Bulan Angsuran harus disetor 2010 6 200.000 1.200.00 0 2011 12 200.000 2.400.00 0 2012 12 200.000 2.400.00 0 2013 12 200.000 2.400.00 0 2014 12 200.000 2.400.00 0 54 10.800.00 0 B. Data setoran/tunggakan s.d TA 2014 : Tahun Jumlahyang Jumlah Jumlah harus disetor Setoran Tunggakan 2010 1.200.000 1.000.000 20 0.000 2011 2.400.000 1.400.000 1.00 0.000 2012 2.400.000 800.000 1.60 0.000 2013 2.400.000 1.200.000 1.20 0.000 2014 2.400.000 400.000 2.00 0.000 10.800.000 4.800.000 6.00 0.000 Kertas Kerja atas perhitungan penyisihannya sesuai aging schedule sebagai berikut (Tabel 1 dan 2) Tabel 1 : Jumlah Tunggakan dan Aging Schedule Jumlah Aging Schedule yang harus Jumlah Nama disetor Jumlah K. Lancar Diragukan Mace t JumlahNo. setoran Koperasi s.d TA s.d TA 2014 Tunggakan 2014 1 s.d 12 13 s.d 24 >24
Koperasi Tunggakan 1 s.d 12 13 s.d 24 >24 25% 50% 100 %
Jumlah bulan tunggakan :
Jumlah Nilai Kualitas bulan Aging Prosentase No. Penyisihan tunggakan Schedule*) Penyisihan **)
Penyisihan Dana bergulir Ticlak tertagih Tahun 2014 : - Kurang Lancar 600.000 - Diragukan 1.200.000 - Macet 1.200.000 Jumlah (3.000.000)
Kode Tanggal Rekening Uraian Debet Kredit XXX :xxxxx Beban Penyisihan Dana bergulir tidak tertagih XXX :xxxxx Penyisihan Dana bergulir tidak tertagih XXX suratberdasarkanIndonesia
1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau 2) Telah meninggalkan keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang;dan/atau
dan/atau
r G.ASET TETAP PENDAHULUAN Tujuan
Ruang Lingkup
Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir (a) dan (b) diatas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut
daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual.
Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya.
PENGAKUAN
Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir kesuatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
4 7. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesrukan/ kegiatan operasionalnya dan bukan dan/ atau diserahkan kepada prosesjual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
( 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah terse but dikuasai dan/ atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Aset Tetap
PENGUKURAN
Komponen Biaya
No Aset Tetap
p
pematokan, pengurukan/ No Aset Tetap Belanja/ Pengeluaran
Mesin siap dipakai 2. Biaya asuransi pengiriman;
Mesin a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak;
b.Biaya perencanaan dan pengawasan;
Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
b Biaya perencanaan dan pengawasan dan c Biaya perizinan; dan d Biaya Pajak.
b Upah tenaga kerja; c Sewa peralatan; d Biaya perencanaan dan pengawasan; e Biaya perizinan; f Jasa konsultan, dan g pajak
ketiga
Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. , 70. 69.
Perolehan Secara Gabungan
Aset Tetap Digunakan Bersama
Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai- bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Aset Donasi
Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)
a Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara: (a) bertambah masa manfaat, dan/ atau (b) bertambah kapasitas, dan/ atau (c) bertambah kualitas/ efisiensi, dan/ atau (d) bertambah mutu produksi/kinerja, dan/ atau (e) bertambah volume. b Terkait dengan kriteria di atas, perlu diketahui tentang pengertian berikut: (a) Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. (b) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapsitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuahf generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan overhaul sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW; (c) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal; (d) Pertambahan volume aset adalah bertambahnyajumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m2 menjadi 500 m2.
Minimum No Aset Tetap Kapitalisasi
Kegiatan/proyek pemeliharaan tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap. No Kriteria Memenuhi Kriteria 1 Bertambah masa manfaat, Tidak bertambah kapasitas, bertambah kualitas, bertambah volume. 2 Nilai rupiah pengeluaran Ya atas pemeliharaan (Karena nilai pemeliharaan barang/ aset tetap terse but diatas/melampaui batasan material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap minimal kapitalisasi aset gedung dan bangunan tetap yang telah Rpl0.000.000,00) digunakan Kesimpulan: Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (tidak menambah manfaat ekonomi barang yang dipelihara) sehingga tidak menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa.
