DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari kampung/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
c.bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk danmemberikan kemudahan, pelindungan pemberdayaan bagi koperasi; k h bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembentukan Peraturan Perunciang-unciangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A22 Nomor 143, Tambahan I ^-1^^-^-^ \I^- 1^1j1- r-.l^--^^j^ [T^-^^^-- ZOn 1\- rJtrrllualarr r\cBara fi.trpuullll. rrluurtcsra l\ulllul uou lr, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Mengingat 1. 2. 3. Ao Mengingat

d.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
1. 1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem ben tukan Peratu ran Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor '2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- t 4 Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kaii diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor L 1 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2l Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66231;
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 167 , Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322\;
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2A2l tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619|;
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri, Dalam Negeri Nomor 1 20 Tahu n 2018 tentang Perubah"4 \ I I Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
11. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ment:�1 Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan# % Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2A tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor rTBtl; Pasa-l 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
14. 1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe
15. 2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
16. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kervenangan Daerah.
17. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. 5.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asai usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. 6.Kelurahan adalah bagiln wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecama ta".+q7 I MenetapkanMenetapkan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah bagira wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.4, 6.
7.Pemerintah Kampung adalah perangkat pemerintahan di tingkat Kampung yang dipimpin oleh Kapitalaung dan dibantu oleh Perangkat Kampung
8.Majelis Tua-tua Kampung adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan serta ditetapkan secara demokratis.
9.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan wargayang berdomisili di desa atau Kelurahan yang sanla dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
10.Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi. 1 1. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
12.Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
13.Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
14.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat merugikan pertumbuhan dan perkembangan 7.PemerintahKampungadalahperangkatpemerintahandi tingkatKampungyangdipimpinolehKapitalaung dan dibantuolehPerangkatKampung 8.MajelisTua-tuaKampungadalahlembagayang melaksanakanfungsipemerintahanyanganggotanya merupakanwakildaripendudukKampung berdasarkan keterwakilanwilayahdanketerwakilanperempuanserta ditetapkansecarademokratis. 9.KoperasiDesa/KelurahanMerahPutihyangselanjutnya disebutKoperasiadalahKoperasiyang beranggotakan wargayang berdomisili didesaatauKelurahanyangsama dandibuktikandengankartu tandapenduduk. 10.Pendiriadalahorang-orangataubeberapaKoperasiyang memenuhipersyaratankeanggotaandanmenyatakan dirimenjadianggotasertahadirdalam rapatpendirian Koperasi. 11.Pengurusadalah anggotaKoperasiyang diangkatdan dipilihdalam rapatanggotauntukmengurusorganisasi dan usahaKoperasi. 12.Pengawasadalah anggotaKoperasiyang diangkatdan dipilihdalam rapatanggotauntukmengawasi pelaksanaankebijaksanaandanpengelolaanKoperasi. 13.Pengelolaadalah anggotaKoperasidan/ataupihakketiga yangdiangkatolehPengurusdandiberiwewenanguntuk mengelolausahaKoperasi. 14.Pemberdayaanadalah upayayang dilakukanPemerintah Daerah, duniausaha,danmasyarakatsecarasinergis dalambentukpenumbuhaniklimdanpengembangan usahaterhadapkoperasisehinggamampu tumbuhdan berkembang menjadi usahayangtangguhdanmandiri.
15.Pelindungan adalah upayamenjagadanmelindungi koperasi darihal-hal yang berpotensi meehambat", merugikanpertumbuhandanperkembangan koperasi.l \

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

a.menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
b.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
c.memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Pemberdayaan Koperasi;
c.satuan tugas;
d.Pelindungan Koperasi;
e.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam Pelaksanaan kemudahan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

a.berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Utara dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
b.menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi pengembangan, atau revitalisasi pendirian, Pasal 2 Maksuddan tujuanpengaturanPenyelenggaraanKoperasi dalamPeraturanBupatiiniuntuk: a.menjadipedomanbagiPenyelenggaraanKoperasidi Daerah; b.mengoptimalkandanmendorong pembentukanKoperasi untukpemerataanekonomi;dan c.memajukanperekonomianDaerah.

Pasal 3

RuanglingkuppengaturandalamPeraturanBupatiini, meliputi: a.kewenanganPemerintahDaerah; b.PemberdayaanKoperasi; c.satuan tugas; d.PelindunganKoperasi; e.pemantauan, evaluasidanpelaporan; f.pembinaandanpengawasan;dan g.pendanaan. BABII KEWENANGANPEMERINTAHDAERAH Pasal 4 DalamPelaksanaan kemudahan,Pemberdayaandan PelindunganKoperasi,PemerintahDaerahberwenang: a.berkoordinasidenganGubernurSulawesiUtara dan/ataukementerianyang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang koperasidalam halpelaksanaan teknispembentukandanpengelolaanKoperasi; b.menugaskanPerangkatDaerahyang melaksanakan urusanpemerintahandi bidang koperasiuntuk berkoordinasi denganPerangkatDaerah terkaitdalam pembentukanKoperasi �elalui pengembangan,atau revitalisasi;t , pendirian,

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada
1. c.menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan masyarakat desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Kampung dan Majelis Tua-tua Kampung bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Kampung dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
2. d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi dokumen perencanaan pembangunan Daerah dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
3. e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
4. f.melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Kampung dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 5

( 1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan _sosialisasi L intensif program pembentukan Koperasi kepadaf t» pada dan Pemerintah Kampung/Kelurahan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi. {21 Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di setiap Kampung/Kelurahan.

(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja pada koperasi di Kampung/Kelurahan sesuai dengan kondisi kine{a koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi.
(4)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
(5)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi. Pesagraf 2 Model Pembentukan Koperasi

Pasal 6

(U Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Kampung khusus atau musyawarah Kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik Kampung/ Kelurahan, potensi Kampung/ Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Kampung/Kelurahan. (21 Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu tq, Pemerintah Kampung/Kelurahan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di setiap Kampung/Kelurahan.
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja pada koperasi di Kampung/Kelurahan sesuai dengan kondisi kinerja koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi.
(4)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
(5)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Pasal 6

( 1) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Kampung khusus atau musyawarah Kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik Kampung/Kelurahan, potensi Kampung/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Kampung/Kelurahan.

(2)Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:t '\,
1. a.pendirian Koperasi baru;
2. b.pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Kampung/Kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
3. c.revitalisasi Koperasi, dilaksanakan pada yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Pasal 7

(1)Setiap Kampung/Kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah Kampung khusus untuk pembentukan Koperasi atau musyawarah pembangunan Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi. (2| Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Kampung/Kelurahan dan Majelis Tua-tua Kampung atau lembaga kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Kampung khusus atau musyawarah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
1. a.pendirian Koperasi baru;
2. b.pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Kampung/Kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
3. c.revitalisasi Koperasi, dilaksanakan pada yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…