Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 20 Tahun 2025
- Nomor
- 20
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 36
Ringkasan
Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
k h bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu
menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembentukan Peraturan Perunciang-unciangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A22 Nomor 143, Tambahan I ^-1^^-^-^ \I^- 1^1j1- r-.l^--^^j^ [T^-^^^-- ZOn 1\- rJtrrllualarr r\cBara fi.trpuullll. rrluurtcsra l\ulllul uou lr, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Mengingat 1. 2. 3. Ao Mengingat
1822);
157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2A tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor rTBtl; Pasa-l 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
157);
1781); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Kelurahan adalah bagira wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.4, 6.
1 1. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
9.KoperasiDesa/KelurahanMerahPutihyangselanjutnya disebutKoperasiadalahKoperasiyang beranggotakan wargayang berdomisili didesaatauKelurahanyangsama dandibuktikandengankartu tandapenduduk. 10.Pendiriadalahorang-orangataubeberapaKoperasiyang memenuhipersyaratankeanggotaandanmenyatakan dirimenjadianggotasertahadirdalam rapatpendirian Koperasi. 11.Pengurusadalah anggotaKoperasiyang diangkatdan dipilihdalam rapatanggotauntukmengurusorganisasi dan usahaKoperasi. 12.Pengawasadalah anggotaKoperasiyang diangkatdan dipilihdalam rapatanggotauntukmengawasi pelaksanaankebijaksanaandanpengelolaanKoperasi. 13.Pengelolaadalah anggotaKoperasidan/ataupihakketiga yangdiangkatolehPengurusdandiberiwewenanguntuk mengelolausahaKoperasi. 14.Pemberdayaanadalah upayayang dilakukanPemerintah Daerah, duniausaha,danmasyarakatsecarasinergis dalambentukpenumbuhaniklimdanpengembangan usahaterhadapkoperasisehinggamampu tumbuhdan berkembang menjadi usahayangtangguhdanmandiri.
Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
BAB II
Dalam Pelaksanaan kemudahan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:
a.menjadipedomanbagiPenyelenggaraanKoperasidi Daerah; b.mengoptimalkandanmendorong pembentukanKoperasi untukpemerataanekonomi;dan c.memajukanperekonomianDaerah.
RuanglingkuppengaturandalamPeraturanBupatiini, meliputi: a.kewenanganPemerintahDaerah; b.PemberdayaanKoperasi; c.satuan tugas; d.PelindunganKoperasi; e.pemantauan, evaluasidanpelaporan; f.pembinaandanpengawasan;dan g.pendanaan. BABII KEWENANGANPEMERINTAHDAERAH Pasal 4 DalamPelaksanaan kemudahan,Pemberdayaandan PelindunganKoperasi,PemerintahDaerahberwenang: a.berkoordinasidenganGubernurSulawesiUtara dan/ataukementerianyang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang koperasidalam halpelaksanaan teknispembentukandanpengelolaanKoperasi; b.menugaskanPerangkatDaerahyang melaksanakan urusanpemerintahandi bidang koperasiuntuk berkoordinasi denganPerangkatDaerah terkaitdalam pembentukanKoperasi �elalui pengembangan,atau revitalisasi;t , pendirian,
BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI Bagian Kesatu Pembentukan Koperasi Paragraf 1 Sosialisasi dan Tahapan Persiapan
BAB III
( 1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan _sosialisasi L intensif program pembentukan Koperasi kepadaf t» pada dan Pemerintah Kampung/Kelurahan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi. {21 Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di setiap Kampung/Kelurahan.
Pesagraf 2 Model Pembentukan Koperasi
(U Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Kampung khusus atau musyawarah Kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik Kampung/ Kelurahan, potensi Kampung/ Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Kampung/Kelurahan. (21 Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu tq, Pemerintah Kampung/Kelurahan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
Paragraf 2 Model Pembentukan Koperasi
( 1) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Kampung khusus atau musyawarah Kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik Kampung/Kelurahan, potensi Kampung/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Kampung/Kelurahan.
Paragraf 3 Musyawarah Kampung Pembentukan Koperasi
(2| Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Kampung/Kelurahan dan Majelis Tua-tua Kampung atau lembaga kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Kampung khusus atau musyawarah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Paragraf 3 Musyawarah Kampung Pembentukan Koperasi
Membuka PDF…