, NoKriteria 1Bertambahmasamanfaat, bertambahkapasitas, bertambah kualitas, bertambahvolume. MemenuhiKriteria Ya 2Nilairupiahpengeluaran ataspemeliharaan barang/asettetaptersebut material/melebihibatasan minimalkapitalisasiaset tetap yangtelahdigunakan Tidak (Karenanilaipemeliharaandi bawahbatasanminimal kapitalisasiasettetap gedung danbangunan Rpl0.000.000,00) Kesimpulan:PemeliharaanGedungKantortersebuttidak memenuhikriteriakapitalisasi(tidakmemenuhisatuanminimal kapitalisasi)sehinggatidakmenambahnilaiasettetap. Belanja pemeliharaanyangtidakmenambahnilaiasettetapharus dianggarkandalam jenisbelanjabarangdanjasa. 3.DinasPendidikanKabupatenKepulauanSangihe melakukankegiatan/proyekpemeliharaan/rehabilitasiatas gedungkantordenganmelakukanpenggantian atasseluruh lantairuangkerjayangsemulalantaiubinmenjadilantai keramikdengan totalbiayasebesarRp20.000.000,00. Adapunhargaperolehangedung kantordimaksudsebesar Rp300.000.000,00.Kegiatan/proyekpemeliharaan/ rehabilitasitersebutapakahmasukkategoripemeliharaan rutinberkala ataubelanjamodalyang dapatdikapitalisasi] menjadiassettetap.{ No Kriteria Memenuhi Kriteria 1 Bertambah masa manfaat, Ya bertambah kapasitas, bertambah kualitas, bertambah volume. 2 Nilai rupiah pengeluaran Ya atas pemeliharaan (Karena nilai pemeliharaan di barang/ aset tetap terse but atas/melampaui batasan material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset minimal kapitalisasi aset tetap gedung dan tetap yang telah digunakan bangunanRpl0.000.000,00) Kesimpulan: Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi sehingga menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam jenis belanja modal. Penyusutan
Nilai yang dapat disusutkan Penyuusuutan Per Periode Masa manfaat Keterangan: Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).
98.Nilai penyusutanuntukmasing-masingperiodediakuisebagaibeban penyusutandandicatatpadaAkumulasiPenyusutanAsetTetapsebagai pengurangnilaiasettetap. 99.Masamanfaatasettetapditetapkansebagaimanaterlihatpadatabeldi bawahini: TABELMASAMANFAATASETTETAP p Masa KodefikasiUraianManfaat % (Tahun) 13ASETTETAP 13 2PeralatandanMesin 13 21ALATBESAR 13 211AlatBesarDarat10 13 212AlatBesarApung8 13 213AlatBantu7 132 2ALAT ANGKUTAN 13 2 21AlatAngkutanDaratBermotor7 13 222AlatAngkutanDaratTakBermotor2 13 2 2 3AlatAngkutanApungBermotor10 132 2 4AlatAngkutanApungTakBermotor3 13 2 25AlatAngkutanBermotorUdara20 1323ALAT BENGKELDAN ALAT UKUR 13 2 31AlatBengkelBermesin10 ¥ Masa Kodefikasi Uraian Ma.nfaat (Tahun) 1 3 2 3 2 Alat Bengkel Tak Bermesin 5 1 3 2 3 3 Alat Ukur 5 1 3 2 4 ALAT PERTANIAN 1 3 2 4 1 Alat Pengolahan 4 1 3 2 5 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 1 3 2 5 1 Alat Kantor 5 1 3 2 5 2 Alat Rumah Tangga 5 1 3 2 5 3 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 1 3 2 6 ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 1 3 2 6 1 Alat Studio 5 1 3 2 6 2 Alat Komunikasi 5 1 3 2 6 3 Peralatan Pemancar 10 1 3 2 6 4 Peralatan Komunikasi Navigasi 15 1 3 2 7 ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN 1 3 2 7 1 Alat Kedokteran 5 1 3 2 7 2 Alat Kesehatan Umum 5 1 3 2 8 ALAT LABORATORIUM 1 3 2 8 1 Unit Alat Laboratorium 8 1 3 2 8 2 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15 1 3 2 8 3 Alat Peraga Praktek Sekolah 7 1 3 2 8 4 Alat Laboratorium Fisika Nuklir /Elektronika 15 1 3 2 8 5 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 10 1 3 2 8 6 Destructive Testing Laboratory 10 1 3 2 8 7 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 10 1 3 2 8 8 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 15 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan 1 3 2 8 9 Instrumentasi 10 1 3 2 9 ALAT PERSENJATAAN 1 3 2 9 1 Senjata Api 10 1 3 2 9 2 Persenjataan Non Senjata Api 3 1 3 2 9 3 Senjata Sinar 5 1 3 2 9 4 Alat Khusus Kepolisian 4 1 3 2 10 ALAT KOMPUTER 1 3 2 10 1 Komputer Unit 4 1 3 2 10 2 Peralatan Komputer 4 1 3 2 11 ALAT EKSPLORASI 1 3 2 11 1 Alat Eksplorasi Topografi 5 1 3 2 11 2 Alat Eksplorasi Geofisika 10 1 3 2 12 ALAT PENGEBORAN 1 3 2 12 1 Alat Pengeboran Mesin 10 Masa Kodefikasi Uraian Manfaat (Tahun) 1 3 2 12 2 Alat Pengeboran Non Mesin 10 1 3 2 13 ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN 1 3 2 13 1 Sumur 10 1 3 2 13 2 Produksi 10 1 3 2 13 3 Pengolahan dan Pemurnian 15 1 3 2 14 ALAT BANTU EKSPLORASI 1 3 2 14 1 Alat Bantu Eksplorasi 10 1 3 2 14 2 Alat Bantu Produksi 10 1 3 2 15 ALAT KESELAMATAN KERJA 1 3 2 15 1 Alat Deteksi 5 1 3 2 15 2 Alat Pelindung 5 1 3 2 15 3 Alat Sar 2 1 3 2 15 4 Alat Kerja Penerbangan 10 1 3 2 16 ALATPERAGA 1 3 2 16 1 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10 1 3 2 17 PERALATAN PROSES/PRODUKSI 1 3 2 17 1 Unit Peralatan Proses/Produksi 8 1 3 2 18 RAMBURAMBU 1 3 2 18 1 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 50 1 3 2 18 2 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 50 1 3 2 18 3 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 50 1 3 2 19 PERALATAN OLAH RAGA 1 3 2 19 1 Peralatan Olah Raga 3 1 3 3 Gedung dan Bangunan 1 3 3 1 Bangunan Gedung 1 3 3 1 1 Bangunan Gedung Tempat Kerja 1 3 3 1 1 1 Bangunan Gedung Kantor 1 3 3 1 1 1 1 Bangunan Gedung Kantor Permanen 50 1 3 3 1 1 1 2 Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 1 3 Bangunan Gedung Kantor Darurat 10 1 3 3 1 1 1 4 Rumah Panel 50 1 3 3 1 1 2 Bangunan Gudang 1 3 3 1 1 2 1 Bangunan Gudang Tertutup Permanen 50 1 3 3 1 1 2 2 Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 2 3 Bangunan Gudang Tertutup Darurat 10 1 3 3 1 1 2 4 Bangunan Gudang Terbuka Permanen 50 1 3 3 1 1 2 5 Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 2 6 Bangunan Gudang Terbuka Darurat 10 f 1 3 3 1 1 2 7 Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah 50 Radioaktif Sementara (Intern Storage) IMasa Kodefikasi Uraian Ma nfaat (Tahun) 1 3 3 1 1 2 8 Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah 50 Radioaktif Permanen 1 3 3 1 1 2 9 Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah 50 Radioaktif Aktivitas Tinggi 1 3 3 1 1 2 10 Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah 50 Radioaktif Cair 1 3 3 1 1 2 11 Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah 50 Radioaktif Padat 1 3 3 1 1 2 12 Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah 50 Radioaktif Gas 1 3 3 1 1 2 13 Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah 50 Radioaktif Lainnya 1 3 3 1 1 3 Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar 1 3 3 1 1 3 1 Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen 50 1 3 3 1 1 3 2 Bangunan Bengkel / Hanggar Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 3 3 Bangunan Bengkel / Hanggar Darurat 10 1 3 3 1 1 3 4 Bangunan Depo Kereta Api 50 1 3 3 1 1 4 Bangunan Gedung Instalasi 1 3 3 1 1 4 1 Gedung Instalasi Studio 50 1 3 3 1 1 4 2 Gedung Instalasi Pemancar 50 1 3 3 1 1 4 3 Bangunan Gedung Instalasi Radar 50 1 3 3 1 1 4 4 Bangunan Gedung Reaktor Nuklir 50 1 3 3 1 1 4 5 Bangunan Gedung Instalasi Pertahanan Dan 50 Keamanan 1 3 3 1 1 5 Bangunan Gedung Laboratorium 50 1 3 3 1 1 5 1 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 50 1 3 3 1 1 5 2 Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 5 3 Bangunan Gedung Laboratorium Darurat 10 1 3 3 1 1 6 Bangunan Kesehatan 50 1 3 3 1 1 7 Bangunan Oceanarium/ Observatorium 1 3 3 1 1 7 1 Bangunan Oceanarium/Observatorium Permanen 50 1 3 3 1 1 7 2 Bangunan Oceanarium/ Observatorium Semi 25 Permanen 1 3 3 1 1 7 3 Bangunan Oceanarium/ Observatorium Darurat 10 1 3 3 1 1 8 Bangunan Gedung Tempat lbadah 1 3 3 1 1 8 1 Bangunan Gedung Tempat lbadah Permanen 50 1 3 3 1 1 8 2 Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi 25 Permanen 1 3 3 1 1 8 3 Bangunan Gedung Tempat lbadah Darurat 10 1 3 3 1 1 9 Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1 3 3 1 1 9 1 Bangunan Gedung Pertemuan Permanen 50 Masa Kodefikasi Uraian Manfaat (Tahun) 1 3 3 1 1 9 2 Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 9 3 Bangunan Gedung Pertemuan Darurat 10 1 3 3 1 1 9 4 Gedung Kesenian Permanen 50 1 3 3 1 1 9 5 Gedung Kesenian Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 9 6 Gedung Kesenian Darurat 10 1 3 3 1 1 10 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1 3 3 1 1 10 1 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen 50 I 3 3 1 1 10 2 Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 10 3 Bangunan Gedung Pendidikan Darurat 10 1 3 3 I I JO 4 Bangunan Gedung Pendidikan Dan Latihan 50 1 3 3 1 1 11 Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 1 3 3 1 1 11 I Gedung Olah Raga Tetutup Permanen 50 I 3 3 1 1 11 2 Gedung Olah Raga Tertutup Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 11 3 Gedung Olah Raga Tertutup Darurat JO 1 3 3 1 1 11 4 Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen 50 1 3 3 1 1 11 5 Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 11 6 Bangunan Olah Raga Terbuka Darurat 10 1 3 3 I I 11 7 Bangunan Gedung Olah Raga Kolam Renang 50 1 3 3 1 1 12 Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 1 3 3 1 1 12 1 Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen 50 1 3 3 1 1 12 2 Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi 25 Permanen 1 3 3 1 1 12 3 Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Darurat 10 1 3 3 1 I 13 Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 1 3 3 1 1 13 1 Gedung Pos Jaga Permanen 50 1 3 3 1 1 13 2 Gedung Pos Jaga Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 13 3 Gedung Pos Jaga Darurat 10 I 3 3 1 1 13 4 Gedung Menara Peninjau Permanen 50 I 3 3 I 1 13 5 Gedung Menara Peninjau Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 13 6 Gedung Menara Peninjau Darurat 10 1 3 3 1 1 13 7 Gedung Pos Pamtas Permanen 50 1 3 3 1 1 13 8 Gedung Pos Pamtas Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 13 9 Gedung Pos Pamtas Darurat 10 1 3 3 1 1 14 Bangunan Gedung Garasi/Pool 1 3 3 1 1 14 1 Gedung Garasi/Pool Permanen 50 I 3 3 1 1 14 2 Gedung Garasi/Pool Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 14 3 Gedung Garasi/Pool Darurat 10 M # 1 3 3 1 1 15 Bangunan Gedung Pemotong Hewan 1 3 3 1 1 15 1 Gedung Pemotong Hewan Permanen 50 1 3 3 1 1 15 2 Gedung Pemotong Hewan Semi Permanen 25 Masa Kodefikasi Uraian Ma nfaat (Tahun) 1 3 3 1 1 15 3 Gedung Pemotong Hewan Darurat 10 1 3 3 1 1 16 Bangunan Gedung Perpustakaan 1 3 3 1 1 16 1 Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen 50 1 3 3 1 1 16 2 Bangunan Gedung Perpustakaan Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 16 3 Bangunan Gedung Perpustakaan Darurat 10 1 3 3 1 1 17 Bangunan Gedung Musium 1 3 3 1 1 17 1 Bangunan Gedung Musium Permanen 50 1 3 3 1 1 17 2 Bangunan Gedung Musium Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 17 3 Bangunan Gedung Musium Darurat 10 1 3 3 1 1 18 Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 1 3 3 1 1 18 1 Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 50 Permanen 1 3 3 1 1 18 2 Terminal/Pelabuhan/Bandara Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 18 3 Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 10 Darurat 1 3 3 1 1 18 4 Bangunan Halte / Shelter 50 1 3 3 1 1 19 Bangunan Pengujian Kelaikan 1 3 3 1 1 19 1 Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen 50 1 3 3 1 1 19 2 Bangunan Pengujian Kelaikan Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 19 3 Bangunan Pengujian Kelaikan Darurat 10 1 3 3 1 1 20 Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan 50 1 3 3 1 1 21 Bangunan Rumah Tahanan 50 1 3 3 1 1 22 Bangunan Gedung Krematorium 1 3 3 1 1 22 1 Bangunan Gedung Krematorium Permanen 50 1 3 3 1 1 22 2 Bangunan Gedung Krematorium Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 22 3 Bangunan Gedung Krematorium Darurat 10 1 3 3 1 1 23 Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan 1 3 3 1 1 23 1 Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan 50 Permanen 1 3 3 1 1 23 2 Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Semi 25 Permanen 1 3 3 1 1 23 3 Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Darurat 10 1 3 3 1 1 24 Bangunan Tempat Persidangan 50 1 3 3 1 1 25 Bangunan Terbuka 1 3 3 1 1 25 1 Bangunan Lantai Jemur Permanen 50 1 3 3 1 1 25 2 Bangunan Lantai Jemur Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 25 3 Bangunan Lantai Jemur Darurat 10 h 1 3 3 1 1 25 4 Selasar 50 1 3 3 1 1 25 5 Halaman Paving 50 1 3 3 1 1 25 6 Halaman Aspal 50 1 3 3 1 1 25 7 Halaman Plesteran 50 Masa Kodefikasi Uraian Ma nfaat (Tahun) 1 3 3 1 1 25 8 Talud 50 1 3 3 1 1 25 9 Rangka Tanaman Rambat 50 1 3 3 1 1 26 Bangunan Penampung Sekam 1 3 3 1 1 26 1 Bangunan Penampung Sekam Permanen 50 1 3 3 1 1 26 2 Bangunan Penampung Sekam Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 26 3 Bangunan Penampung Sekam Darurat 10 1 3 3 1 1 27 Bangunan Tempat Pelelangan lkan (TPI) 1 3 3 1 1 27 1 Bangunan TPI Permanen 50 1 3 3 1 1 27 2 Bangunan TPI Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 27 3 Bangunan TPI Darurat 10 1 3 3 1 1 28 Bangunan Industri 50 1 3 3 1 1 29 Bangunan Petemakan / Perikanan 1 3 3 1 1 29 1 Bangunan Untuk Kandang 50 1 3 3 1 1 29 2 Bangunan Kolam/Bak lkan 50 1 3 3 1 1 29 3 Bangunan Pembesar lkan 50 1 3 3 1 1 29 4 Bangunan Kandang Hewan/Temak Perrnanen 50 1 3 3 1 1 29 5 Bangunan Kandang Hewan/Temak Semi 25 Permanen 1 3 3 1 1 29 6 Bangunan Kandang Hewan/Temak Darurat 10 I 3 3 1 1 29 7 Bangunan Kandang Observasi Permanen 50 1 3 3 1 1 29 8 Bangunan Kandang Observasi Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 29 9 Bangunan Kandang Observasi Darurat 10 1 3 3 1 1 29 10 Pengolahan Limbah Temak Permanen 50 1 3 3 1 1 30 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1 3 3 1 1 30 1 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 50 Permanen 1 3 3 1 1 30 2 Bangunan Gedung Tern pat Kerja Lainnya Semi 25 Pennanen 1 3 3 1 1 30 3 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Darurat 10 I 3 3 1 1 30 4 Gedung Pengujian Kendaraan Lainnya 50 1 3 3 1 1 31 Bangunan Peralatan Geofisika 50 1 3 3 1 1 32 Bangunan Fasilitas Umum 50 1 3 3 1 1 33 Bangunan Parkir 1 3 3 1 1 33 1 Bangunan Parkir Terbuka Permanen 50 1 3 3 1 1 33 2 Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 33 3 Bangunan Parkir Terbuka Darurat 10 1 3 3 1 1 33 4 Bangunan Parkir Tertutup Perrnanen 50 1 3 3 1 1 33 5 Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 33 6 Bangunan Parkir Tertutup Darurat 10 1 3 3 1 1 34 Bangunan Gedung Pabrik Masa Kodeflkasi Uraian Manfaat (Tahun) 1 3 3 1 1 34 1 Bangunan Gedung Pabrik Perrnanen 50 1 3 3 1 1 34 2 Bangunan Gedung Pabrik Semi Perrnanen 25 1 3 3 1 1 34 3 Bangunan Gedung Pabrik Darurat 10 1 3 3 1 1 35 Bangunan Stasiun Bus 1 3 3 1 1 35 1 Bangunan Stasiun Perrnanen 50 1 3 3 1 1 35 2 Bangunan Stasiun Semi Perrnanen 25 1 3 3 1 1 35 3 Bangunan Stasiun Darurat 10 1 3 3 1 1 36 Taman 1 3 3 1 1 36 1 Taman Permanen 50 1 3 3 1 1 36 2 Taman Semi Perrnanen 25 1 3 3 1 1 37 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 50 1 3 3 1 2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 1 3 3 1 2 1 Rumah Negara Golongan I 1 3 3 1 2 1 1 Rumah Negara Golongan I Tipe A Perrnanen 50 1 3 3 1 2 1 2 Rumah Negara Golongan I Tipe A Semi Perrnanen 25 1 3 3 1 2 1 3 Rumah Negara Golongan I Tipe A Darurat 10 1 3 3 1 2 1 4 Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen 50 1 3 3 1 2 1 5 Rumah Negara Golongan I Tipe B Semi Perrnanen 25 1 3 3 1 2 1 6 Rumah Negara Golongan I Tipe B Darurat 10 1 3 3 1 2 1 7 Rumah Negara Golongan I Tipe C Perrnanen 50 1 3 3 1 2 1 8 Rumah Negara Golongan I Tipe C Semi Perrnanen 25 1 3 3 1 2 1 9 Rumah Negara Golongan I Tipe C Darurat 10 1 3 3 1 2 1 10 Rumah Negara Golongan I Tipe D Perrnanen 50 1 3 3 1 2 1 11 Rumah Negara Golongan I Tipe D Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 1 12 Rumah Negara Golongan I Tipe D Darurat JO 1 3 3 1 2 1 13 Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen 50 1 3 3 1 2 1 14 Rumah Negara Golongan I Tipe E Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 1 15 Rumah Negara Golongan I Tipe E Darurat 10 1 3 3 1 2 2 Rumah Negara Golongan II 1 3 3 1 2 2 1 Rumah Negara Golongan II Tipe A Perrnanen 50 1 3 3 1 2 2 2 Rumah Negara Golongan II Tipe A Semi 25 Perrnanen 1 3 3 1 2 2 3 Rumah Negara Golongan II Tipe A Darurat 10 1 3 3 1 2 2 4 Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen 50 1 3 3 1 2 2 5 Rumah Negara Golongan 11 Tipe B Semi 25 Permanen 1 3 3 1 2 2 6 Rumah Negara Golongan II Tipe B Darurat 10 1 3 3 1 2 2 7 Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen 50 1 3 3 1 2 2 8 Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi 25 Pennanen Masa Kodefikasl Uraian Manfaat 1 3 3 1 2 2 9 Rumah Negara Golongan II Tipe C Darurat 10 1 3 3 1 2 2 10 Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen 50 1 3 3 1 2 2 11 Rumah Negara Golongan II Tipe D Semi 25 Permanen 1 3 3 1 2 2 12 Rumah Negara Golongan II Tipe D Darurat 10 1 3 3 1 2 2 13 Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen 50 1 3 3 1 2 2 14 Rumah Negara Golongan II Tipe E Semi 25 Permanen 1 3 3 1 2 2 15 Rumah Negara Golongan II Tipe E Darurat 10 1 3 3 1 2 3 Rumah Negara Golongan Ill 1 3 3 1 2 3 1 Rumah Negara Golongan Ill Tipe A Permanen 50 1 3 3 1 2 3 2 Rumah Negara Golongan III Tipe A Semi 25 Permanen 1 3 3 1 2 3 3 Rumah Negara Golongan Ill Tipe A Darurat 10 1 3 3 l 2 3 4 Rumah Negara Golongan Ill Tipe B Permanen 50 1 3 3 1 2 3 5 Rumah Negara Golongan Ill Tipe B Semi 25 Permanen 1 3 3 1 2 3 6 Rumah Negara Golongan Ill Tipe B Darurat 10 1 3 3 1 2 3 7 Rumah Negara Golongan Ill Tipe C Permanen 50 1 3 3 1 2 3 8 Rumah Negara Golongan Ill Tipe C Semi 25 Permanen 1 3 3 1 2 3 9 Rumah Negara Golongan Ill Tipe C Darurat 10 1 3 3 1 2 3 10 Rumah Negara Golongan Ill Tipe D Permanen 50 1 3 3 1 2 3 11 Rumah Negara Golongan Ill Tipe D Semi 25 Pennanen 1 3 3 1 2 3 12 Rumah Negara Golongan Ill Tipe D Darurat 10 1 3 3 1 2 3 13 Rumah Negara Golongan Ill Tipe E Permanen 50 1 3 3 1 2 3 14 Rumah Negara Golongan III Tipe E Semi 25 Permanen 1 3 3 1 2 3 15 Rumah Negara Golongan Ill Tipe E Darurat 10 1 3 3 1 2 4 Mess/Wisma/Bungalow /Tempat Peristirahatan 1 3 3 1 2 4 1 Mess/Wisma/ Bungalow /Tempat Peristirahatan 50 Permanen 1 3 3 1 2 4 2 Mess/Wisma/Bungalow /Tempat Peristirahatan 25 Semi Permanen 1 3 3 1 2 4 3 Mess/Wisma/Bungalow /Tempat Peristi darat 10 � l 1 3 3 1 2 5 Asrama 1 3 3 1 2 5 1 Asrama Permanen 50 1 3 3 1 2 5 2 Asrama Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 5 3 Asrama Darurat 10 1 3 3 1 2 5 4 Bangunan Ramah Bencana 50 1 3 3 1 2 6 Hotel h ' Masa ,, Kodefikasi Uraian Manfaat (Tahun) 1 3 3 1 2 6 1 Hotel Permanen 50 1 3 3 1 2 6 2 Hotel Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 7 Motel 1 3 3 1 2 7 1 Motel Permanen 50 1 3 3 1 2 7 2 Motel Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 8 Flat/Rumah Susun 1 3 3 1 2 8 1 Flat/Rumah Susun Permanen 50 1 3 3 1 2 8 2 Flat/Rumah Susun Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 9 Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan 50 1 3 3- 1 2 10 Panti Asuhan 50 1 3 3 1 2 11 Apartemen 50 1 3 3 1 2 12 Rumah Tidak Bersusun 50 1 3 3 1 2 13 Bangunan Gedung Tern pat Tinggal Lainnya 50 1 3 3 1 3 Sarana Pelengkap 1 3 3 1 3 1 KamarMandi 50 1 3 3 1 3 2 Sarana Pelengkap 1 3 3 1 3 2 1 Sarana Pelengkap Permanen 50 1 3 3 1 3 2 2 Sarana Pelengkap Semi Permanen 25 1 3 3 1 3 3 Kantin 50 1 3 3 2 Monumen 1 3 3 2 1 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 1 3 3 2 1 1 Candi 50 1 3 3 2 1 2 Tugu 1 3 3 2 1 2 1 Tugu Kemerdekaan 50 1 3 3 2 1 2 2 Tugu Pembangunan 50 1 3 3 2 1 2 3 Tugu Peringatan Lainnya Semi Permanen 25 1 3 3 2 1 2 4 Tugu Peringatan Lainnya Darurat 10 1 3 3 2 1 2 5 Tugu Peringatan.Tugu Peringatan 50 1 3 3 2 1 2 6 Tugu Peringatan.Baleho 50 1 3 3 2 1 3 Bangunan Peninggalan 50 1 3 3 2 1 4 Bangunan Tempat lbadah Bersejarah 50 1 3 3 3 Bangunan Menara 1 3 3 3 1 Bangunan Menara Perambuan I 1 3 3 3 1 1 Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai 50 1 3 3 3 1 2 Bangunan Perambuan Penerangan Pantai 50 1 3 3 3 1 3 Bangunan Menara Telekomunikasi 50 1 3 3 3 1 4 Bangunan Menara Pengawas 50 Masa Kodefikasi Uraian Manfaat (tahun) 1 3 3 3 1 4 1 Bangunan Menara Pengawas Permanen 50 1 3 3 3 I 4 2 Bangunan Menara Pengawas Semi Perrnanen 25 1 3 3 3 1 4 3 Bangunan Menara Pengawas Semi Darurat 10 1 3 3 3 1 5 Bangunan Menara Perambuan Lainnya 50 1 3 3 3 1 6 Bangunan Menara Air 50 1 3 3 4 Tugu Tltlk Kontrol/Pasti 1 3 3 4 1 Tugu/Tanda Batas 1 3 3 4 1 1 Tugu/Tanda Batas Adrninistrasi 50 1 3 3 4 1 2 Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi 50 1 3 3 4 1 3 Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 50 1 3 3 4 1 4 Pagar 1 3 3 4 1 4 1 Pagar Permanen 50 1 3 3 4 1 4 2 Pagar Semi Permanen 25 1 3 3 4 1 4 3 Pagar Darurat 10 1 3 3 4 1 5 Tugu/Tanda Batas Lainnya 50 1 3 4 Jalan, Irlgasi, dan Jarlngan 1 3 4 1 JALAN DAN JEMBATAN 1 3 4 1 1 Jalan 10 1 3 4 1 2 Jembatan 50 1 3 4 2 BANGUNAN AIR 1 3 4 2 1 Bangunan Air lrigasi 50 1 3 4 2 2 Bangunan Pengairan Pasang Surut 50 1 3 4 2 3 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 50 1 3 4 2 4 Bangunan Pengaman Bencana Alam 10 1 3 4 2 5 Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air 30 Tanah 1 3 4 2 6 Bangunan Air Bersih/ Air Baku 40 1 3 4 2 7 Bangunan Air Kotor 40 1 3 4 2 8 Bangunan Air 40 1 3 4 3 INSTALASI } 1 3 4 3 1 lnstalasi Air Bersih / Air Baku 30 1 3 4 3 2 lnstalasi Air Kotor 30 1 3 4 3 3 lnstalasi Pengolahan Sampah 10 1 3 4 3 4 lnstalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 1 3 4 3 5 Instalasi Pembangkit Listrik 40 I 3 4 3 6 Instalasi Gardu Listrik 40 1 3 4 3 7 Instalasi Pertahanan 30 Masa Kodefikasi Uraian Manfaat (tahun) 1 3 4 3 8 Instalasi Gas 30 1 3 4 3 9 lnstalasi Pengaman 20 1 3 4 3 10 Instalasi Lain 5 1 3 4 4 JARINGAN 1 3 4 4 1 Jaringan Air Minum 30 1 3 4 4 2 Jaringan Listrik 40 1 3 4 4 3 Jaringan Telepon 30 1 3 4 4 4 Jaringan Gas 30 1 3 5 Aset Tetap Lainnya BARANG BERCORAK 1 3 5 2 KESENIAAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA 1 3 5 2 1 BARANG BERCORAK KESENIAN 1 3 5 2 1 l ALAT MUSIK I 3 5 2 1 l 2 ALAT MUSIK MODERN/ BAND 4
I
Membuka PDF…